Foto 1: Tahapan konsultasi bersama Legislator dengan pihak Kementerian. (foto: ist) Foto 2: Tahapan konsultasi Legislator dan Perwakilan Kementerian. (foto: ist)

DPRD Terima Masukkan Soal UPT IKM dari Kemenperin

Manado, MS

Kunjungan Kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado membawa hasil yang maksimal dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI, belum lama ini.

DPRD Manado terdiri dari komisi gabungan ini, mendapat penyampaian Revitalisasi Unit Pelayanan Teknis Industri Kecil dan Menengah (UPT IKM), guna dijabarkan di daerah. Terlebih, pada percetakan wirausaha baru dengan prinsip nirlaba.

"Benar, diskusi kami mendapat masukkan banyak hal dan ini sarat manfaatnya pula," kata Ketua Komisi B Revanni Parasan, Senin (21/5) kemarin.

Tersampaikan pula oleh Kepala Bagian Program Kemenperin Dirjen IKM, lanjutnya, terdapat perbedaan penyelesaian antara wirausaha dengan wirausaha sosial lainnya. Sebutnya, paling dekat wirausaha sosial seperti sampah yang digerakkan komunitas masyarakat tertentu.

Selain itu, pihak Kementrian menyebutkan soal izin usaha mikro bisa diperoleh dari kecamatan, di mana dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan target identitas usaha, seperti bimbingan teknis penyuluhan IKM.

Lewat syarat, tersedianya bahan baku secara berkesinambungan. "Itu ternyata Kemenperin setiap tahunnya menitip anggaran ke setiap provinsi berupa dana dekosentrasi bantuan langsung pemeliharaannya," ujarnya.

Sayangnya, ujar dia, tak seluruh kabupaten dan kota di Sulut mendapati karena hanya dua daerah yang menerima, yakni Kabupaten Bolmong dan Kota Kotamobagu. "Anggarannya besar, sebanyak Rp560 miliar yang dibagi itu untuk 100 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia," imbuh dia.

Senada disampaikan Ketua Komisi D Apriano Saerang. Menurut dia, skema yang diatur ternyata melalui keputusan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2018, khusus bidang industri. Menurutnya, itu wajar berlaku agar usaha-usaha yang digerakkan pemerintah ketika turun ke bawah menjadi terarah. Di situ, tambah dia, batang tubuh diperoleh mengenai adanya pengusulan penerimaan bantuan tersebut. Dan perlu disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah (Bapelitbangda) sendiri, lewat menggunakan aplikasi KRISNA. "Nanti, anggaran dalam memaksimalkan bantuan tersebut bakal mengarah ke kelompok wira usaha yang ada. Bukan untuk perseorangan," ungkapnya. (devy kumaat)


Komentar