Dugaan Korupsi TPAPD Bolmong, Hakim Warning Saksi

Manado, MS

Episode pengusutan dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Bolaang Mongondow (Bolmong) Tahun Anggaran (TA) 2010, berlanjut. Perkara ini kembali disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), Rabu (15/3), kemarin.

Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Da’wan Manggalupang, menghadirkan Samsul Mokodompit, untuk bersaksi terhadap terdakwa, MMS alias Marlina. Satu saksi lainnya Royke J Tandayu, berhalangan hadir, karena sakit. Dalam keterangannya, Mokodompit menjelaskan, dirinya diajak Ikram Lasinggaru, menuju ke belakang Kantor DPPKAD Bolmong lama di Kelurahan Kotobangon pada tanggal 27 Januari 2010 lalu. “Saya melihat Ikram membawa tas berwarna hitam,” terangnya.

Namun, saat JPU menanyakan tentang isi tas hitam tersebut, Samsul mengaku tidak tahu. “Tidak tahu saya isinya apa,” kilahnya. Keterangan Samsul itu dinilai berbeda dengan pernyataannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saat bersaksi saat Ikram Lasinggaru menjadi terdakwa. Saat itu, ia mengaku mengetahui uang Rp250 juta di dalam tas yang dibawa Ikram, berasal dari Cimmy Hua. Bersama-sama dengan Ikram, uang itu akan diserahkan kepada terdakwa Marlina, melalui asistennya Royke.

Majelis Hakim yang diketuai Sugiyanto, mengingatkan kepada Samsul tentang keterangannya yang berbelit-belit. “Kalau tidak menerangkan apa adanya, itu berarti melanggar sumpah anda. Ini Al-Quran, kitab sucimu ini. Sudah pernah dipenjara?,” tanya Sugiyanto.

“Belum Pak,” jawab Samsul.

Menariknya, saat kembali ditanyakan tentang uang Rp250 juta, Samsul kembali berulah. Bahkan isi dari BAP dan kesaksiannya pada sidang terdahulu, tidak diakui. “Saya tidak tahu isi tas hitam itu. Keterangan pada (sidang) saat ini yang benar,” bebernya.

Hakim Sugiyanto langsung bereaksi atas keterangan Samsul. Ia memerintahkan kepada JPU agar menghadirkan Samsul, di sidang pekan depan. “Kalau keterangan seperti itu, kami memberikan waktu untuk berpikir kembali. Pikirkan baik-baik,” tegas Wakil Ketua PN Manado itu.

Sidang pun ditunda Majelis Hakim, dan akan dibuka kembali pekan depan, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2010 lalu terdakwa MMS diduga telah melakukan pidana korupsi dana TPAPD triwulan II sebesar Rp1 Miliar dengan modus pinjam. Awalnya, Bupati Bolmong dua periode ini, menghubungi Mursid Potabuga yang menjabat Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah (Setda) Bolmong. Terdakwa menanyakan kapan dana TPAPD triwulan II bakal dicairkan. Potabuga kemudian menjawab semua tergantung Kepala Dinas Rahmat Mokodongan. Merespon jawaban Potabuga, Mokodongan yang juga berada di sana, langsung angkat suara dan mengatakan kalau besok pun bisa dicairkan jika administrasi semuanya lengkap. Selanjutnya, terdakwa kemudian menghubungi Suharjo Makalalag selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik (BP3MS) Bolmong dan mengatakan kalau dirinya akan meminjam dana TPAPD sebesar Rp1 Miliar. Dimana, dalam waktu dua minggu dana tersebut akan digantikan dengan dana yang ada di BP3MS Bolmong.

Pada tanggal 8 Juni 2010, Astuti lalu menarik dana TPAPD triwulan II sebesar Rp2,9 Miliar lebih, dan menyerahkannya kepada Potabuga. Setelah dana berada di bawah penguasaan Potabuga, sebanyak Rp1 Miliar kemudian diserahkan kepada terdakwa di rumah dinas Bupati Bolmong. Sementara itu, sisanya Rp1,9 disimpan di rekening pribadi Potabuga. Keesokan harinya, tanggal 9 Juni 2010, Potabuga kemudian membuat surat peminjaman, seolah -olah dana tersebut dipinjamkan kepada Suharjo dan ikut ditandatangani Suharjo, disaksikan Farid Asimin serta Mokodongan.

Guna menutupi semua pelanggaran ini, pada tanggal 27 Juli 2010, Astuti kembali diminta untuk mencairkan dana triwulan III dan dana sebesar Rp2 miliar lebih kembali ditarik dan ditransferkan ke rekening Potabuga. Dana itulah kemudian digunakan Potabuga untuk membayar triwulan II, sedangkan untuk triwulan III masih belum bisa dibayarkan sebab dana tidak mencukupi. Begitu, terjadi peralihan jabatan dari Potabuga ke Cimmy C P Wua, tanggal 27 September 2010, terdakwa kembali berulah dengan menyampaikan kalau dirinya butuh dana sebesar Rp250 juta. Wua menyanggupi permintaan MMS dengan menggerogoti dana triwulan III yang telah berada di bawah penguasaannya.

Atas aksi tersebut, tim JPU akhirnya mendakwa bersalah MMS dengan menggunakan pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan primair.

Sedangkan pada dakwaan subsidair, tim JPU bersandar pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

MMS juga dijerat dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU RI No 15 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.(rhendi umar)

 

Banner Media Sulut

Komentar