DEPROV ENDUS MAFIA TANAH DI PEMBEBASAN LAHAN RINGROAD 3

Manado, MS

Gerak pembebasan lahan ringroad 3 tersendat. Aroma tak sedap dicium Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Penghuni Gedung Cengkih mengendus, terhambatnya pembangunan jalan tersebut ikut dipengaruhi permainan para mafia tanah.

Sorotan tanjam itu dilayangkan personil Dewan Provinsi (Deprov) Sulut, Julius Jems Tuuk, saat rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2017, bersama Dinas Prasarana dan Pemukiman (Praskim) Provinsi Sulut.

Dengan tegas Tuuk meminta penjelasan tentang tanah-tanah yang tidak bisa dibebaskan, apakah milik pejabat daerah atau pelaku usaha.

“Kemudian soal harga di atas NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang menjadi penyebab tidak bisa dibayar. Menurut saya, ini bukan kepemilikan dari masyarakat setempat. Ada skenario mafia tanah yang menggoreng hal ini,” tegas Tuuk, dalam pembahasan, Senin (16/4), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Pada rapat yang dipimpin Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang, didampingi Wakil Ketua Boy Tumiwa dan Sekretaris James Karinda ini, Tuuk pun mendesak pihak Kimpras mendorong persoalan tersebut ke aparat hukum.

“Harusnya Pak Kenap (Kepala Dinas Prasarana dan Pemukiman, J. E. Kenap, red) membawa masalah ini ke kepolisian, supaya menangkap orang-orang ini. Mereka membeli tanah yang justru saat pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan pembuatan ringroad tiga,” sambungnya.

Nada tegas juga dilayangkan James Karinda. Ia menyinggung soal ‘pilih kasih’ dalam proses pembebasan lahan. Wakil rakyat Sulut ini meminta agar pemerintah dapat mengakomodir mereka yang benar-benar memiliki sertifikat. Jangan hanya karena ada hubungan dengan pejabat kemudian justru memihak kepada yang tidak punya sertifikat.

“Ini penting sebab ada laporan yang masuk kepada saya. Karena mereka melihat kita sedang membahas ini sehingga mereka SMS ke saya supaya disampaikan dan diingatkan. Harus diberikan kepada yang berhak dan betul-betul punya sertifikat kepemilikan. Jangan kita ada hubungan pertemanan kemudian kita membuat kebingungan. Akhirnya memperlambat,” pungkasnya.

Ditegaskan, ‘permainan’ di luar aturan justru akan menghambat penyelesaian proyek tersebut.

“Berikan sesuai ketentuan kepada yang berhak. Sertifikat itu bisa jatuh apabila digugurkan dalam proses peradilan. Ketika tidak mengikuti aturan maka makin lama proses pembebasan lahan ringroad ini,” kunci Karinda.

KENAP MENAMPIK
J. E. Kenap menampik saat merespon ‘serangan’ para wakil rakyat. Kepala Dinas Praskim itu mengatakan, pembebasan lahan yang belum berujung pada tahun 2017 lalu, akan segera dituntaskan tahun 2018 ini.

“Tapi yang sisa itu, tahun ini (2018, red) kita bayarkan. Tapi masih dari daerah Sea ke arah Kalasey,” terangnya.

Dinas Praskim Sulut dibekali dana Rp134,4 miliar di tahun anggaran 2017. Rp109,5 miliar dianggarkan untuk pembebasan lahan. Dana yang masih tersisa Rp37 miliar dan akan dimanfaatkan untuk kelanjutan pembayarannya di tahun anggaran 2018.

Terkait persoalan yang menjadi ‘bottle neck’ dalam pembebasan lahan, menurut Kenap masih berproes di pengadilan. “Ada perkara yang tumpang tindih terjadi terkait duplikasi sertifikat. Ada yang A, tau-tau muncul lagi B. Kemudian menyangkut keberadaan pemilik. Ada yang belum menerima standar harga tanah, padahal tim aprresure kan punya hitung-hitungan,” sebutnya.

Kenap mengakui, soal pemilik tanah yang tidak mau lahannya dilepas dengan harga yang telah ditetapkan tim appraisal merupakan salah satu hambatan.

“Kami sudah perkecil permasalahan, yang tak mau menerima penilaian appraisal kami konsinyasi, uang dititip. Pada 2018 ini, mulai terungkap pemilik tanah keseluruhan yang sebelumnya kami kesulitan, tinggal lima miliar yang belum dibayar. Jadi sekarang tinggal berapa keluarga yang harus diselesaikan. Kalau tidak tuntas kita harus konsinyasi,” terang Kenap.

Ia juga menanggapi soal pertanyaan Julius Jems Tuuk soal pemilik lahan yang disinyalir lebih banyak dikantongi pejabat dan pengusaha. “Untuk masalah seperti Pak Tuuk katakan, tentang apakah lebih banyak pejabat atau pengusaha, kami katakan lebih banyak masyarakat,” tandas Kenap.

Anggaran pembebasan lahan dijelaskan masih akan ditambah. “Anggaran pembebasan nanti akan ditambah pada APBD perubahan. Pokoknya lahan yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat tapi kepemilikan jelas, akan kita bayar. Sebab kebanyakan pemilik lahan hanya berdasarkan register desa,” papar Kenap yang didampingi Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen.

Diketahui, pembangunan jalan ringroad 3 dimulai dari Kalasey, depan eks restoran Ria-Rio hingga ke Winangun. Lebar jalan lebih 30 meter, sementara konstruksi akan dikerjakan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).

Sebelumnya pejabat BPJN Wilayah XV, Christ Umboh sempat menjelaskan, BPJN XV menyiapkan anggaran sebesar Rp155 miliar tahun 2018 ini untuk pembangunan ringroad 3.

“Sudah dialokasikan anggaran 155 miliar untuk pengaspalan ringroad tiga namun dengan catatan sudah dibebaskan. Mempermudah pengerjaan nanti pembangunannya dibagi dua, dimulai pembangunan jalan sepanjang 4,4 km dari Kalasey sampai persimpangan jalan Desa Sea,” ungkap Christ Umboh.

Berdasarkan hal tersebut, pembebasan lahan tahap pertama dimulai dari Kalasey - Sea. Pihak Pemprov Sulut menjelaskan, di tahun 2018 ini, pemerintah akan berupaya kembali membebaskan lahan sisa sejauh 4 kilometer dari Sea ke Winangun.

Pembebasan lahan ringroad 3 diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut.

APARAT HUKUM DIDESAK SERIUSI SOAL MAFIA TANAH
Dugaan adanya mafia tanah dalam proses pembebasan lahan ringroad 3 diminta diseriusi aparat hukum. Desakan itu mengalir dari tokoh pemuda Sulut, Nedine Sulu.
“Para wakil rakyat tentu tidak sembarang bicara. Mereka menyebut soal adanya mafia tanah, pasti punya dasar. Karena itu, kami meminta aparat hukum merespon informasi ini,” tegasnya.

Gerak aparat hukum diyakini akan ikut membongkar sejumlah persoalan yang menghambat proses pembebasan lahan ringroad 8. “Ringroad tiga itu didorong pemerintah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di ibukota provinsi. Artinya itu untuk kepentingan orang banyak. Kalau ada pihak-pihak yang coba memanfaatkan proyek publik ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok, harus disikat,” jelasnya.

“Artinya, kalau aparat hukum bisa membongkar dugaan itu, ada banyak persoalan bisa diselesaikan. Mafia tanah bisa diungkap, dugaan para pejabat yang ikut bermain juga bisa terkuak. Tapi wakil rakyat dan masyarakat harus juga ikut mengawal, membantu aparat hukum,” kunci personil Presidium 'Swara Manguni Sulut’ ini.

Diketahui, persoalan mafia tanah tersebut sudah sempat disentil para wakil rakyat Sulut ketika menggelar hearing dengan instansi teknis terkait. Eddyson Masengi misalnya, pernah mengingatkan agar proses pembebasan lahan ringroad 3 bebas dari oknum-oknum mafia tanah. “Soal mafia tanah, kita sepakat melawan,” kata Masengi.

Senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulut, Stefanus Vreeke Runtu. Ia mengingatkan pemerintah untuk serius membasmi oknum-oknum mafia tanah.
“Ini masalah serius, sekarang banyak masyarakat mengklaim memiliki lahan milik pemerintah. Saya tahu siapa saja oknum-oknum mafia tanah itu dan kita harus lawan mereka,” tegas Runtu. (arfin tompodung)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.