Ilustrasi

Bom Ikan Marak, Ekosistem Terancam, Aparat Cuek

Di Wilayah Pinolosian Timur Sulit Diberantas

 

Laporan: IBRAHIM

 

Bolaang Uki, MS

Undang Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU Momor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, kerap kali dilanggar. Padahal, pada Pasal 85 UU tersebut, pelaku diancam dengan pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar. Namun, UU ini seakan tak digubris nelayan tak bertanggungjawab di wilayah Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan (Bolsel).

Kendati dugaan praktek bom ikan di wilayah ini marak, namun aparat penegak hukum tak berdaya. Aksi bom ikan terus saja terjadi. Ekosistem terancam, warga protes.

Seperti dikeluhkan Sekretaris Desa (Sekdes) Posilagon, Ali Dilapanga. Dia mengaku sering menerima keluhan warga karena praktek illegal itu. "Kita sering mendengar dentuman suara keras di laut, dan memang itu ada aktivitas nelayan dari luar daerah yang diduga melakukan pengeboman ikan," ungkap Ali belum lama ini.

Aksi pengeboman ikan itu menurunkan hasil tangkap nelayan lokal. Praktis, nelayan tak bisa melaut karena selain kuatir akan keselamatan, ikan juga sudah susah didapat. Ali meminta pemerintah dan aparat hukum memperhatikan keluhan warga ini.

"Kami cuma berharap persoalan ini dapat diseriusi semua pihak." tandas Ali serius.

Terkait keluhan ini, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Bolsel, Sugeng Purwono menegaskan,  pihaknya akan menseriusi persoalan ilegal fishing, melalui pengawasan yang super ketat. Pasalnya jika dibiarkan akan mengancam ekosistem biota laut. "Sesuai aturan tidak dibenarkan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom karena dampaknya sangat buruk," tegas Sugeng dengan nada tinggi.

Lanjutnya, untuk memperketat pengawasan, pihak DPPKP akan berkoordinasi lintas instansi untuk menekan praktek bom ikan tersebut.

"Kita sangat serius dengan persoalan ini, dan akan diperketat. Jika kedapatan pasti sanksi tegas menanti sesuai aturan perundang undangan," jelas Sugeng.

Ditambahkan Kepala Bidang Kelautan Dan Perikanan, Boby Sampe, di samping pengawasan yang akan dilakukan, pihaknya juga mulai memperkenalkan dokumen kelengkapan administrasi bagi nelayan. "Saat melaut, jika administrasi lengkap, tak perlu kuatir lagi melaut." tambah Sampe.*

Banner Media Sulut

Komentar