Dugaan Korupsi Dandes Terendus, Dua Desa Masuk Radar Polisi


Tondano, MS

Geliat aparat kepolisian resort (Polres) Minahasa membongkar dugaan penyelewengan uang negara  dalam program Dana Desa (Dandes) di wilayah hukumnya mulai menemui titik terang. Dari sejumlah desa yang dilidik, dua diantaranya jadi prioritas karena berpotensi korupsi.

Kapolres Minahasa AKBP Syamsubair melalui Kanit Tindak Pidana Korupsi, Ipda Darwis Zulfikri, menyebut ada tujuh desa yang terindikasi  penyalahgunaan Dandes dan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun dia belum berani membeber desa mana saja yang dimaksud.

"Dua desa itu jadi prioritas karena afa indikasi korupsi dan uang negara yang diduga telah disalahgunakan jumlahnya lebih besar dibanding desa lain yang terindikasi kasus yang sama," beber Darwis dalam wawancara via seluler, Senin (21/8).

Tak hanya dua desa itu, dia memastikan desa lainnya yang jika terbukti ada kejanggalan dalam pengelolaan ADD dan Dandes akan diproses sesuai hukum yang berlaku. "Untuk sementara dua desa ini dulu yang kita dalami, nanti akan berkembang sesuai penyelidikan yang kita lakukan," paparnya.

Sejauh mana proses pengungkapan kasus, Darwis mengatakan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. "Informasi dan bukti terus kita kumpulkan dan itu akan acuan kami dalam proses hukum selanjutnya," ujarnya.

Sementara saat ditanya kapan proses lidik tuntas, Darwis mengaku belum bisa memastikan karena penganan kasus dugaan korupsi butuh waktu dan proses yang perlu kehati-hatian dan akurat. “Saya belum bisa menentukan kapan selesai. Jika berjalan lancar paling lambat satu atau dua bulan kedepan,” kata dia.

Untuk menetapkan suatu kasus korupsi dari tahap lidik ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka, minimal butuh dua dari lima alat bukti yang diperlukan. “Yang menetapkan suatu kasus korupsi bukanlah polisi tapi saksi ahli, apakah ada kerugian negara atau tidak. Kerugian negara bisa saja karena penggelembungan harga atau manipulasi material yang digunakan,” jelasnya.

Dugaan korupsi Dandes di Kabupaten Minahasa memang jadi perbincangan hangat masyarakat belakangan ini. Dominan kasus ini mencuat pasca adanya laporan dari masyarakat.

Sebelumnya, Kapolres Minahasa Syamsubair sempat menghimbau masyarakat apabila melaporkan suatu kasus korupsi harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung dugaan terjadinya korupsi.

"Semisal, foto-foto infrastruktur yang diduga tidak dibuat sesuai dengan anggaran atau bestek dan sebagainya," kata Syamsubair.

Kapolres juga menyarankan masyarakat tidak hanya mengalamatkan laporan dugaan kasus korupsi kepada pihak kepolisian. “Sebaiknya dilaporkan pula kepada instansi (yudikatif) lainnya. Kan, bukan hanya polisi yang menangani kasus korupsi, ada yang lain. Kalau hanya tertuju kepada polisi semua, pasti butuh waktu yang lama,” imbuhnya.

Dia berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga Kamtibmas di lingkungan masing-masing. “Kalau Minahasa aman-aman saja, kami bisa fokus menuntaskan laporan korupsi yang masuk. Tapi kalau ada gangguang Kamtibmas terus, tentu akan mengganggu konsentrasi kami menangani laporan korupsi, karena terbagi dengan menangani masalah-masalah itu,” paparnya. (jackson kewas)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado