Hearing Komisi III DPRD Sulut bersama Dinas PUPR Provinsi Sulut

Cipta Karya Miliki Proyek Terancam Mubazir

Manado, MS

Tensi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), meninggi. Program Cipta Karya disorot. Deretan kegiatan yang masuk lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulawesi Utara (Sulut) itu, terendus tak tepat sasaran. Beberapa proyek di desa dinilai bakal berujung sia-sia.

Penghuni Gedung Cengkih menyesalkan tak ada koordinasi dengan mereka terkait proyek yang masuk ke desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut. Buntutnya, ada sejumlah program yang dianggarkan dianggap tidak sesuai kebutuhan di desa itu.  “Apa dasar suatu desa diberikan proyek air bersih. Karena saya melihat, ada desa yang dimasukkan justru airnya berlimpah.  Sementara ada desa yang sulit air bersih tapi tidak diberikan proyek itu. Akhirnya nanti tidak bermanfaat. Di Keroit Kecamatan Motoling Barat sangat kesulitan air,” tegas Anggota Komisi III DPRD Sulut, Yudi Moniaga, saat hearing bersama Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Sulut terkait sejumlah program Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR di Sulut, Selasa (5/12), di ruang rapat komisi III.

Anggota Komisi III Boy Tumiwa, mempertanyakan mekanisme pengusulan program dari Bidang Cipta Karya. Setiap kegiatan menurutnya, harus dijelaskan masalah apa di desa itu sehingga kemudian proyek tersebut diberikan. “Kalau dianggarkan misalnya air bersih, apa masalahnya. Kemudian mengapa di kabupaten/kota lain tidak ada. Ini jadi persoalan karena tidak didukung dengan alasan-alasan kuat,” tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Pihak PUPR pun diminta ada koordinasi dan keterbukaan informasi.  Meski proyek tersebut dianggarkan melalui APBN namun pihak dewan mempunyai fungsi dalam pengawasan. “Karena baik proyek APBN atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), itu adalah uang rakyat. Kita harus tahu karena kita fungsinya mengawasi,” pungkas Anggota Komisi III DPRD Sulut, Eddyson Masengi.

“Kita bisa memberikan rekomendasi kalau seandainya ada temuan dalam pengerjaan. Saya mengusulkan kita perlu turun lapangan. Jangan sampai realisasinya tidak seperti itu,” tambahnya.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulut, Steve Kepel menjelaskan, mekanisme dalam realisasi program Cipta Karya bergantung pada kesiapan dari pemerintah di kabupaten/kota yang ada. Hal itu karena proyek APBN tersebut tidak bisa mengakomodir semuanya secara langsung. “Paling tidak ada subsidi dari kabupaten/kota untuk masalah operasionalisasi. Seperti proyek pengelolaan air minum, ada yang harus disediakan kabupaten/kota,” tuturnya.

“Untuk itu bapak/ibu di dapil (daerah pemilihan) masing-masing, perlu ada sinergitas dengan pemerintah kebupaten/kota setempat. Seringkali keinginan aspirasi bapak ibu secara teknis administrasi tidak memenuhi kelengkapan sehingga tak bisa dianggarkan pada Cipta Karya ini,” tutupnya. (**)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.