Saat anggota DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk, turun ke lokasi persoalan di Bolangat Timur, pekan lalu.

Bentuk Pansus ‘Cegat’ Sawit di Tanah Nyiur Melambai


Polda Bakal Diundang Terkait Brimob di Lokasi PT KKI

 

Laporan: Arfin Tompodung

Hasil kunjungan legislator Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk, ke Desa Bolangat Timur, mengurai kebenaran. Lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik pemerintah yang dahulunya persawahan, kini ‘disulap’ PT Karunia Kasih Abadi (KKI) jadi perkebunan sawit. Wakil rakyat negeri Totabuan ini ‘berang’. Penolakan kelapa sawit di Bumi Nyiur Melambai pun dikumandangkan.  

Aspirasi para petani di desa Kecamatan Sangtobolang, Kabupaten Bolaang Mongondow itu, langsung direspon Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi  Utara (Sulut) tersebut. Tuuk menyurat ke Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, terkait hasil kunjungan. Di dalamnya berisi beberapa poin rekomendasi dari legislator vokal ini. “Pertama, dewan provinsi (Deprov) harus melakukan kunjungan lapangan dengan lintas komisi. Baik komisi  3,  2, beserta 1,” tegas anggota dewan yang dijuluki singa Bolmong itu.

“Kedua, harus dilakukan hearing dengan pemerintah pejabat yang terkait. Dalam hal ini mereka yang memberikan rekomendasi PT KKI beroperasi,” ungkap Tuuk, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Selanjutnya ia merekomendasikan, supaya pimpinan dewan mengundang Kepolisian Daerah (Polda) Sulut untuk menanyakan keberadaan Brimob yang ada di lahan lokasi pengerjaan PT KKI. Terakhir, dirinya mengusulkan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut, dalam rangka menangkal masuknya kebun kelapa sawit di Sulut.

“Saya akan mengusulkan untuk dibuat Pansus karena sawit tidak memberikan kontribusi signifikan kepada rakyat Sulut. Mudah-mudahan, surat yang sudah saya sampaikan ke pimpinan segera ditindaklanjuti,” tandas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Diketahui sebelumnya, masyarakat Bolangat Timur yang umumnya petani penggarap di lahan HGU itu telah mendatangi kantor dewan Sulut untuk membawa aspirasi. Saat itu warga mengadukan, mereka sering konflik dengan anggota Brimob di lokasi. Demi menelisik lebih jauh persoalan tersebut, Jems Tuuk meminta surat tugas dari pimpinan dewan agar bisa turun ke lapangan melihat kondisi yang ada. Tak selang lama, pada pekan lalu akhirnya wakil rakyat ini  mendatangi lokasi.

Sesuai data yang diterima anggota dewan itu di lapangan, ternyata  lahan HGU yang sudah dikelola PT KKI, dahulunya  diberikan kepada  PT Wahana Klabat. Sewaktu DPRD Sulut diketuai  Syahrial Damopolii, lahan ini diberikan ke PT Wahana Klabat. Kemudian karena perusahaan tidak memperpanjang HGU sehingga diserahkan pada masyarakat di sana. Selanjutnya, PT KKI mengambil alih lahan ini yang memiliki luas 354 hektare. Namun perusahaan itu menggusur infrastuktur irigasi sawah yang dibangun pemerintah dan menggantinya dengan kelapa sawit. (arfin tompodung)

 

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado