Foto: Julius Jems Tuuk

Dewan Sorot Akreditasi Pendidikan Sulut Urutan 28

Manado, MS

Ranking Akreditasi Pendidikan di Bumi Nyiur Melambai disorot. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) mengkritisi peringkat pendidikan yang dinilai menurun dibandingkan 15 tahun lalu.

Hal tersebut ditegaskan Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk, saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2017. Ia menjelaskan, akreditasi pendidikan di Sulut saat ini berada pada posisi ranking 28. Sementara, ketika dirinya membandingkan dengan 15 tahun lalu, nomor urut Sulut berada di angka 23. “Saya bertanya kepada orang tua 15 tahun lalu. Akreditasi Pendidikan saat itu berada di urutan 23. Ini yang harus dijelaskan oleh Dinas Pendidikan,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, belum lama, saat pembahasan LKPJ Gubernur Sulut, tahun anggaran 2017, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Masalah ini baginya penting untuk dijawab. Ia pula meminta pemerintah untuk melihat data. Jangan sampai problem tersebut mempunyai korelasi dengan anak-anak yang melanjutkan sekolahnya dan yang tidak terus sekolah namun tidak diketahui berapa jumlahnya. “Jumlah SD (Sekolah Dasar) di Sulut ada sekitar 2000-an, SMP (Sekolah Menengah Pertama) ada 700-an dan  SMA (Sekolah Menengah Atas) 400-an. Artinya, ada banyak anak-anak SD yang lanjut ke SMP tidak ada data ke saya. Tamat SMP dan lanjut ke SMA serta yang tamat SMA ke perguruan tinggi saya tidak punya data,” ucap Tuuk.

Di sisi lain juga menurutnya, tahun 2017 pemerintah memberikan sekitar anggaran sampai Rp800 miliar untuk pendidikan. Makanya bagi Tuuk penting menyorot kenapa ranking akreditasi 28 sekarang ini, jauh dibandingkan 15 tahun lalu di peringkat 23. Padahal pemerintah telah getol meluncurkan anggaran. “Mengapa ini merosot dari 23 ke 28. Ini masalah paling besar di pendidikan kita. Sehingga apa yang harus kita lakukan, adalah melakukan lompatan raksasa,” jelasnya.

“Supaya Sulut bisa capai, maka kita harus tahu untuk akreditasi ini, kita butuh anggaran berapa banyak. Sehingga parlemen bisa tahu. Jangan penganggaran yang akan diberikan cuma rasa-rasa. Ini masalah teknis yang perlu dijawab,” tutupnya. (arfin tompodung)


Komentar