Suasana hearing yang digelar Dekab Minut kemarin, bersama pihak-pihak terkait mengenai pembangunan SPBU Watudambo.(foto: kiky)

DPRD SOROT KELENGKAPAN DOKUMEN SPBU WATUDAMBO


Polemik Pendirian Perusahaan tak Kunjung Selesai

Airmadidi, MS

Polemik pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Watudambo, Kecamatan Kauditan, belum berakhir. Ganti rugi lahan warga di areal SPBU belum menemui kata sepakat. Hearing pun kembali digelat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Senin (16/4) kemarin.

Wakil Ketua Komisi II Joseph Dengah saat diwawancarai mengatakan, pihaknya selaku bagian dari pemerintahan mendukung iklim investasi di daerah ini. Namun kata dia, sudah menjadi kewajiban, perusahaan harus didukung dengan dokumen yang lengkap serta dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. “Tadi (kemarin, red) kita

sudah melihat kelengkapan administrasi dari perusahaan dan rata-rata sudah lengkap. Hanya saja ada beberapa yang menjadi keluhan warga, seperti pembangunan pagar SPBU yang sampai tiga meter, itu akan kita tanyakan ke dinas terkait mengenai aturan pendukung. Apakah itu memang bisa atau bagaimana dalam regulasinya," jelas Ketua Badan Kehormatan (BK) itu.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II Moses Corneles mengatakan, dalam waktu dekat mereka akan mengagendakan kembali rapat dengar pendapat bersama dinas terkait. Pihaknya akan melihat secara detail perihal kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh pengembang SPBU. “Kita selaku DPRD sudah barang tentu akan mencari dan memperjuangkan jalan keluarnya. Kami akan melakukan sedemikian mungkin agar kedua belah pihak tak ada yang dirugikan. Baik masyarakat maupun perusahaan. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa kedepan," tandas Moses.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya perwakilan perusahaan, warga, Lembaga Swada Masyarakat (LSM), Dinas terkait dan juga pemerintah kecamatan dan desa.(risky adrian)


Komentar