Fanny Legoh

Deprov Kritisi Penerapan Zonasi Penerimaan Siswa Baru

Manado, MS

Penerapan Zonasi untuk penerimaan siswa baru masih mengundang polemik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sontak buka suara. Kebijakan ini dinilai masih ada ‘cacat’.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Fanny Legoh mengakui, memang Zonasi ini diterapkan supaya pendaftaraan siswa tidak hanya tertumpu pada satu tempat atau sekolah saja. Hanya saja kebijakan tersebut kadang-kadang tidak efektif. Salah satunya tidak semua daerah kecamatan memiliki sekolah. “Makanya perlu ada pengertian  antara masyarakat dan negara,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, Senin (10/7), di ruang kerjanya.

Ia mengusulkan, kalau di sekolah tersebut ada tes masuk maka baiknya dilaksanakan passing grade atau ada seleksi sesuai prestasi di sekolah. “Misalnya nilai angkanya ditetapkan sampai 7. Kalau tidak sampai jangan diterima,” ucap dia.

“Kalau memang setelah proses ini kuotanya tidak tercapai, baru terima lagi. Ini juga supaya tidak terjadi nepotisme melainkan keadilan,” tutupnya.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Rita Manoppo berharap, ada pengaturan khusus bagi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dalam penerimaan siswa baru.

“Kalau ingin kondusif dan terarah dalam belajar mengajar, seharusnya dalam satu kelas hanya bisa diduduki maksimalnya 23 siswa,” tegasnya, baru-baru ini, di tempat kerjanya.

Diketahui, permendikbud No 17 tahun 2017 yang ditetapkan Mendikbud RI, Muhadjir Effendy, sejak tanggal 15 Mei 2017, salah satu pasal yakni 15 tentang sistem Zonasi menjadi viral di kalangan satuan pendidik. Di antaranya berbunyi, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah, wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat sekolah. Paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dengan total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. (arfin tompodung)

Banner Media Sulut

Komentar