CABUT IZIN PT WIKA, COPOT KEPALA BPJN

Airmadidi, MS
Bencana di lokasi proyek tol Manado-Bitung terus menuai reaksi kritis publik daerah Nyiur Melambai. Teranyar, desakan untuk mencabut izin perusahaan pelaksanaan proyek mengencang. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XV Sulawesi Utara dan Gorontalo pun didesak 'digusur' dari kursinya.

Ambruknya jalan layang (overpass) di atas konstruksi tol Manado-Bitung telah mengakibatkan 2 orang pekerja meninggal dunia serta pekerja lainnya luka-luka. Dugaan proyek tidak sesuai bestek dan adanya kelalaian pengawas menyeruak. Sorotan tajam berbagai elemen masyarakat Sulut mengalir tak berhenti.

Tanggapan keras seperti yang datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garda NKRI. Ormas kepemudaan itu ancam bakal turun melakukan aksi demo di BPJN. Kini mereka mendesak Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi untuk mengevaluasi sejumlah proyek yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Wika). Perusahaan yang menangani proyek 'bencana' tersebut.

“Kami meminta kepada Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk mencabut izin proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh PT Wika dan diganti dengan perusahaan yang lebih berkompeten dan profesional dalam melaksanakan proyek infrastruktur di Indonesia," tegas Fino Mongkau, Sekjen DPP Garda NKRI akhir pekan lalu.

Menurut putra Sulut itu, proyek yang dikerjakan PT Wijaya Karya bukan hanya kali ini mengalami insiden. Sudah ada contoh lainnya yang bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memutus kerja samanya dengan perusahaan tersebut.

Desakan senada menyasar pihak yang berkompeten melakukan pengawasan. Lembaga pemerintah yang dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya.

"Kami juga meminta kepada kementerian PUPR untuk bisa mengevaluasi kinerja kepala BPJN wilayah XV Sulut karena dinilai lalai dalam pengawasan proyek jalan tol Manado - Bitung. Jika perlu dicopot," tandasnya.

Garda NKRI juga berharap, aparat kepolisian mengusut tuntas persoalan robohnya overpass di proyek tol Manado - Bitung tersebut.

“Jangan sampai ada kongkalikong dalam penangan kasus yang menyebabkan dua pekerja meninggal dunia ini," semburnya.

Mongkau menegaskan, bersama kawan-kawan Garda NKRI Sulut akan melakukan aksi besar-besaran di dua titik.

"Kami akan turun demo di kantor BPJN dan PT Wika untuk mendesak kedua lembaga ini agar bertanggungjawab penuh dan juga segera menteri mencopot Kepala BPJN dan cabut izin PT Wika," koarnya.

KONTRAKTOR DAN BPJN HARUS BERTANGGUNGJAWAB

Kisah ambruknya overpass
di atas konstruksi tol Manado-Bitung menyisahkan banyak tanya di benak publik. Aroma kejanggalan menyengat dari mega proyek itu.

Terendus tak sesuai bestek dan sarat kongkalikong. Aparat hukum didesak usut tuntas.

Letupan geram publik nyiur melambai terdengar dimana-mana. Kritik tajam menggelegar. Menghantam pelaksana hingga pengawas proyek tol Manado-Bitung.

Taufik Tumbelaka, salah satu pemerhati pembangunan di Sulut, pasca kejadian langsung bicara lantang. Kasus ambruknya overpass yang menelan korban jiwa tersebut, dinilai merupakan tanggung jawab dari PT Wika, sebagai pengelola proyek.

Tak hanya itu, BPJN XV Sulut dan Gorontalo sebagai instansi pengawas juga harus bertanggung-jawab. Itu menyusul klaim manager proyek Bayu Hermawan, yang menyebut pekerjaan proyek itu telah diinspeksi oleh konsultan dan BPJN.

“Apakah ini suatu kelalaian atau tidak, kontraktor harus bertanggungjawab. Begitu pula dengan BPJN. Karena faktanya, kontruksi itu ambruk,” ujar jebolan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

“Kontraktor juga jangan terlalu jemawa serta lips service dalam memberi informasi. Bilang sudah bereslah. Sudah diperiksa konsultan dan BPJN-lah. Tapi kenyataannya tak sesuai dengan realita. Ini menunjukkan perusahaannya tidak professional,” ketusnya lagi.

Ia menduga ada yang tak beres atas ambruknya konstruksi jalan layang itu. Aparat penegak hukum didorong untuk mengusut kejanggalan tersebut.

“Kan bilang sudah diinspeksi oleh konsultan dan BPJN. Kok bisa ambruk. Ini bisa jadi ada yang tidak beres dalam proyek itu. Aparat harus mengusutnya. Jangan-jangan proyek itu tak sesuai bestek,” beber salah satui aktivis yang dikenal sangat vokal itu.

Pengusutan secara hukum dinilai untuk mencegah berbagai praduga yang berkembang di publik. Karena proyek tol Manado-Bitung yang berbandrol triliunan rupiah itu, cukup menyedot perhatian khusus dari masyarakat Sulut.

“Ini harus diusut hingga tuntas. Supaya tidak akan menimbulkan berbagai persepsi dan opini di tengah masyarakat. Harus diungkap alasan mendasar baik teknis maupun non teknis atas ambruknya konstruksi itu. Supaya masyarakat bisa paham dan tenang,” tegasnya.

Jika ditemukan ada unsur penyimpangan atau permainan, aparat mesti memproses secara hukum.

“Kan sudah rahasia umum, banyak proyek yang dimain-mainkan. Tak sedikit kontraktor nasional dan oknum-oknum BPJN di berbagai daerah yang ditangkap KPK sebab mempermainkan proyek demi memperkaya diri sendiri. Jadi jika ditemukan ada permainan di proyek yang ambruk ini, aparat harus mengusutnya sampai tuntas,” lugas Bang Taufik, sapaan akrabnya.

“Ini harus jadi perhatian serius aparat dan pemerintah Sulut untuk ke depan. Kalau proyek tol ini tak sesuai bestek, maka ini jadi ancaman bagi masyarakat Sulut,” tambahnya.

Pemerintah Sulut juga didesak untuk melaporkan ke pemerintah pusat agar mengevaluasi kinerja BPJN dan PT Wika sebagai kontraktor.

“Baik kontraktor dan BPJN, harus dievaluasi. Karena kedua pihak itu jelas-jelas telah mencoreng program nawacita dari Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kala yang telah berkomitmen membangun infrastruktur yang berkualitas,” tandas putra Gubernur pertama Sulut itu.

Nada kritis ikut terdengar dari Bupati Minahasa Utara (Minut), Vonnie Anneke Panambunan (VAP). Dari hasil pengamatannya, VAP menegaskan bahwa peristiwa memilukan itu akibat kelalaian.

"Kalau buat saya ini kelalaian. Karena mengejar target dan tidak teliti. Kalau masalah cor tidak boleh sekali, akan tetapi harus pelan-pelan dan kalau sudah kering baru bisa. Karena masih basah beginilah kejadian," kata VAP, ketika meninjau lokasi runtuhnya overpass jalan tol Tumaluntung itu, Rabu (18/4).

Di lokasi tersebut Bupati menyalahkan pihak pengawas proyek jalan tol. Ia mengakui ada orang Minut kerja di proyek tol itu, akan tetapi masalah teknis harus orang dari luar.

"Warga saya banyak yang kerja di sini, akan tetapi masalah teknis kita harus serahkan kepada arsitek dan ahli jalan," pungkasnya seraya berharap peristiwa itu tidak terulang kembali.

Legislator Minut ikut angkat bicara. Desakan kuat menyembul. Mendorong aparat hukum mengusut tuntas proyek tol Manado-Bitung dan jangan pandang bulu.

Joseph Dengah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Minut yang membidangi pembangunan mengatakan, kejadian ambruknya jembatan penghubung jalan tol itu merupakan bukti perencanaan kerja yang tidak baik. Perusahaan sebesar PT Wika kenapa tidak melakukan kroscek lebih dalam terhadap pembangunan tol tersebut.

“Kami dewan mendesak aparat kepolisian dapat mengusut tuntas kenapa sampai terjadi ambruk bangunan jembatan itu,” tegas Dengah.

Ditegaskan, Dewan Minut akan terus memantau perkembangan penyelidikan kasus ambruknya jembatan tersebut. Jangan sampai ada kongkalikong antara pihak kontraktor dengan BPJN.

“Pihak aparat kami juga ingatkan agar konsen mengusut masalah ini dan kami minta dilakukan secara transparan,” ujar Dengah.

Diketahui, kasus tersebut hingga kini masih dalam penangan aparat hukum. Pihak Polda Sulut sebelumnya juga telah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini. (tim ms)


Komentar