Halidjah Waliy

Eks Bendahara DPPKAD Bolsel Dituntut 4 Tahun Bui

Manado, MS

Perkara korupsi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai disidangkan. Terdakwa AB alias Ahmad, dituntut kurungan penjara 4 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pembacaan tuntutan dilakukan di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Halidjah Waliy.

Tidak hanya tuntutan 4 tahun penhara, namun Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumoga, Sumarni Larape, juga membebankan terdakwa Ahmad untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp751 juta lebih, subsidair penjara 2 tahun dan wajib membayar denda sebesar Rp50 juta, subsidair 2 bulan. 

Usai mendengarkan tuntutan JPU, Majelis Hakim kemudian menunda jalannya persidangan hingga pekan depan, dengan agenda pledoi alias nota pembelaan dari pihak terdakwa.

Diberitakan sebelumnya, terdakwa Ahmad selaku mantan bendahara gaji di Dinas PPKAD Bolsel, terseret ke meja hijau, karena dituding melakukan perbuatan melanggar hukum, yang membuat perekonomian negara/daerah mengalami kerugian sebesar Rp751 juta lebih.

Perbuatan itu dilakukan terdakwa pada rentan waktu Januari hingga September 2010. Di mana, saat melakukan proses pencairan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) bulan Januari di DPPKAD Bolsel, terdakwa nekad menambah jumlah daftar permintaan TKD sebesar Rp285 juta lebih, yang sebenarnya hanya Rp246 juta lebih. Aksi terdakwa dalam menyelewengkan uang Negara juga terlihat ketika mencairkan dana tersebut di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Waktu itu terdakwa tidak menyetorkan pajak (PPh) sebesar Rp18 juta lebih. Alhasil, ketika dilakukan audit, ditemukan ada selisih puluhan juta pada pembayaran TKD Januari 2010. 

Setelah diusut, ternyata bukan hanya saat pencairan TKD bulan Januari 2010 saja diduga terjadi mark-up, namun terdakwa juga melakukan mark-up anggaran di bulan Februari hingga September 2010. Terdakwa masih melancarkan aksinya, termasuk saat mencairkan gaji dan tunjangan lainnya di Dinas PPKAD Bolsel.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Ahmad pun telah mengakui semua perbuatannya itu. Di mana, uang ratusan juta tersebut telah dipergunakan terdakwa demi kepentingan pribadinya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, JPU telah mendakwa bersalah dirinya dengan menggunakan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (rhendi umar)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado