Pemateri dan peserta lokakarya yang digelar KY RI, bekerja sama dengan Penghubung KY Perwakilan Sulut, Rabu (11/10).

Bidik Hakim Nakal, KY Bekali Masyarakat

Wujudkan Peradilan Yang Bersih

 

Laporan: Rikson Karundeng

Prilaku tak pantas hingga aksi nakal di ruang-ruang sidang, diyakini masih sering diperagakan para hakim di Sulawesi Utara. Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Manado baru-baru ini, jadi bukti. Untuk menjerat para pemegang palu yang nakal itu, Komisi Yudisial (KY) memperlengkapi sejumlah warga.

Saat ini antusias masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) yang dilakukan hakim semakin hari semakin meningkat. Hal itu dapat dilihat dari laporan yang masuk ke KY. Lembaga negara yang mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

“Laporan yang masuk ke KY tahun 2016 sebanyak 1.794 laporan. Sementara, 2017 sampai Agustus ini, laporan dugaan pelanggaran hakim meningkat menjadi 1.783 laporan. Dari Sulut itu ada 18,” ungkap Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY RI, DR Joko Sasmito MH, pada lokakarya ‘Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim’, di Manado Quality Hotel, Rabu (11/10).

Desahan sesal ditunjukkan Joko. Menurutnya, dari ribuan laporan yang masuk, hasil verifikasi KY hanya 205 yang memenuhi syarat untuk dilakukan registrasi. “Yang masuk ke sidang pleno hanya 128 laporan. Sedangkan hasil sidang peleno yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim hanya 42 laporan. Sisanya dinyatakan tidak terbukti,” bebernya.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan masih rendahnya penanganan laporan yang masuk ke KY. Apalagi melihat angka laporan yang masuk, dibandingkan dengan yang terbukti hingga yang masuk ke tahap Majelis Kehormatan Hakim (MKH), tidak seimbang.

“Untuk itulah saat ini kami melakukan kerja sama dengan Penghubung Komisi Yudisial Perwakilan Sulawesi Utara untuk menggelar lokakarya untuk  peningkatan  pemahaman  masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim,” tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, tujuan lokakarya ini agar masyarakat mengetahui permasalahan terkait pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Juga memahami pelanggaran-pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dapat dilaporkan. “Terpenting, masyarakat memiliki kesadaran dalam rangka membantu KY dalam mengawasi hakim dan ikut berperan mewujudkan peradilan yang bersih,” harapnya.

Joko juga menegaskan, dari lokakarya ini diharapkan masyarakat dapat memahami peran KY dalam mewujudkan peradilan bersih, jenis pelaggaran KEPPH. ”Serta memahami prosedur dan cara mengajukan laporan ke KY yang memenuhi syarat untuk segera diregistrasi bahkan hingga sampai ke tahap sidang panel. Bahkan sampai sidang pleno dengan diputus terbukti bersalah melakukan pelanggaran KEPPH dan direkomendasikan penjatuhan sanksi oleh Mahkamah Agung RI,” tuturnya.

Ia berharap, ke depan laporan masyarakat ke KY adalah benar-benar laporan yang berkualitas dan memenuihi syarat untuk dilakukan regsitrasi sehingga dapat ditindaklanjuti dalam tempo waktu yang telah ditentukan.

45 masyarakat dari berbagai kalangan seperti, advokat, jurnalis, guru, akademisi, aktivis, dibekali dengan berbagai materi dalam kegiatan ini. Di antaranya, materi tentang Peranan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih, Etika dan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Peserta juga diberi pengetahuan soal tata cara laporan pegaduan hingga simulasi penyampaian laporan.

Sejumlah Komisioner KY RI yang berpengalaman, hadir untuk memberi materi. Di antaranya, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, DR Jaja Ahmad Jayus SH M.Hum dan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi dan Hukum, Penelitian dan pengembangan, DR Sumartoyo SH M.Hum. (**)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado