BPKD Tunggu Juknis soal THR PNS

Kotamobagu, MS
Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) hingga saat ini belum mengantongi Petunjuk Teknis (Juknis) terkait pembayaran gaji 14 atau sering disebut Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2018 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik yang masih mengabdi, mau pun yang telah pensiun.

Menurut Kepala BPKD Kotamobagu, Inon Makalalag, seluruh acuan dalam proses keuangan, termasuk pembayaran THR bagi PNS harus memiliki dasar hukum, dalam hal ini Juknis dari pemerintah pusat.

“Sampai saat ini kami belum mendapatkan Juknis soal penyaluran gaji ke 14 atau THR bagi PNS. Seluruh proses keuangan harus ada dasar hukum jelas, termasuk soal THR ini,” jelas Inon, Minggu (6/5) kemarin.

Selain Juknis soal penyaluran THR bagi PNS ini belum dikantongi, Inon mengaku bahwa sampai saat ini belum ada kepastian mengenai wacana kenaikan THR pada tahun ini.

“Memang ada rencana untuk menaikan THR tahun 2018 ini dari pemerintah pusat. Akan tetapi juknis pembayaranya belum ada. Kita harus menunggu Juknis pembayarannya,” tambah Inon.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur mengatakan besaran THR untuk PNS aktif di tahun ini bakal lebih tinggi dibanding sebelumnya. Sebab, komponen Tunjangan Kinerja (Tukin) juga bakal dimasukan dalam THR untuk PNS aktif tahun ini.

"Kita berikan THR ditambah lagi, dulu kan hanya gaji pokok, sekarang termasuk tukinnya. Jadi, tukin ditambah gaji pokok," kata Asman dilansir dari detikfinance.com.

Lebih lanjut Asman mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pencairan THR dan gaji ke-13 ini.

"Ini sudah kita koordinasikan ke Menteri Keuangan," tutur Asman.(yadi mokoagow)


Komentar