EKS BUPATI BOLMUT TERSANDERA

Kasus Dugaan Penipuan Mandek, Polres Bolmong Disorot

 

Boroko, MS

Taring Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow (Bolmong) dalam menuntaskan perkara yang menjerat sejumlah oknum petinggi di pemerintahan, dipertanyakan. Penanganan kasus yang menyeret eks Bupati Bolmong Utara (Bolmut), HD alias Hamdan, jadi salah satu acuan. Usai status tersangka ‘disematkan’ tahun 2015 silam, penanganan terkesan jalan di tempat. Nada kritis publik pun kembali menyembul.

Kasus dugaan penipuan kepada PT Sarana Wangun Perkasa yang menjerat HD, hingga kini belum ada progres sedikitpun. ‘Gerak diam’ korps bhayangkara itu tersaji sejak HD ditetapkan sebagai tersangka tahun 2015.

Lemahnya putaran roda penuntasan kasus tersebut, membuat sejumlah elemen masyarakat bumi totabuan bertanya-tanya. Salah satunya datang dari Ketua Lembaga Penelitian Ilmu Hukum Bolmong, Sofyanto. Menurutnya, Korps Bhayangkari seharusnya cepat dan tegas menindak suatu perkara yang ditangani. Terlebih ini menyangkut nama baik mantan penguasa Kabupaten Bolmut.

“Sejak 2015 silam mantan bupati HD ditetapkan tersangka oleh Polres. Seharusnya setelah dua tahun silam kasus itu terdiam, sudah ada perkembangan. Bukan hanya digantung begitu tanpa ada kejelasan,” semburnya, awal pekan ini.

Padahal sejak 2015 silam itu, HD sudah ditetapkan tersangka. Status yang melekat itu jadi sanksi sosial bagi mantan orang nomor satu di Bolmut itu dalam bersosialisasi di masyarakat.

“Kan kalau sudah ada progres atau kepastian hukum bagi HD, tentu status tersangka yang melekat terhadap dirinya sudah ada kepastian hukum,” tambahnya.

Takutnya kata Sofyanto, status tersangka terhadap HD itu akan dipolitisasi karena saat ini Kabupaten Bolmut tengah memasuki perheletan pesta demokrasi lima tahunan, Pilkada.

“HD yang saya dengar dari berbagai survey, elektabilitasnya meningkat jelang Pilkada Bolmut, dibanding rivalnya. Nah, kalau perkara yang dihadapinya sudah selesai sejak dulu tentu ini kan tidak bisa dipolitisasi. Sekarang status HD masih tersangka, kasihan hak-hak politinya akan terganggu,” tandas Sofyanto.

 

 

POLRES BOLMONG MASIH KUMPUL KETERANGAN SAKSI

Polres Bolmong memastikan langkah penuntasan kasus dugaan penipuan PT Sarana Wangun Perkasa yang menyeret HD tetap bergerak. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bolmong, AKP Hani Lukas, saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya masih akan meminta sejumlah keterangan saksi ahli untuk teknis bangunan yang terjadi tindak pidananya.

“Memang dulu sebelum saya menjabat, berkas perkara HD masih dikembalikan oleh Jaksa. Sudah diajukan berapa kali tetap seperti itu. Nah, dalam keterangan Jaksa, harus meminta keterangan dari saksi ahli soal teknis bangunan, dan itu yang sedang kita upayakan secepatnya,” kata Hani.

Sebelumnya juga, tambah Hani, pihaknya telah meminta keterangan dari saksi ahli perdata dan pidana di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). “Dulu sudah dimintai keterangan dari saksi ahli yang di Unsrat. Nah, sekarang Jaksa meminta keterangan dari saksi ahli Politeknik untuk menghitung teknis bangunan beserta kerugian yang ditimbulkan. Intinya kami akan berupaya secepatnya menuntaskan perkara ini,” tandas Hani.

Terpisah, Direktur PT Sarana Wangun Perkasa, Randi Koapaha, yang diduga menjadi korban penipuan oleh HD, saat dikonfirmasi mengaku sangat menyesalkan lambannya proses perkara yang ditangani oleh Polres Bolmong. Kata Randi, pihaknya sudah banyak mengalami kerugian materil dalam perkara ini.

“Kan kita bolak-balik Manado-Kotamobagu kalau penyidik perlu keterangan saya. Belum lagi saat saya mengecek perkaranya. Itu semua memakan waktu dan uang. Saya harus pulang pergi Manado. Saya berharap Polisi bisa segera menuntaskan perkara ini. Kami di sini sebagai korban. Dan semua keterangan serta alat bukti sudah kami serahkan kepada penyidik, apalagi yang penyidik tunda. Sudah dua tahun perkara ini tidak ada titik terang,” keluh Randi.

Diketahui, HD ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bolmong sejak Selasa (20/1) 2015 silam. HD diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT Sarana Wangun Perkasa, yang mengerjakan proyek pembangunan kantor Bupati Bolmut, di Boroko, dengan besaran kontrak senilai Rp.8,3 miliar. Saat memasuki tahap perampungan, HD memerintahkan kepada PT Sarana Wangun Perkasa, untuk menambah volume pengerjaannya, yakni membuat sayap kiri dan kanan. Tentu dengan komitmen bahwa segala biaya akan ditanggung pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmut.

Tiba giliran penagihan atas kelebihan pembangunan tersebut, sang kontraktor PT Sarana Wangun Perkasa melalui direkturnya Randi Koapaha, terkesan dijadikan bola ping-pong. Hamdan, terus-menerus menghindar untuk membayar kelebihan pengerjaan. Merasa telah ditipu, Randi pun langsung melaporkan perkara tersebut ke Mapolres Bolmong. (endar yahya)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado