Deprov Kecam Data Penduduk Sarat Kepentingan

Manado, MS

Data kependudukan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) disorot legislator gedung cengkih. Adanya permainan angka yang disinyalir demi kepentingan tertentu  jadi penyebab. Penyajian data yang tidak valid seperti ini dinilai bakal berdampak negatif bagi masyarakat.

Persoalan ini diendus saat rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut, Selasa (12/9). Personil Pansus mengkritisi adanya kenaikan 10 hingga 15 persen data pendududk di provinsi. “Semua juga tahu hal ini, dibilang ada kenaikan angka kelahiran. Data orang miskin misalkan dibuat dibawa.  Ini demi kepentingan keuangan untuk meningkatkan DAU (Dana Alokasi Umum). Tapi dampaknya nanti, ketika pemilihan umum atau pilkada (pemilihan kepala daerah. Data 10 sampai 15 persen ini untuk apa? Tidak ada yang memilih,” tegas Personil Pansus Perubahan RPJMD, Felly Runtuwene, saat pembahasan di ruang rapat 1 kantor DPRD Sulut.

“Kenapa sudah tradisi ini tidak valid datanya  dan tidak pernah sebagaimana mestinya. Kita bisa random di desa, kelurahan, dusun. Itu semua bisa kelihatan. Kita bisa sensus, partai juga bisa sensus. Kita akan dapat yang betul berapa yang keluar daerah dan pindah,” sambung anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara itu.

Tak hanya menaikkan anggaran, Felly pun mengendus adanya kepentingan untuk menambah jumlah pemilih dalam rangka penambahan suara di pemiilihan umum (pemilu). Ketika data ini ada maka di waktu pemilu nanti, bisa dialihkan menjadi suara ke salah satu calon oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas hal ini. “Maka jadi pemenanglah dia.  Mau lempar ke mana data ini, kekuning, merah, biru atau kemana? Penyelenggara pemilu kami berharap harus betul-betul, jangan sampai ada kontaminasi dengan lain sebagainya,” tutur politisi Nasional Demokrat ini.

Masalah seperti ini menurutnya, sering pula terjadi ketika akan dibuat pemekaran. Data penduduk ditambah supaya suatu daerah bisa  menjadi otonomi sendiri. “Begitu juga untuk pemekaran sering jadi seperti itu. Coba ditanya di capil (catatan sipil) betul tidak? Masalah ini menurut saya bukan kerjanya satu orang tapi telah terorganisir dengan baik,” tutup.

Diketahui, pembahasan diskors hingga awal bulan Oktober karena banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulut yang tidak menghadiri undangan. Hanya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang hadir lengkap dengan kepala badannya saat itu. “Rapat ini kita skors hingga bulan Oktober,” ucap Ketua Pansus Perubahan RPJMD, Adriana Dondokambey, saat memimpin rapat. (arfin tompodung)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado