Berkas Korupsi DAK SLBM Minut Tembus Pengadilan Tipikor

Manado, MS

Tren kejahatan korupsi di Sulawesi Utara (Sulut), mengalami peningkatan. Terbukti, para pencoleng uang negara seakan tak pernah habis mengantri proses persidangan. Teranyar, dua calon terdakwa yakni AS alias Berce dan JW alias Jane, akan segera disidang.

Dalam waktu dekat, keduanya siap diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, atas dugaan melakukan korupsi pada dana alokasi khusus (DAK) sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) di Minahasa Utara (Minut). Itu, menyusul Kejaksaan Negeri (Kejari) Airmadidi melimpahkan berkas kedua calon terdakwa, Senin (4/12) lalu.

Humas Pengadilan Tipikor Moh Alfi Usup, ketika dikonfirmasi ikut membenarkan pelimpahan tersebut. "Berkas kita sudah terima. Kita juga telah meregisternya dengan nomor 29 Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDO," jelas Usup, Selasa (5/12) kemarin.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat sidang akan siap digelar. "Iya kita siap mulai. Tim Majelisnya sudah ditentukan. Ketuanya Ibu Julien Mamahit, anggotanya Ibu Halidjah Waliy dan Pak Wenny Nanda," tandas Usup.

Diketahui, dugaan aksi kejahatan kedua calon terdakwa ini, bermula saat mereka dipercayakan mengatur kelompok swadaya masyarakat (KSM) Pinalesat Minut. Di situ tersangka Berce dipercayakan menjadi Ketua KSM, sedangkan tersangka Jane menjadi Bendaharanya.

Pada tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) satuan kerja penyehatan pemukiman berbasis masyarakat (PLP-BM), melalui bantuan DAK SLBM, memberikan dana sebesar Rp 392.000.0000 kepada KSM Pinaleset, untuk penyedian sanitasi di kawasan rawan sanitasi, termasuk daerah tertinggal di Minut.

Proyek pun akhirnya berjalan, dengan membangun septic tank komunal. Namun dalam proses pembangunanya, kedua tersangka nekat mencoleng uang negara dengan mengubah isi kwitansi laporan penggunaan anggaran. Yakni pada pembayaran tukang dan pembelian bahan bangunan.

Atas tindakan tersebut, negara dirugikan dengan total Rp. 125.427.613. Akibatnya kedua terdakwa dijerat dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999. (rhendi umar) 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado