Suasana hearing Komisi II dan Dinas Kopersi dan UKM

Deprov Desak Awasi Ketat Koperasi dan UKM

Manado, MS

Pengawasan yang ketat terhadap perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) didorong penghuni gedung cengkih.  Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diminta lebih pro aktif.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Cindy Wurangian mempertanyakan soal kinerja instansi ini dalam pengawasannya. Itu menyusul adanya sejumlah koperasi yang harus dibekukan. “Selama ini terlihat tidak ada pengawasan. Apakah memang selama ini tidak diawasi sehingga ada yang tidak aktif lagi,” ucap Wurangian dalam hearing bersama Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Sulut, Rabu (17/5), di ruang rapat 3 kantor dewan Sulut.  

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut, Noldy Lamalo menyinggung soal pentingnya koperasi yang telah dibentuk. Ia menyayangkan adanya kelompok usaha yang dibentuk namun tak lama kemudian dibubarkan. “Kalau dibentuk hanya untuk dibubarkan, untuk apa. Lebih baik tidak usah dibuat koperasi. Sebab pembentukannya cuma untuk dibubarkan. Kenapa pengawasan tidak jalan dari dulu saja. Makanya dinas ini perlu lebih pro aktif dalam pengawasan,” ucap politisi Hanura itu.

Pihak dewan pun meminta supaya dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus dikoordinasikan dengan legislative. “Saya mendapat informasi ada dana dari APBN untuk diberikan kepada wira usaha pemula. Kita kan sudah sepakat apa yang dibiaya oleh APBN untuk supaya dikoordinasikan,” pungkas personil komisi II, Ivone Bentelu.

“Instansi yang mengetahui hal ini diminta supaya dikomunikasikan. Kemudian belum lama kita mendengar ada koperasi yang ditertibkan karena pengurusnya sudah kocar-kacir mengapa seperti itu,” sambungnya.

Pihak dinas koperasi menjelaskan, dalam Undang-Undang sebelumnya memang tidak disentil tentang pengawasan dari pemerintah namun kini sudah diatur. Sehingga pihaknya sekarang sudah membentuk satuan tugas  pengawasan terdiri dari 100 orang. “50 dari dinas koperasi dan 50 dari pihak aparat.  Ke depan diharapkan harus lebih ditingkatkan pengawasannya,” ujar kepala bidang Victor Palar yang datang mewakili kepala dinas.

“Terkadang pula yang menjadi masalah, ada koperasi yang datang dari luar daerah tapi anggotanya di dalam daerah tidak ada. Kemudian terkadang anggotanya hanya di dalam proposal tapi faktnya tidak berjalan baik,” sambungnya. (arfin tompodung) 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado