Hearing Komisi IV DPRD Sulut dengan PT Sanggar Laut

DPRD Sulut Hearing PT Sanggar Laut

Tak Penuhi Hak Karyawan

Manado, MS

Gerak PT Sanggar Laut ‘dikuliti’ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Perusahaan bergerak di bidang Vendor Outsourcing ini, terendus tak memenuhi hak karyawannya. Bahkan disinyalir telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara halus terhadap pekerja.

Ada 5 orang yang telah diberikan mutasi PT Sanggar Laut yaitu ke Nusa Tenggara Timur, Papua, Makassar, Gorontalo dan Kendari. Sebelumnya mereka bekerja di Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Sulut. Namun para karyawan itu tidak memenuhi pemindahan tersebut. Teranyar, pihak perusahaan pun meminta agar mereka membuat surat pengunduran diri.

“Kami tidak tahu mengapa kemudian langsung ada surat pindah. Karena kami tidak menurutinya, pihak perusahaan kemudian menyuruh mengundurkan diri. Padahal tidak ada SP1 SP2,” kata Dino Sirah salah satu di antara karyawan tersebut, saat hearing bersama Komisi IV DPRD Sulut bersama PT Sanggar Laut, Rabu (6/11), di ruang rapat komisi IV.

Perusahaan kemudian memberikan 5 juta kepada mereka sebagai penghargaan. Dari kelima karyawan tersebut hanya tiga yang menerimanya. Sementara dua diantaranya belum mau mengambil pemberian itu karena merasa tidak sebanding.

“Akhirnya saya keluar dan cuma 5 juta diberikan untuk penghargaan. Katanya karena tidak ikut perintah perusahaan untuk pindah jadi hanya 5 juta. Saya ambil saja waktu itu karena istri sakit. Apalagi BPJS langsung putus, terpaksa saya ambil saja,” tambahnya.

Serikat Pekerja Indonesia Tommy Sampelan mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya-upaya secara organisatoris. Mereka bakal menyurat ke pihak PLN selaku pemberi kerja ke PT Sanggar Laut.

“Karena yang kami pertanyakaan di situ soal nasib dari 3 orang yang menerima kesepakatan. Sepertinya itu tidak wajar 5 juta. Kemudian 2 pekerja ini yang statusnya masih mengambang saat ini,” tuturnya.

PLN didesak untuk bertanggung-jawab karena mereka dipandang tidak boleh cuci tangan terkait masalah ini. Ia menegaskan, perusahaan vendor di PLN ini, sebagian besar ada di Sulut dan menjajah secara ekonomi pekerja-pekerja.

“Mereka membuat susah orang Sulut. Banyak tenaga kerja di sana diakibatkan oleh vendor yang tidak becus mengurus tenaga kerja. Harusnya mereka memberdayakan tenaga kerja di sini bukan seenaknya tiba-tiba langsung PHK dan lempar mutasi tanpa berikan peringatan,” tuturnya.

Bila permohonan tidak diindahkan maka pihaknya bakal melakukan preassure untuk turun aksi ke jalan. Menurutnya, langkah Komisi IV DPRD Sulut sudah bagus supaya ada musyawarah kedua belah pihak tapi bila tidak ada niat baik maka mereka akan melakukan unjuk rasa.

“Pengawasan Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) ada sisi lemahnya seperti kurang personil. Tapi ini berkaitan dengan ‘public service’ tidak ada alasan, mereka harus memberikan pelayanan prima masalah ketenagakerjaan,” terangnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sulut, James Karinda mengatakan, bakal melihat terlebih dahulu langkah musyawarah tersebut. Seandainya tidak ada titik terang maka pihaknya akan memanggil hearing kembali.

“Karena hak-hak mereka harus sesuai Undang-Undang. Itu sebenarnya PHK tapi secara halus. Bagaimana mungkin dipindahkan ke Irian (Papua). Tidak bisa ada perusahaan yang seperti itu. Itu modus. Caranya supaya memberhentikan secara halus, pindahkan ke yang tidak masuk akal,” terang politisi Partai Demokrat itu.

Sementara, pihak PT Sanggar Laut saat akan diwawancarai usai hearing tersebut, enggan memberikan komentar lebih. “Tidak usah yah,” singkat Direktur PT Sanggar Laut, Friday Pangastuti, seraya berjalan pergi. (arfin tompodung)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado