BULAN INI, KPK TETAPKAN TERSANGKA BARU

Jakarta, MS

‘Teror’ Legislator Senayan lewat Panitia Khusus (Pansus) hak angket, tak membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gentar. Upaya penuntasan kasus mega korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), terus dikebut. Langkah maju segera diambil korps antirasuah.

Lembaga super body itu akan segera menetapkan tersangka baru dalam perkara menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Sederet elit politik yang sempat disebut-sebut terlibat dalam skandal korupsi berjemaah proyek e-KTP, terancam.

Sikap berani itu dikumandangkan Ketua KPK Agus Rahardjo. Top leader lembaga pemberantas korupsi itu, menegaskan pengumuman pengumuman penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP akan disampaikan pada bulan Juli ini.  "Gelar perkara sudah dilakukan, sudah diputuskan, mungkin segera akan diumumkan (tersangka baru)," kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (11/7) .

Mulanya Agus masih menutupi kapan penetapan tersangka baru e-KTP. Menurutnya, beberapa bukti masih dikumpulkan, terutama karena masih ada klaster politik dari anggota DPR yang diperiksa dalam pekan ini, guna menelusuri peristiwa yang mengacu pada pertemuan pembahasan anggaran dan aliran dana. "Ya, alat buktinya kan banyak. Untuk setiap orang kan pasti berbeda. Ya, Anda tunggu saja," ujar Agus.

Namun, setelah dipastikan kembali kapan nama tersangka baru itu diumumkan, Agus menjawab? "Bulan ini," lugasnya.

Beredar kabar di kantor senayan, tersangka baru itu berasal dari kalangan DPR. Namun Agus enggan menyebut siapa tersangka baru tersebut. Ia belum mau memberi informasi lebih detail mengenai klaster tersangka baru. Apakah dari kalangan legislator atau pejabat kementrian. "Nanti, tunggu saja," tutupnya sambil tersenyum.

LEGISLATOR GELISAH

 

Sinyal Ketua KPK Agus Rahardjo untuk segera menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, cukup membuat panik para Legislator Senayan.

Diakui beberapa  anggota DPR, kabar itu telah menimbulkan kegelisahan dan menjadi bahan pembicaraan di antara legislator. “Karena infonya merujuk ke orang besar di DPR,” beber salah satu anggota DPR.

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, juga mengakuo hal tersebut. Itu menyusul informasi yang bereda di antara anggota dewan bahwa tersangka baru itu berasal dari Senayan (Sebutan untuk kalangan DPR, mengacu pada lokasi gedung parlemen di kawasan Senayan, Jakarta Selatan).

Pun begitu, Masinton tak mengetahui secara detail identitas tersangka keempat tersebut. “Biar KPK menyelesaikan kasus ini. Asalkan prosesnya sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham berharap isu itu tak dikaitkan dengan Ketua DPR Setya Novanto, yang tak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan pada Jumat akhir pekan lalu.

Menurut dia, tak ada keterkaitan antara rencana pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut dan penetapan tersangka baru kasus e-KTP. “Tak ada kaitannya. Setya akan hadir dalam pemeriksaan berikutnya,” ucapnya.

Sikap Setya yang kembali mangkir dari panggilan KPK, karena alasan sakit, mendapat sindiran tajam dari korps antirasuah tersebut. "Kita harap kewajiban (menghadiri panggilan KPK) itu dipenuhi semua saksi, memberikan contoh kepada publik terutama para penyelenggara negara untuk memenuhi ketentuan hukum yang ada," sindir Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

KPK pun akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap delapan orang dari sepuluh saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, termasuk Ketua DPR RI Setya Novanto. "Kami jadwalkan ulang nanti, akan kami jadwalkan lebih lanjut kapan persisnya pemeriksaan dari para saksi itu," beber Febri.

Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap Setya dilakukan sesuai kapasitasnya saat berlangsungnya proyek e-KTP. Pada kasus ini, KPK memang sedang intens memeriksa anggota DPR untuk mendalami peran Andi Agustinus alias Andi Narogong. "Yang pasti KPK sekarang masuk ke kluster politik untuk mendalami apa peran-peran dari para anggota DPR dari saat itu dan pihak lain yang terkait sehubungan dengan proses pembahasan anggaran sebelum proses pengadaan itu dilakukan," imbuh Febri.

Sejak awal, nama Setya disebut dalam dakwaan sebagai salah satu pihak, yang bersama para terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, yakni mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Tuntutan jaksa KPK pun mengulang tudingan terhadap Setya.   Tapi Setya juga telah berulang kali menampik terlibat dalam kasus e-KTP.

KPK KEMBALI PERIKSA EKS PIMPINAN BANGGAR

Upaya pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang diduga mengetahui aliran dana e-KTP sekaligus sempat disebut-sebut menerima aliran dana haram dalam proses persidangan, kembali digenjot KPK.

Selasa (11/7) kemarin, tim penyidik KPK kembali memanggil Agun Gunandjar dan Tamsil Linrung. Agun sebelumnya sempat mangkir dalam panggilan perdananya, dipanggil dalam kapasitas sebagai mantan anggota Komisi II DPR RI sekaligus pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Sedangkan Tamsil dipanggil dalam kapasitas sebagai eks pimpinan Bangga. Kedua dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan untuk tersangka Andi Agustinus.

"Hari ini dijadwalkan ulang pemeriksaan untuk dua saksi kasus e-KTP, yakni Agun Gunandjar dan Tamsil Linrung. Dua saksi itu akan diperiksa untuk tersangka Andi Agustinus (AA)," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (11/7) kemarin.

Febri mengungkapkan, penyidik akan terus mendalami dan mengklarifikasi pengetahuan para saksi terkait proses pengurusan anggaran e-KTP dan indikasi aliran dana terhadap sejumlah pihak.

Diketahui, Agun yang kini menjabat anggota Komisi I DPR sekaligus Ketua Pansus Hak Angket KPK  dan Tamsil mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tidak memenuhi panggilan KPK pada  Kamis (6/7) lalu.

Dalam dakwaan disebut Agun Gunandjar Sudarsa yang saat itu sebagai anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR menerima uang 1,047 juta dolar AS terkait proyek KTP-e sebesar Rp5,95 triliun itu.

Sedangkan Tamsil Linrung yang saat itu sebagai Wakil Ketua Banggar DPR menerima sejumlah 700 ribu dolar AS. Terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Kemendagri Irman dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto.

Irman sendiri sudah dituntut 7 tahun penjara sedangkan Sugiharto dituntut 5 tahun penjara. KPK juga telah menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, mantan Anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, dan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Markus Nari sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Agun yang memenuhi panggilan KPK sebagai saksi, Selasa kemarin, menampik jika dirinya mangkir dalam panggilan perdana.  "Saya tidak mangkir. Saya tidak menghindar, tapi saya melakukan tugas kewajiban profesional dan saya sampaikan juga pada tanggal 6 Juli saya sudah menerima surat panggilan kembali," tepis politisi Golkar setibanya di gedung KPK, Selasa (11/7).

Agun mengaku diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai bentuk penghormatan terhadap penegakan hukum.  Ia berharap momen pemeriksaannya kali ini bisa menjadi introspeksi lembaga antirasuah itu agar bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Serta tanpa menimbulkan gesekan antara KPK dengan DPR. "Ini akan memberi manfaat bagi saya sebagai ketua Pansus agar KPK ke depan betul-betul bisa bekerja profesional secara transparan dengan tetap lebih optimal. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan seperti sekarang ini," tandasnya.

Ia mengaku pemeriksaan terhadap dirinya tak ada perbedaan dari yang lalu.  "Saya pemeriksaan yang dulu dengan yang sekarang sama saja. Artinya ya normal gitu. Apakah apa ada tekanan, ada paksaan, buat saya merasakan biasa. Anda lihat saya sendiri senyum-senyum," kata Agun usai pemeriksaan.

Sementara Tamsil mengaku ditanya mengenai pembahasan e-KTP, termasuk sejumlah nama terkait dengan kasus ini. "Yang ditanyakan hanya apakah mengenal Irman, Sugiharto, Anggraini, Narogong, tidak ada yang saya kenal itu," ujar Tamsil setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Selasa kemarin.

"Apakah pernah bertemu, tidak pernah. Apakah pernah ada rapat dengan dia, tidak pernah. Kemudian ditanya tentang Setya Novanto, saya bilang, 'Kenal'. Apa ada rapat dengan dia, saya tidak satu komisi dengan dia. Apakah ada pertemuan di luar maupun ruangannya, saya bilang, 'Tidak'," tutur Tamsil.

Mantan pimpinan Banggar DPR ini juga sempat ditanya soal pertemuan yang diduga terkait dengan bagi-bagi duit kepada sejumlah anggota DPR. Tamsil membantah menerima sejumlah uang. "Tadi cuma ditanya apakah mengetahui, pernah ikut ada rapat tentang pembagian uang, saya bilang, 'Tidak pernah'. Apakah menerima sesuatu, saya bilang, 'Tidak pernah'," ucap politisi PKS ini.

Menurut Tamsil, sidang anggaran di Banggar berlangsung normal. Banggar cukup meminta konfirmasi kepada kementerian dan komisi mengenai penjelasan anggaran. Jika dikonfirmasi tidak bermasalah, Banggar tinggal ketuk palu.

"Kalau terkait pembahasan, tak ada di Banggar. Itu di komisi terkait dengan kementerian teknis. Kementerian dan komisi teknis tidak mempermasalahkan, berarti Banggar tinggal mengetuk palu saja," kunci mantan Pimpinan Komisi VII DPR  itu.

Diketahui KPK juga telah memeriksa dua mantan pimpinan banggar lainnya, Mirwan Amir dan Olly Dondokambey. Keduanya juga mengaku tidak menerima uang suap dari dana e-KTP seperti yang sempat terungkap di persidangan maupun di dalam dakwaan jaksa KPK.

DPR BALIK ‘TEROR’ KPK

DPR melalui Pansus angket KPK, tak tinggal diam. Serangan balik, dilakukan para wakil rakyat tersebut. Disaat, sejumlah anggota DPR intens diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, termasuk Ketua Pansus, Agun Gunanjar, pansus angket kembali serang lembaga antirasuah tersebut.

Pembangunan gedung baru KPK dituding tak beres. Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun menduga telah terjadi penggelembungan anggaran atau mark up dari pembangunan Gedung baru KPK sebesar Rp 665,3 juta. ‘

Indikasi itu menurutnya, mengacu dari dari temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017. "Ada mark up gedung, mark up gedung pembangunan gedung baru KPK. Sebesar Rp 665,3 juta dan itu dikembalikan. Dikembalikan," kata Misbakhun di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Uang mark up itu, kata Misbakhun, telah dikembalikan. Namun, menurutnya, dengan dikembalikannya uang itu menunjukkan KPK melakukan mark up. "Ya berarti sudah ada mark up. Masa bangun gedung KPK ada mark up. Itu ada audit KPK," tegasnya.

Tak hanya itu, politikus Partai Golkar ini mengklaim, Pansus mendapatkan laporan temuan hasil audit KPK lainnya. Sayangnya, dia enggan memaparkan lebih detil. Akan tetapi, satu temuan lainnya yakni aliran dana bantuan ke sejumlah LSM. "Nanti lah," ujarnya singkat.

Tak hanya itu, Pansus angket KPK berencana mengunjungi Markas Besar Polri dan Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proses penyelidikan pekan ini. Wakil Ketua Pansus Angket KPK Teuku Taufiqulhadi mengatakan pihaknya akan bertemu Wakapolri Komjen Pol Syafruddin. Pansus tak mempermasalahkan meski hanya bertemu Wakapolri saat berkunjung. "Kami akan bertemu pihak Kepolisian, Jaksa Agung, akan kami laksanakan dalam minggu ini," kata Taufiqulhadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Selain mengunjungi Polri dan Kejaksaan Agung, Taufiqulhadi menyebut pansus berencana mengundang sejumlah pimpinan KPK yang lama dan saat ini menjabat.  Terlepas dari itu, pihaknya memastikan batal mengunjungi rumah tahanan pondok Bambu dan belum merencanakan kembali pemanggilan tersangka pemberi keterangan palsu kasus e-KTP Miryam S Haryani.(mrd/dtc/tmp)

 

 

Banner Media Sulut

Komentar

Populer hari ini

Sponsors

Banner Media Sulut

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.