Didesak Mundur, PAN Lempar ke Jokowi

 Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat dua kali berbeda sikap dengan koalisi partai pendukung pemerintah soal isu strategis di DPR. Baik Rancangan Undang-undang Pemilu maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Wapres Jusuf Kalla menyebut sikap PAN tidak etis. Bahkan, partai-partai koalisi meminta PAN menarik dari pemerintahan jika tak lagi sejalan dengan pemerintah.

 

Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan menegaskan partainya berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bukan dengan partai pendukung di koalisi. Dia mengklaim, perbedaan pandangan dalam koalisi merupakan hal lumrah.

 

"Mau keluar maupun tidak keluar kita kan berkoalisinya dengan pemerintah, dengan Presiden Jokowi dan Pak JK," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).

 

Sikap PAN itu diumpamakan seperti perbedaan pandangan dalam sebuah keluarga. Meski antar anggota keluarga berbeda pendapat tak lantas membuat keluarga tersebut terpecah.

 

"Tapi kan tidak lantas berbeda pandangan dalam satu keluarga inti antara orang tua dan anak kemudian lantas tercerai berai. Artinya mungkin berpisah antara satu keluarga dan yang lain," tegasnya.

 

Taufik mengatakan, PAN memposisikan diri sebagai mitra sejajar yang kritis dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Sehingga, kata dia, sikap PAN tak harus selalu sama dengan pemerintah.

 

"Kalau koalisi kami menempatkan dalam posisi mitra sejajar yang kritis. Tidak serta merta kita mengatakan ini harus selalu sama. Tapi kita hormati juga pandangan lebih dari pemerintah. Itu hak pemerintah," ujar Taufik.

 

Lagipula, lanjut Taufik, PAN tidak selalu serta merta berbeda dengan pemerintah dan partai pendukungnya terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Dia mencontohkan, PAN sejalan dengan pemerintah soal UU Tax Amnesty.

 

"Katakan lah misalnya menyangkut UU APBN 2018 malah PAN tidak ada catatan apapun karena pandangan PAN melihat sudah menyeluruh terkait prioritas agenda pembangunan yang ada dalam APBN. Termasuk UU Tax Amnesty juga PAN tidak menolak," tegas dia.

 

Soal penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, Taufik menyebut PAN mengikuti aspirasi dari konstituen dan ormas keagamaan.

 

"Hanya saja ini pastinya, seperti disampaikan beberapa kawan-kawan di internal partai termasuk ketua umum, kan banyak aspirasi yang terkait dengan hal konstituen," tandasnya.

 

Meski demikian, Taufik memastikan PAN tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah sepanjang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

 

"Kalau ini kemudian menyebabkan sesuatu pihak koalisi yang keberatan, kami konteksnya adalah mendukung kebijakan pemerintah. Kita serahkan sepenuhnya dalam kaitan aspek koalisi," ucap Taufik.

 

Wakil Ketua DPR ini menambahkan, pihaknya menyerahkan evaluasi soal posisi PAN kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Wapres JK. "Hanya saja kami berharap, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah," tukasnya. (mdk)


Komentar

Populer hari ini

Sponsors

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado