Eks Bupati Bolmong ‘Lawan’ JPU

Manado, MS

 

Tensi tinggi masih membungkus persidangan perkara Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Bolaang Mongondow (Bolmong) tahun 2010. Itu terbukti saat persidangan beragenda pembelaan terdakwa yang digelar, Selasa (11/7) kemarin. Sikap ‘perlawanan’ kembali ditunjukan terdakwa MMS alias Marlina terhadap tuduhan JPU Da'Wan Manggalupang Cs. Mantan Bupati Bolmong itu membantah telah menggunakan uang TPAPD Bolmong tahun 2010.

 

Dihadapan Majelis Hakim Sugiyanto dan Hakim Anggota Halidjah Waliy serta Emma Eliana, eks petinggi di wilayah lumbung beras Nyiur Melambai itu mengaku, tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti di dalam surat dakwaan perbuatan pidana korupsi sesuai pasal 3 dan Undang Undang (UU) Tipikor dan pasal 6 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

 

"Apa yang terjadi dalam proses pinjam meminjam uang dana TPAPD oleh Suharjo Makalalang, Mursyid Potabuga, Cymmy CP Wua dan Ikram Lasinggarung saya tidak tahu. Saya mengetahui tentang pinjam meminjam tersebut pada saat bergulirnya kasus dalam proses hukum pidana korupsi," tangkis MMS.

 

Menurut dia, sepanjang periode kepemimpinannya, dana TPAPD tidak pernah bermasalah karena dana tersebut telah disalurkan kepada aparat desa, "Saya bingung kenapa dana triwulan III TPAPD pada tahun 2011 yang saat bupatinya adalah Salihi Mokodompit harus dibawa-bawa ke dalam surat dakwaan dengan terdakwanya saya. JPU juga tahu bahwa saat itu bukan saya yang menjabat sebagai Bupati. Karena itu harus fair dalam penegakan hukum," tandas Bunda sebutan akrab masyarakat Mongondow.

 

Ia menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmong pernah meminjam uang pribadi sebesar Rp 2 Miliar pada waktu 2008. Itu ada bukti pinjaman yang pernah ditujukan dipersidangan pada waktu pemeriksaan terdakwa lalu. "Peminjaman oleh Pemda tersebut terjadi pada tahun 2008 sebelum adanya persoalan TPAPD dan sampai sekarang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Pemda Bolmong kepada saya," aku MMS.

 

Untuk diketahui, terdakwa MMS telah didakwa bersalah JPU atas penyalahgunaan dana TPAPD Bolmong sebesar Rp1,2 Miliar lebih dengan menggunakan pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan primair.

 

Sedangkan dalam dakwaan subsidair, Tim JPU bersandar pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f UU RI No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU RI No 15 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.(rhendi umar)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado