Kunjungan Ketua DPRD Tomohon bersama Komisi II di Kantor Diskominfo, akhir pekan lalu.

DISKOMINFO TERAPKAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT

DPRD Tuntut Pelayanan Optimal

 

Tomohon, MS

Sinergitas eksekutif dan legislatif di Kota Tomohon dalam penjabalan program kerja tahun 2017, sangat dibutuhkan. Sebab, itu dipastikan akan bermuara pada pelayanan optimal bagi masyarakat.

Seperti yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon melalui Komisi II yang membidangi pembangunan. Untuk menggenjot kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam optimalisasi pelayanan serta program Keterbukaan Informasi Publik (KIP), representasi rakyat di Kota Sejuk ini, menyambangi kantor Dinas Komunikasi dan Informatikan (Diskominfo) Kota Tomohon.

Dalam kunjungan itu, Ketua DPRD Ir Miky JM Wenur mengingatkan akan komitmen pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah tertata dalam APBD Kota Tomohon khususnya bidang komunikasi dan informatika. Ia sempat menyinggung akan profesionalisme dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Diskominfo, agar dalam pelaksanaan tugas, benar-benar dilaksanakan dengan maksimal. Demikian juga dengan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon dalam merealisasikan program Dedicate Emas Walikota dan Wakil Walikota (Wawali) khusunya pelaksanaan E-Goverment dan Smart Service City. 

Selanjutnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Hengkie Y Supit SIP, memaparkan program prioritas Diskominfo. Menurut dia, ada dua program prioritas yaitu pelaksanaan Tata Kelola E-Goverment dengan pembangunan infrastruktur jaringan yang terpusat dan terpadu di Diskominfo serta pelaksanaan Media Center (Pusat Informasi Daerah) yang terintegritas dengan seluruh perangkat daerah hingga ke kelurahan-kelurahan agar nantinya akan terkoneksi juga kepada masyarakat. “Infrastruktur jaringan yang terpusat dimaksudkan agar terjadi penghematan anggaran dan terpenting akan terstandarisasi semua perangkat IT di setiap perangkat daerah sehingga di tiap perangkat daerah dapat melaksanakan aplikasi yang terstandar dan tersinkronisasi,” tandas Supit. ◦ 

Selain itu, dalam hal keterbukaan informasi publik, Diskominfo akan menjadi pengelola informasi dan menjadi filterisasi objektifitas informasi dari setiap perangkat daerah. “Juga dalam sistem keamanan akan dibangun sistem CCTV dan GPS yang akan terintegrasi di command center yang nantinya akan berada di Kantor Pelayanan Publik,” kunci birokrat muda Kota Bunga itu.

Untuk diketahui, sejumlah anggota DPRD yang terlibat pada pelaksanaan kunjunga, yakni

Komisi 2 Bidang Pembangunan Frets Keles ST, Wakil Ketua Syerly Mantiri SH, Sekretaris Maria Pioh dan Anggota masing-masing Piet HK Pungus SPd, Harun Lululangi dan Maikel Lala.

 

KOMIT DUKUNG PROGRAM EMAS

Kepala Diskominfo Kota Tomohon Hengkie Y Supit SIP menjelaskan, Diskominfo merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Selanjutnya, melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Kata dia, Diskominfo Kota Tomohon memiliki tiga kelompok bidang yang melaksanakan fungsi membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistika dan persandian.

Masih Supit, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Sinkronisasi Program Nasional dan Program Provinsi serta Program EMAS Walikota Tomohon dan Wakil Walikota Tomohon yang dijabarkan pada Prioritas Pembangunan Kota Tomohon tahun 2016-2021 serta tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Program Dedicated e-Government merupakan program pertama yang merupakan peletakkan infrastruktur dasar yang berfokus pada peningkatan sinergitas perencanaan dan penganggaran serta inovasi pelayanan publik yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan MoU Tanggal 23 dan 24 November 2016 di Surabaya,” terang jelas dia.

Mulai tahun 2017 ini, jelas Supit, pihaknya akan menyelenggarakan Government Chief Information Officer (GCIO), ekosistem TIK Smart City lingkup Kota Tomohon, pelaksanaan statistik sektoral di wilayah kota dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik serta tatakelola persandian sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. “Terima kasih atas kepercayaan  Walikota dan Wakil Walikota Tomohon. Hal itu akan balas dengan inovasi, kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas,” lugas mantan Kabag Administrasi Perlengkapan Kota Tomohon.(victor rempas)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado