Felly Runtuwene

Data Tak Update, Pemprov Disorot

Nada tegas dilontar penghuni Gedung Cengkih. Sorotan tajam kali ini menyasar sejumlah instansi di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Penyajian data Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai tidak update, jadi penyebab.

 

Kritik itu dilayangkan Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan (FRNK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Meski Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan sudah diketuk, namun masih ada saja yang menjanggal.

 

Fakta masih adanya instansi yang menyajikan data mirip dengan tahun 2010 dikuak Wakil Rakyat. “Apakah SKPD ini bekerja atau masa bodoh ? Apa maksudnya sampai seperti itu ?Biasanya kan normalnya naik 20 persen, kalau ini sudah bukan lagi normal karena data sudah terlalu lama, data 2010 yang digunakan,” sorot Ketua FRNK DPRD Sulut, Felly Runtuwene, di ruang kerjanya, Senin (23/10).

 

Masalah ini dipandang perlu menjadi perhatian Top Ekskutif di Pemprov Sulut untuk mengkaji ulang penempatan pejabat di tiap instansi. Bahkan menurut Felly, alangkah baiknya bila diatur berdasarkan disiplin ilmunya atau minat keinginannya.

 

“Saya rasa target juga harus diberikan. Tapi kalau pun diberikan namun pimpinan di atas tidak kontrol, susah juga. Misalnya, mereka sudah capai target tapi pimpinan tidak ada penghargaan, terkesan tidak dipedulikan atasan,” ucap politisi handal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulut itu.

 

Ditegaskannya lagi, kalau membuat aturan harus benar-benar ditegakkan. Bahkan perlu ada punishment bagi aparatur pemerintah yang tidak disiplin. Begitu sebaliknya, ada reward bagi yang berprestasi.

 

“Kerja harus serius dan sampai tuntas. Ini kan presiden ingin cepat pembangunannya bukan jalan di tempat, kalau perlu semua daerah bisa mengikutinya,” tutupnya dengan nada tinggi. (arfin tompodung)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado