Dana Kampanye Paslon di Pilkada Minahasa Maksimal Rp 15,3 Miliar

Mandolang, MS
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa menetapkan batas pengeluaran dana kampanye bagi masing-masing pasangan calon sebesar Rp 15.387.168.500. Jumlah tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi antara pihak KPU bersama tim kampanye pasangan calon di Hotel Mercure, Mandolang, Rabu (14/2).
 
“Dengan ditetapkannya batasan maksimum ini maka setiap pasangan calon tidak diperkenankan menggunakan biaya kampanye lebih dari angka yang telah ditetapkan. Jika melebihi maka pasangan calon bisa dikenakan sanksi hingga pembatalan sebagai calon,” papar Ketua KPU Minahasa, Meidy Yafeth Tinangon SSi MSi.
 
Jumlah dana kampanye tersebut meliputi biaya rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan bahan kampanye, jasa manajemen/konsultan, pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK), bahan kampanye dan kegiatan lain di luar rapat umum.
 
"Dari rincian itu, biaya paling tinggi ada pada pembuatan bahan kampanye yang dibuat pasangan calon, yakni sebesar Rp 6. 260.782.500 atau hampir setengah dari total dana yang ditetapkan,” urai Tinangon.
 
Batas maksimal penggunaan dana kampanye tersebut diakuinya telah sesuai dengan regulasi Pemilu yang tertuang dalam Peraturan KPU. "Jadi jumlah itu rasional dan sudah disetujui oleh tim pemenangan calon peserta Pilkada Minahasa," tandasnya.
 
Sementara untuk pemasukan desain materi APK dari masing-masing pasangan calon, pihak KPU memberikan batas waktu sampai 17 Februari pukul 12.00 Wita. "Nanti untuk APK akan kita serahkan ke tiap pasangan calon tanggal 18 Februari. Sekaligus hari itu akan dilakukan deklarasi kampanye damai serentak nasional," pungkas Tinangon.
 
Dalam Rakor tersebut juga ikut dipaparkan tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima (SPPT) Kampanye Pemilu berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 212.
 
Adapun bentuk kampanye yang memerlukan pemberitahuan kepada pejabat POLRI meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum, Rapat Umum, debat publik atau debat terbuka dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan aturan perundang-undangan.
 
Sementara bentuk kampanye yang tidak memerlukan pemberitahuan kepada pejabat POLRI meliputi penyebaran informasi melalui media cetak dan media elektronik serta penyiaran informasi melalui Radio atau Televisi. (jackson kewas)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado