Adrianus Nixon Watung (Ist)

Dinas Pendidikan Bolmong Diduga Sarang Pungli

Lolak, MS

Komitmen sapu bersih terhadap aksi Pungutan Liar (Pungli) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), menguap. Pungutan sebesar ratusan ribu rupiah bagi pengurusan SK penyesuaian CPNS di Dinas Pendidikan Bolmong, jadi pemicu. Aksi ini ditanggapi protes sejumlah elemen masyarakat. Teranyar, sanksi tegas telah disiapkan petinggi epicentrum Tanah Totabuan, bagi oknum-oknum yang terbukti menerapkan kebijakan ‘siluman’ tersebut.

Disebutkan FT salah satu guru Sekolah Menengah Kejuaraan (SMK) di Lolak, pungutan biaya pengurusan Surat Keputusan (SK) penyesuaian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berstatus 80 persen menjadi PNS ini, dikhususkan bagi guru fungsional.

“Saat mengurus SK penyesuaian di Diknas, kami dikenakan pungutan sebesar 150 ribu rupiah. Kalau itu sudah menjadi kewajiban kami dan dananya bisa bermanfaat buat pemerintah, kami ok ok saja. Namun, jangan sampai ini hanya sebagai kamuflase dalam memuluskan praktek Pungli,” terang FT, Rabu (2/11) kemarin.

Menyikapi hal itu, Pengamat Hukum Bolmong, Sofyanto mengatakan, praktek Pungli ini dianggap mencoreng wajah epicentrum Tanah Totabuan. Semua daerah di Indonesia sudah bahu-membahu memberantas Pungli. Tapi, di daerah ini masih terjadi. Untuk itu, dia meminta Pemkab Bolmong menseriusi praktek kotor tersebut.

“Kalau memang terbukti lakukan pungli harus ada sanksi tegas. Agar bisa memberikan efek jera. Jangan hanya diberikan sanksi teguran,” ketusnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmong, Masri Daeng Masenge. Ia mendorong Pemkab Bolmong, agar memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan Pungli. “Copot saja oknum tersebut jika memang terbukti melakukan Pungli. Oknum itu mengabaikan perintah Presiden soal pemberantasan Pungli di birokrasi,” tegasnya.

Penjabat Bupati Bolmong Adrianus Nixon Watung, dipastikan tidak tinggal diam setelah mendengar informasi tersebut. Watung mengaku akan menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) di Dinas Pendidikan, Kamis (3/11). “Besok (hari ini) saya akan lakukan Sidak di Dinas Pendidikan. Jika terbukti ada yang lakukan Pungli akan saya ‘bantai’ (beri pelajaran,red) oknum tersebut,” tandas Watung.

Terpisah, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Bolmong, Olii Mokodongan, saat dikonfirmasi, membantah jika dalam pengurusan SK penyesuaian dipungut biaya. Menurut Olii, pengurusannya gratis. “Terima kasih atas informasinya. Saya baru mengetahui ini. Namun, jika benar kedapatan bawahan saya melakukan Pungli untuk pengurusan SK penyesuaian, maka akan diberikan sanksi. Informasi ini akan saya tindak lanjuti,” aku Olii.

Dia menghimbau jajaran Dinas Pendidikan Bolmong, untuk menjalankan tugas dengan profesional. “Sudah ada tim memberantas Pungli. Ini instruksi Presiden melalui Kapolri. Dan dalam waktu dekat ini Dinas Pendidikan Bolmong akan menyurat sampai ke pihak sekolah,” imbuh Mokodongan.(endar yahya)

Banner Media Sulut

Komentar