BURUH DI SULUT MENGGUGAT

Manado, MS

Nyiur Melambai kembali Riuh. Perayaan Hari Buruh Sedunia atau May Day, jadi penyulut. Seruan protes menyasar pemerintah. Peningkatan kesejahteraan hingga desakan pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tentang pengupahan, nyaring dibunyikan.

Hasrat itu muncul sebagai wujud kekhawatiran buruh terhadap iklim dunia kerja di Sulawesi Utara (Sulut) saat ini. Gurita persoalan yang menyandera kaum buruh, terkesan dibiarkan. Pemerintah khususnya instansi terkait dicap belum optimal melindungi hak dan kesejahteraan buruh.

“Banyak persoalan buruh namun tidak pernah diseriusi instansi terkait dalam hal ini Disnaker Sulut,” tandas Jack Andalangi, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulut dalam aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulut, Senin (30/4).

Selanjutnya, ia menyoroti banyak perusahaan di Sulut yang belum memberikan  Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada karyawannya. “Semestinya UMP ini harus diterapkan. Karena, akan berdampak pada kesejahteraan buruh,” tegas Andalangi.

Sikap kritis pun disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Suphan Hasan. Menurut dia, semestinya buruh dan pelaku usaha tidak ada kesenjangan sebagai penghambat komunikasi kedua pihak. Dengan begitu, setiap terjadi persolan, bisa diselesaikan dengan duduk bersama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua bela pihak. “Harapan kami, sinergitas antara buruh dengan buruh, buruh dengan perusahaan bisa terus terbangun, untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka. Bagaimana pun buruh punya peranan penting dalam meningkatkan perekonomian di daerah,” imbuhnya.

Terpisah, Pengamat Pemerintahan dan Kemasyarakatan Sulut Rolly Toreh SH menilai, pemerintah belum optimal memproteksi kesejahteraan buruh. “Semestinya dengan UMP yang besar, semakin mensejahterahkan buruh. Namun, anehnya masih ada juga buruh yang kurang sejahtera. Ini harus ditelusuri,” ujar Toreh, Selasa (1/5).

Terkait persoalan itu, ia mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota, duduk bersama menuntaskan persoalan ini. “Karena untuk UMP Sulut, belum semua perusahaan menjalankan. Semestinya, itu harus dipertegas sehingga setiap tenaga kerja atau buruh mendapatkan hak mereka secara utuh. Wajib ada sanksi jika ada perusahaan yang belum menerapkan UPM, termasuk jika ada dari BUMD plat merah,” tukasnya.

Untuk diketahui, selain tuntutan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan kesejahteraan, buruh di Sulut menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya, menolak upah murah, outsourching dan buruh kontrak. Kemudian, tindak dan penjarakan pengusaha yang memberlakukan pemberangusan serikat buruh. Tindak dan penjarakan pengusaha nakal. Tarik kewenangan pengawasan provinsi menjadi kewenangan kementerian serta mencopot Kepala Disnaker Sulut yang dinilai tidak bisa menerjemahkan instruksi gubernur di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, menolak pekerja asing non skill. Selanjutnya, merealisasikan rumah murah untuk buruh. Membentuk LKS tripartit Sulut dan segera SK kan Dewan Pengupahan Sulut.

“Tolak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak oleh PT Sukanda Djaya. Tindak dan penjarakan pimpinan PT Sukanda Djaya yang melakukan onion busting. Tindak dan penjarakan pimpinan PT Sukanda Djaya yang diduga menjual produk kadaluarsa. Segera membentuk tim khusus menyelesaikan persoalan di PT Conch dan sub kontraktornya sesuai dengan UU yang berlaku,” bunyi tuntutan buruh.

“Periksa penerapan hak-hak normatif ketenagakerjaan di PT Conch dan sub kontraknya yang tidak sesuai UU. Tolak PHK sepihak yang dilakukan  pimpinan Hotel Sahid Kawanua. Tindak pimpinan hotel Sahid Kawanua yang lalai membayar upah dan BPJS Ketenagakerjaan.”

DPRD MANADO KAWAL ASPIRASI BURUH

Sengat protes yang vulgar mendera institusi pemerintah, langsung memicu reaksi DPRD Manado. Upaya memperjuangkan aspirasi buruh ‘meledak’ dari ‘rumah rakyat’ Kota Tinutuan.

Wakil Ketua DPRD Manado Richard Sualang memastikan akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan buruh khususnya buruh sampah. "Bayangkan, saat ini data yang mereka sampaikan, di Manado ada 1000 tenaga buruh yang diduga tidak diperlakukan baik. Status hanya THL (Tenaga Harian Lepas) tanpa diberi jaminan sosial," terang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

“Harus benar-benar jadi poin penting diperhatikan. Jika tidak, elektabilitas mereka direndahkan akibat tuntutan tugas yang berat di lapangan,” sambung dia.

Oleh sebab itu, Sualang menjamin akan memanggil perangkat daerah terkait guna membicarakan masalah tersebut bersama KSBSI, dalam waktu dekat ini. "Setiap buruh punya peran penting membangun daerah. Sebab, banyak membantu kesejahteraan warga termasuk memberi dorongan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Manado dari hasil kerjanya,” aku Sualang.

Sebelumnya, unjuk rasa damai dilakukan KSBSI Manado. Dalam aksi ini, Ketua KSBSI Manado Charles Sondakh mengatakan, perlakuan sepihak sering terjadi kepada buruh. Sayangnya, fungsi pengawasan dari pemerintah, dicap lemah. “Jadi, kami meminta diagendakan pertemuan. Syukurlah, permintaan ini diterima pihak DPRD Manado," pungkasnya.

DISNAKER MINUT WARNING PEMBERIAN UPAH BURUH

Peringatan May Day setiap tanggal 1 Mei, menjadi waktu yang selalu digunakan sebagian besar buruh di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi buruh. Alhasil, berbagai tuntutan kepada pemerintah disampaikan perwakilan buruh se Indonesia. Cuma saja, di sejumlah daerah, aksi damai buruh tak terlihat seperti di Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Menurut Kepala Disnaker Minut Petrus Macarau, untung saja di Minut tidak ada aksi demo dari para buruh yang ada. “Beda dengan daerah lain memang terjadi aksi demo damai di beberapa titik yang ada. Di Minut waktu May Day (kemarin, red) tidak ada aksi tersebut,” ungkap Macarau, Selasa (1/5) kemarin.

Tapi selaku pemerintah, menurut Macarau ada beberapa poin penting yang disampaikan kepada sejumlah perusahaan yang ada di Minut. Seperti, himbauan jangan mempekerjakan anak dibawah umur dan upah pekerja atau buruh harus diperhatikan dan disesuaikan dengan UMP. “Sebab semua keputusan diatur dalam undang-undang dan sepatutnya diterapkan setiap perusahaan yang ada di Minut,” ungkap Macarau sembari menambahkan Disnaker akan turun melakukan pemantauan kepada setiap perusahaan yang ada di Minut guna mengecek mengenai keberadaan buruh.

‘MAY DAY IS FUN DAY’ DI TOMOHON

Perayaan May Day sejumlah daerah di Indonesia ricuh. Namun, hal berbeda terjadi di Kota Tomohon Peringatan Hari Buruh Internasional diperingati dengan berbagai bentuk kegiatan seperti jalan sehat, senam bersama, dan donor darah yang dipusatkan di kompleks Menara Alfa Omega Kota Tomohon, Selasa (1/5).

Mengambil tema 'May Day is Fun Day', kegiatan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tomohon, melibatkan para pekerja dan pengusaha di Kota Tomohon.

Dijelaskan Kepala Disnaker Jeane Bolang, kegiatan ini diikuti para pekerja dari 50 perusahan dari Kota Tomohon. "Tujuan kegiatan ini didalamnya untuk membangun kebersamaan antara pemerintah bersama para pengusaha dan pekerja," ungkap Bolang.

Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Drs ODS Mandagi mengatakan, peringatan Hari Buruh Internasional saat ini merupakan momentum yang sangat baik lewat saling tatap muka para pekerja perusahan serta pengusaha bersama-sama dengan jajaran Pemkot Tomohon untuk terus menciptakan sinergitas yang baik. "Apresiasi kepada para pekerja dan pengusaha yang ikut ambil bagian dalam kegiatan hiburan saat ini, semoga para buruh atau pekerja tetap terus melakukan hal-hal yang positif dalam rangka membangun dan memajukan Kota Tomohon yang kita cintai dan banggakan," ujar Mandagi.

35 RIBU PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN TERCOVER BPJS

Hari Buruh tahun ini, meniupkan kabar baik bagi ribuan pekerja lintas keagamaan. Selasa (1/5), Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw,  menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan kesehatan ini akan diberikan kepada sekitar 35 ribu pekerja lintas keagamaan di jazirah utara Pulau Selebes.

Pada kesempatan itu, Wagub Kandouw mengatakan, jangan pernah terjadi eksploitasi terhadap kaum buruh. Menurut dia, sudah bukan jamannya lagi dan sudah bukan eranya lagi upah buruh  rendah. “Sudah tidak bisa lagi. Namun, sebetulnya dalam setiap kesempatan jika ada pertemuan dengan para pengusaha dengan pemerintah provinsi para pelaku ekonomi selalu meminta agar Pemprov Sulut menahan besaran angka UMP di Sulut, tetapi bapak gubernur sudah mengambil sikap bahwa untuk Sulut itu untuk upah buruh lebih tinggi lebih bagus, karena sekali lagi kita sampaikan untuk comparative advantage dalam segala overhead apa saja yang ada di sulawesi utara boleh di korbankan tapi jangan komponen upah buruh,” ungkap  Kandouw.

Menurut dia, upah buruh di Sulut nomor tiga terbesar di Indonesia. Namun, itu harus berbanding lurus dengan kualitas, etos kerja semangat dan dengan pengorbanan buruh. “Dengan UMP yang nomor tiga terbesar itu berarti kita tidak bisa menutup diri untuk didatangi oleh pekerja-pekerja dari luar daerah kita. Maka, jadi tugas kita juga untuk inwork looking berkontemplasi untuk memperbaiki kwalitas output dan outcome kita,” harap Kandouw.

Ketua Panitia May Day Is A Fun Day 2018, Tommy Sampelan berterima kasih kepada Pemprov Sulut khususnya gubernur dan wagub. “Ini merupakan hal yang membanggakan bagi kami, karena dalam pemerintahan sebelumnya kami merayakan sendiri, tetapi ini sudah yang ketiga kalinya kita dilibatkan dengan melibatkan semua pihak,” terang Sampelan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut Ir Erny Tumundo mengatakan, peringatan May Day di Provinsi Sulut kali ini diwarnai dengan penandatanganan MoU antara Pemprov Sulut bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan BPJS Kesehatan bagi sekitar 35 ribu pekerja sosial keagamaan. “Yang ditargetkan dalam BPJS Ketenagakerjaan kali ini ada dua program yaitu program kecelakaan kerja dan kematian yang terdata sebanyak 35 ribu pekerja lintas agama dan dalam penganggaran sebagian ditanggung dari CSR (Corporate Social Responsibility) BPJS Ketenagakerjaan dan sebagian melalui APBD Perubahan Pemprov Sulut nanti,” beber Tumundo.(tim ms)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.