DIDEMO MAHASISWA, SBY SINDIR JOKOWI

Jakarta, MS

Dinamika politik di tanah air, kian memanas. Saling serang antar elit semakin massif terjadi. Terhangat, ‘perang dingin’ yang melibatkan, Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kicauan eks Presiden Indonesia ke-6 terkait beragam masalah yang mengemuka di publik, berulang kali, menyerempet  ke Jokowi. Teranyar, soal aksi demo yang dilakukan ratusan mahasiswa di kediaman SBY di  Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Senin (6/2) kemarin.

Lagi-lagi, SBY menyindir Jokowi. Media sosial (medsos) twitter, dijadikan senjata dari ayahanda calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk menyinggung presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Cs tersebut.

Malah dalam cuitannya di twitter pribadinya, SBY terkesan menuding demo mahasiswa yang dilakukan di kediamannya, akibat adanya provokasi dari oknum yang diduga dari aparat pemerintah.

"Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*," cuit SBY sekitar pukul 15.05 WIB, Senin.

Dalam keterangan @SBYudhoyono, tertulis akun Resmi Presiden Ke-6 RI (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono. Dikelola oleh Staf Pribadi. Twit dari Susilo Bambang Yudhoyono ditandai *SBY*.

Selain soal kedatangan orang di depan rumahnya, SBY menuliskan kekecewaannya karena merasa tidak mendapatkan keadilan di negaranya sendiri. "Kecuali negara sudah berubah, Undang-Undang tak bolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak memberitahu saya. *SBY*" tulis SBY.

"Kemarin yg saya dengar, di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi & agitasi thd mahasiswa utk "Tangkap SBY". *SBY*"," tulis SBY lagi.

SBY sempat mempertanyakan haknya itu kepada Presiden dan Kapolri. "Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri,dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*," tulisnya.

"Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kpd Allah Swt. *SBY*",” tutupnya.

Diketahui, pada 20 Januari lalu, SBY juga mengeluhkan soal kondisi di Indonesia via Twitter. "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax" berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? SBY," cuit SBY.

Kala itu, cuitan SBY ditanggapi santai oleh Jokowi.  "Semua negara juga menghadapi (hoax). Gak perlu banyak keluhanlah, menurut saya. Kalau saya bekerja itu membangun sebuah optimisme. Bekerja itu mendorong setiap masyarakat untuk optimis," kata Presiden Joko Widodo setelah mengikuti Kejuaraan Panahan Terbuka 2017 di Bogor, Ahad, 22 Januari 2017 lalu.

Kemudian SBY kembali, menyindir Jokowi soal dugaan teleponnya disadap oleh pihak tertentu di   pemerintahan.  Itu menyusul namanya disebut-sebut dalam persidangan Basuki Tjahaja Purnama, terdakwa kasus dugaan penistaan agama, yang digelar di auditorium Kementerian Pertanian itu Selasa (31/1) lalu.

Dalam sidang tersebut, Ahok dan kuasa hukumnya sempat menyebut percakapannya via telepon SBY dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin. SBY pun meminta Jokowi untuk memberikan penjelasan. Negara dituntut untuk bertanggung-jawab.

"Kalau institusi negara, Polri, BIN, menurut saya, negara bertanggung jawab. Saya berharap berkenan Pak Presiden Jokowi menjelaskan dari mana transkrip penyadapan itu, siapa yang bertanggung jawab. Kita hanya mencari kebenaran. Ini negara kita sendiri, bukan negara orang lain, bagus kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab," kata SBY dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/2).

Lagi-lagi, kicauan SBY, ditanggapi dingin oleh Jokowi.  Ia malah merasa aneh atas permintaan tersebut. Mengingat transkrip rekaman tersebut tak ada hubungan dengan dirinya. "Lah kok 'barangnya' dikirim ke saya, ya nggak ada hubungannya," kata Jokowi kepada wartawan seusai pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (2/2) kemarin.

Bagi Jokowi, kabar penyadapan terhadap SBY itu adalah pembahasan di ruang lingkup pengadilan. Maka yang berkepentingan di situ adalah yang beperkara, termasuk pihak Ahok sendiri. "Begini loh, saya hanya ingin menyampaikan yang kemarin ya. Itu kan isu pengadilan, dan yang bicara itu kan pengacaranya Pak Ahok dan Pak Ahok. Iya nggak? Iya kan. Tanyakan ke sana yang berbicara. Jangan barangnya dibawa ke saya," timpalnya.

 

KECAM POLISI, DEMOKRAT TUDING DIMAINKAN AKTOR POLITIK

Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa di kediaman presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, tuai kecaman keras dari Partai Demokrat. Eks partai penguasa itu menuding ada aktor politik dibalik aksi demo SBY tersebut.

"Menyesalkan aksi unjuk rasa ke kediaman presiden keenam RI yang dilindungi UU seperti berlaku pada Presiden-presiden RI yang lain. Padahal, apabila mahasiswa bermaksud melakukan protes, aksi bisa dilakukan di kantor DPP Partai Demokrat. Kami terbuka pada dialog dan mengakui unjuk rasa damai adalah hak konstitusional kita semua," kata juru bicara DPP Partai Demokrat Rachland Nasidik dalam keterangannya, Senin (6/2) kemarin.

Demokrat menyebut aparat penegak hukum terlambat dan gagal mencegah kedatangan massa ke kediaman SBY. Padahal sudah ada informasi yang beredar di media sosial.  "Infonya, pelaku demo adalah mahasiswa yang melakukan pertemuan di Cibubur di mana Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Antasari Azhar hadir memberi pengarahan," papar Rachland.

"Apakah kelambanan aparat hukum dan kegagalannya mengambil tindakan preventif tersebut adalah buah dari inkompetensi atau kesengajaan membiarkan? Apakah polisi unable atau unwilling menjalankan tugasnya melindungi presiden keenam RI? Kapolri perlu memberi penjelasan," sambungnya.

Demokrat meminta para mahasiswa menjaga diri dan lebih berhati-hati agar tidak terseret ke politik partisan. Rachland juga mengecam aktor politik di belakang aksi ini.

"Mengecam siapa pun aktor politik yang menipu dan memanipulasi para mahasiswa demi kepentingan dan tujuan politik jangka pendek. Adalah fakta bahwa sebagian besar mahasiswa yang diajak berdemo tadi tidak mengetahui bahwa rumah yang mereka datangi adalah kediaman presiden keenam RI," ungkap Rachland.

Senada dilontarkanWakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo. Ia meminta polisi untuk segera melakukan langkah hukum. "Menurut saya, itu pelanggaran. Apalagi sejumlah massa itu massa yang mana. Kalau ada case yang memang sudah terindikasikan, cari tahu siapa otak di balik mereka," ujar Roy di kantor Populi Center, Jl Letjen S Parman, Jakarta Barat, Senin kemarin.

Roy menjelaskan pihak kepolisian harus mengusut tuntas siapa penggerak dan tujuan aksi itu. Pihak tersebut harus segera diproses secara hukum.

"Menurut saya, sangat tidak elok. Dan Polri harusnya juga objektif dengan ini. Siapa yang memprovokasi mereka tadi malam, siapa yang menggerakkan mereka dan kalau dia adalah anggota suatu organisasi, tertentu ya harus diproses," tandasnya.

 

DIBANTAH ISTANA, WIRANTO: PENGAMANAN PASPAMRES BAGI SBY TETAP JALAN 

Pihak istana angkat suara. Cuitan SBY lewat twitter pribadinya serta tudingan elit demokrat yang menyebut aksi demo dikediaman Ketum Demokrat bersumber dari isu provokasi ke mahasiswa di Kompleks Pramuka Cibubur, ditampik Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

"Tidak ada provokasi-provokasi. Itu kan terbuka. Pertemuan mahasiswa, seribu lebih (yang hadir). Siapa yang berani memprovokasi di depan umum segede gitu? Kan pidana," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (6/1/).

Teten mengaku hadir sebagai undangan di acara Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia  di Cibubur tersebut. "Saya bicara mewakili pemerintah. Yang saya sampaikan adalah hasil pembangunan dua tahun dan masalahnya. Dan mereka mempertanyakan banyak hal. Saya rasa wajar saja, namanya mahasiswa," kata Teten.

Kata dia, mahasiswa di acara itu juga mempertanyakan soal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Teten menjawab bahwa masyarakat perlu mempertahankan toleransi dan keberagaman.

Ia menegaskan tak ada mobilisasi mahasiswa untuk berdemo. Justru Teten menantang para mahasiswa untuk turun ke desa, mengawal dana desa dari berbagai kementerian. "Saya ajak, ayo mahasiswa turun ke desa karena perencanaan pembangunan desa itu harusnya sesuai Undang-undang Desa diusulkan ke desa sehingga bermanfaat. Saya tantang mahasiswa turun ke desa," ujarnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pun memastikan, sebagai mantan presiden, SBY tetap mendapatkan pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). "Oh ya, tetap (Paspampres)," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin kemarin.

Menurut Wiranto, ada Grup D Paspampres yang mengamankan presiden dan wakil presiden terdahulu. Landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarganya, serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan.  "Kan grupnya (Grup D Paspampres) ada, orangnya ada.," kata Wiranto.

Operasionalisasi personel Paspampres tetap berjalan sesuai dengan aturan. Bila ada penyimpangan terkait pengamanan, tentu itu perlu diatasi pula. "Semuanya kan bisa berjalan sesuai dengan rel, ya. Penyimpangan diatasi, ada kelainan diselesaikan. Begitu saja," kuncinya.

Sementara itu, aparat kepolisian pun membenarkan adanya aksi demo yang dilakukan ratusan mahasiswa di dekat kediaman SBY di kuningan tersebut.  "Iya tadi ada massa dari mahasiswa yang datang, sudah kami bubarkan karena tidak ada pemberitahuan untuk aksinya," ujar Kapolres Jaksel Kombes Iwan Kurniawan kepada detikcom, Senin (6/2).

Menurut Iwan, massa mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang selesai mengikuti kegiatan Jambore di Cibubur, Jakarta Timur. Ada sekitar 300 mahasiswa yang berdemo di sekitar rumah SBY tersebut.

"Massa dari acara Jambore kan ada acara dari tanggal 4-6, diikuti 3 ribu mahasiswa. Isinya (tuntutan aksi) melawan isu SARA, melawan ketidakadilanlah, tujuannya ke mana nggak jelas juga. Saya juga nggak paham kenapa mereka demonya ke sini," jelas Iwan.

Massa sempat melakukan perlawanan saat polisi berupaya melakukan pembubaran. Namun situasi sudah kondusif dan tidak ada perusakan dalam kegiatan demonstrasi tersebut. "Sudah dibubarkan. Tadi hampir 300 orang. Nggak ada perusakan, hanya orasi dan tidak ada pemberitahuan," tandasnya.

Satu mobil massa diamankan polisi. "Kita amankan ada 1 unit mobil Terrano yang dibawa massa, isinya ada nasi bungkus," bebernya.

Namun tidak ada peserta aksi yang sempat diamankan oleh aparat polisi. Para mahasiswa sudah lebih dulu membubarkan diri. "Mahasiswa nggak ada (yang diamankan), mereka sudah bubar semua," imbuh Iwan.

Diketahui dalam aksi demo, mahasiswa membentangkan spanduk dan menyebarkan selembaran bertuliskan antara lain, terapkan nilai-nilai pancasila kepada pendidikan; menolak dan lawan isu SARA upaya adu domba rakyat; tolak dan lawan organisasi radikal yang anti Pancasila; NKRI harga mati; dan usut tuntas semua kasus korupsi.(tmp/dtc/kcm)

 

 

Banner Media Sulut

Komentar