Noldy Lamalo


Desak Kembalikan Urusan Perikanan Tangkap ke Daerah

Tindaklanjut Polemik Moratorium, Komisi II  Kunjungi Kementerian

 

Manado, MS 

Kebijakan moratorium Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP) RI, Susi Pudjiastuti, yang dinilai telah membuat sejumlah nelayan Bitung kehilangan pekerjaan, mendasari sikap Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) untuk berkunjung ke kementerian. Mereka berharap aturan perikanan tangkap bisa dipercayakan kembali ke kabupaten/kota.

 

Saat kunjungan, banyak sekali usulan komisi II tentang masalah perikanan tangkap itu. Mereka secara terang-terangan menyampaikan ke DKP tentang kondisi masyarakat yang jumlah kemiskinan bertambah akibat kehilangan pekerjaan. Unit-unit pengolahan ikan di  Bitung telah merumahkan  puluhan ribu tenaga kerja. “Kami menindaklanjuti masalah moratorium menteri DKP terutama permen (peraturan menteri) nomor 56 dan 57 itu. 56 tentang perikanan tangkap dan 57 transhipment,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut, Noldy Lamalo, di ruang kerjanya, Kamis (15/6), menjelaskan hasil kunjungan ke kementerian DKP.

 

Ia menyampaikan, seharusnya permen ini sudah dicabut tetapi peraturan tersebut justru masih tetap berlaku  sampai sekarang. Padahal menurutnya, kalau dibuat peraturan yang baru, permen 56 dan 57 itu otomatis akan batal. “Katanya sudah ada aturan yang baru tapi masih belum jelas. Aturan yang tidak jelas itu, nanti masyarakat lagi dirugikan. Pendapatan di sektor ini bakal menurun,” jelas anggota dewan provinsi (deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Bitung tersebut.

 

Menurutnya, masalah tangkap ini dikembalikan kepada kabupaten/kota disesuaikan dengan muatan lokal daerah masing-masing. Itu dikarenakan ada sejumlah kejanggalan dalam aturan tersebut. Di antaranya, cara tangkap di daerah masing-masing berbeda-beda. “Model pajeko di Gorontalo dan Sanger beda. Begitu pula cara tangkapnya. Kapal yang wilayah penangkapannya sudah jauh, rugi kalau harus balik lagi untuk menjualnya. Itu membutuhkan berhari-hari,” pungkasnya.

 

“Jadi harusnya urusan perikanan tangkap, dikembalikan kepada kabupaten/kota. Tapi memang kadang-kadang provinsi tidak dipercaya lagi sebab dahulunya ada kapal asing disalahgunakan. Izinnya dibuat di daerah. Makanya saya usulkan verivikasi kapalnya nanti harus dari provinsi,” jelas Lamalo seraya menambahkan, sebenarnya kunjungan mereka ke dirjen (direktur jendral) tangkap tapi ia sedang berada di DPR RI untuk membahas anggaran, mereka kemudian diterima Agus Harianto, kepala sub bagian (kasubag) perencanaan kebijakan terpadu dan kasubag penyusunan belanja anggaran negara. (arfin tompodung)

 

Komentar

Populer hari ini

Sponsors