Terdakwa Hans saat mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Manado.

Eks Kadis Dukcapil Manado Terancam 1,6 Tahun Penjara

Manado, MS

Perkara pemalsuan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang menjerat oknum Kepala Inspektorat Kota Manado, HT alias Hans, terus bergulir. Rabu (4/7) kemarin, Pengadilan Negeri (PN) Manado, kembali menggelar sidang dengan agenda penuntutan.
Di hadapan Ketua Majelis Hakim Denny Tulangow, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edwin Tumundo, terdakwa dituntut 1,6 tahun penjara.
“Menuntut supaya majelis hakim menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara,” kata Tumundo dalam pembacaan tuntutannya.
Diketahui, eks Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Manado itu harus menjalani proses meja hijau karena dituding telah melakukan tindak pidana terkait pembuatan KK. Dimana, JPU melalui dakwaannya, telah menuliskan kalau terdakwa diduga kuat telah sengaja membiarkan proses pembuatan KK terjadi tanpa mengoreksi data yang tidak valid.
Bahkan, data yang tercantum dalam KK hanya menyebutkan nama dua anak terdakwa dari isteri pertamanya. Sedangkan, anak dari isteri keduanya tidak dimasukkan. Parahnya lagi, perempuan Magdalena yang merupakan isteri kedua terdakwa justru disebutkan berstatus cerai mati. Padahal, bersangkutan masih hidup.
Aksi pidana terdakwa semakin menguat, saat KK yang tidak valid data itu dipergunakannya untuk membeli rumah di Perumahan Royal Resident dengan cara kredit.
Alhasil, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa Hans dijerat pidana JPU dengan bersandar pada Pasal 93 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juncto (jo) UU RI No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 263 ayat (1), serta Pasal 263 ayat (2) KUHPidana. (kharisma kurama)


Komentar