Dua Oknum Pengacara Divonis 4 Tahun Penjara

Upaya tim pembela dua oknum pengacara, gagal. Oknum pengacara masing-masing SK alias Sachlan dan SG alias Sadiq, dijatuhi vonis 4 tahun kurungan penjara, denda Rp50 juta, subsidaer 2 bulan penjara. Vonis dijatuhkan Ketua Majelis Hakim, Julien Mamahit, Selasa (13/6) kemarin.

Parahnya lagi, keduanya diwajibkan membayar uang pengganti. Untuk Sachlan Rp 169.850.000 dan Sadiq Rp.25.000.000. Jika keduanya tidak mampu mengganti, tambahan hukuman 6 bulan penjara harus mereka jalani.

Selesai menjatuhkan vonis, Hakim pun langsung menutup persidangan.

Diketahui, pada persidangan sebelumnya, JPU yang dipimpin oleh Kasipdisus Debby Kenap, menuntut keduanya dengan menggunakan dakwaan ke 1 Primer Pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Tipikor.

Selain meminta hakim untuk memvonis pidana penjara 4 tahun untuk Sadiq dan 5 tahun untuk Sachlan, mereka dibebankan membayar denda Rp50 Juta rupiah subsidaer 6 Bulan penjara. Untuk uang pengganti Sachlan diwajibkan membayar Rp159 Juta dan Sadiq Rp25 Juta.

Bahkan, jika keduanya tidak mengganti uang kerugian paling lambat 1 bulan setelah putusan hakim, maka vonis tambahan 1 tahun penjara kans menjerat keduanya.

Dugaan keterlibatan dua oknum yang diketahui berprofesi sebagai pengacara itu, terkuak dalam fakta persidangan dari Kepala Sekolah MTSN Kawangkoan Saadiah Buchari yang telah menjadi narapidana.

Awalnya, mereka dihadirkan dalam status sebagai saksi. Hasil keterangan yang diperoleh, keduanya mengaku pernah menerima fee sebagai honor yang didapat sebagai pengacara dari pihak penjual. Padahal pihak penjual sendiri mengaku tak pernah menyewa pengacara dalam proses jual-beli lahan tersebut.

Kuat dugaan, keduanya telah mengelabui pihak penjual guna memuluskan aksinya. Karena di hadapan penjual mereka mengaku sebagai pengacara dari pihak pembeli.

Selain itu kegiatan tersebut diketahui tidak mengacu dari ketentuan peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta terjadi mark up harga tanah yang merugikan kerugian negara sebesar Rp374.431.000.

Sebagaimana halnya terpidana Saadiyah, keduanya juga dijerat dengan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, juncto (jo) pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rhendi umar)

Banner Media Sulut

Komentar