Ketua Komisi I DPRD Provinsi Saat Menyampaikan Sambutan

DEPROV CAIRKAN MASALAH KOKAPOY


Rambah Hutan Lindung Boltim, Landjar Ancam Lapor Polisi 

 

Boltim-MS

Tidak menunggu lama-lama, pasca dilayangkan laporan tertulis Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey serta Deprov Sulut pada awal pekan kemarin, kini Dewan Provinsi pun bergegas menelisik persoalan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh oknum warga Mitra dan Minsel, yang secara langsung mengunjungi Boltim Rabu (8/2) kemarin. 

Dalam kunjungan Komisi I dihadiri masing-masing Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Verdinan Mawengkang, Razki Mokodompit SH, Ir Ardi Imban, Jems Tuuk serta rombongan lainnya langsung dijemput Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Landjar yang didampingi oleh Sekda Mohamat Assagaf, Asisten I Amin Musa, dan beberapa anggota Komisi I DPRD Boltim.
Dalam pertemuan yang digelar di ruang lantai 3 Inde Do'U kantor Bupati tersebut, Bupati menyampaikan terima kasih atas adanya kunjungan dari Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang menindak lanjuti laporan Pemda Boltim terkait adanya perambahan hutan yang diduga dilakukan oleh sejumlah warga Kabupaten Minsel dan Mitra di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

"Perlu untuk diketahui bahwa laporan yang dilayangkan oleh Pemerinah Daerah Bolaang Mongondow Timur kepada Pemerintah Provinsi terkait adanya penyerobotan dan perambahan hutan di lokasi gunung simbalang Desa Kokapoy Kecamatan Mooat Boltim guna dijadikan lahan pemukiman atau desa yang dilakukan oleh sedikitnya kurang lebih 300 KK yang diduga berasal dari Minsel dan Mitra, itu aksi yang sudah berlebihan," jelasnya.
Menariknya dalam penyampaiannya, Sehan selalu menitik beratkan pada permasalahan yang ada pada perambahan di wilayah hutan lindung Boltim, bukan permasalahan tata batas, karena menurut Bupati secara UU bahwa tapal batas antara Boltim dan Misel tidak ada masaalah sebagaimana yang telah ditetapkan paskah pemekaran Boltim dan Minsel menjadi sebuah Kabupaten.

"Kami bukan mempersoalkan menyangkut tapal batas, karena tapal batas tidak ada masalah, yang dipersoalkan yaitu adaya perambahan hutan lindung di wilayah hutan lindung Boltim yang dilakukan oleh sejumlah warga yang berasal dari Kabupaten Minsel dan Mitra," ujarnya.
Dalam penyampaiannya, Bupati menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dan fakta dilapangan bahwa saat ini sudah kurang lebih 60 H lahan yang sudah dirambah guna dijadikan lahan pemukiman. 

Hal itu dibuktikan dengan adanya perambahan dan pembangunan sejumlah bangunan seperti halnya balai pertemuan. Tak hanya itu, mereka juga sudah membuka jalan untuk menuju di lokasi yang saat ini dirambah.

Untuk itu Bupati Sehan Landjar berharap kepada Komisi I DPRD Provinsi Sulut agar dapat menindak lanjuti permasalahan perambahan hutan lindung ini melalui rekomendasi baik kepada Gubernur maupun kepada Polda Sulut. 

"Jika ini tidak diperhatikan dan dimediasi maka selaku Pemda kami akan mengambil sikap untuk melaporkan permasalahan ini kepada pihak Kepolisian Mapolda Sulut," tegas Sehan Landjar.  

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Ferdinand Mewengkang dalam sambutannya mengatakan akan menangani dan menindak lanjuti permasalahan ini melalui rekomendasi sebagaimana harapan Pemda Boltim. "Kami akan memfasilitsi akan persoalan ini. Nantinya akan diperhatikan lagi mana yang perlu diselesaikan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sangadi Kokapoy Carles Kumendong menjelaskan pada awal tahun sekitar Bulan Januari tiba-tiba dirinya dikagetkan dengan adanya kehadiran oknum Kabag Tapem Minsel yang datang ke wilayah Kokapoy dengan tujuan untuk melakukan pemasangan tapal batas. 

"Kaget waktu ada pejabat dari Minsel yang datang untuk meletakan patok, tetapi selaku masyarakat kami mencegah upaya pemasangan tapal batas yang akan dilakukan oleh oknum Kabag Tapem Minsel tersebut," jelasnya.

Sementara, Asisten II Boltim, Dr Soni Waroka yang juga mantan Kadis Kehutanan menjelaskan , menyangkut tapal batas tidak ada masalah sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati. 

"Itu tidak ada masalah, karena permasalahan tapal batas sudah jelas yaitu berdasarkan UU Pemekaran kedua darah baik Minsel UU No 12 Tahun 2003 tentang pemekaran Minsel dan UU Nomor 29 Tahun 2008 tetang pemekaran Boltim yang di tandatangani di Kemendagri," ujarnya.

Hadir dalam kesempatan itu seluruh aparat desa Kokapoy, Sangadi, Camat dan Kapolsek Modayag. (Pusran Beeg)

Komentar

Populer hari ini

Sponsors

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado