Eks Kadispora Talaud Dituntut 5 Tahun Bui

Manado, MS

Harapan eks Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kepulauan Talaud MT alias Matius,  untuk segera lepas dari jerat hukum, pupus. Terdakwa kasus dugaan korupsi Tunjangan Profesi Guru (TPG) Dispora Talaud Triwulan IV, tahun 2014, resmi dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tak hanya dituntut hukuman bui, Matius juga dikenakan denda  200 juta, subsidaer 6 bulan. Terdakwa dinilai bertanggung-jawab atas terjadinya indikasi penyalah-gunaan dana TPG di instansi yang dipimpinnya. Bahkan terdakwa diduga kuat ikut menikmati ‘uang haram’ tersebut.

Tuntutan itu dilayangkan JPU dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tidpikor) Manado, Senin (12/6) kemarin. JPU merasa keberatan dengan eksepsi yang diajukan terdakwa dalam persidangan sebelumnya. Itu menyusul keterangan terdakwa yang menolak dakwaan yang menyebut dirinya ikut menikmati dana TPG.

“Terdakwa MT alias Matius dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara, denda Rp200 juta , subsidaer 6 bulan,” lugas Tulus Sianturi, salah satu JPU, dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Arkanu.

Terdakwa, nampak tertunduk lesu kala mendengar tuntutan JPU itu.  Sementera pengacara terdakwa, tak tinggal diam. Kuasa hukum terdakwa itu  menyatakan siap mengajukan pembelaan dalam sidang selanjutnya, yang sedianya akan digelar pekan ini.  “Kami siap untuk mengajukan pembelaaan,” tegas pengacara di persidangan.

Diketahui pada sidang sebelumnya, terdakwa membantah seluruh tuduhan JPU dipersidangan. Sebaliknya dirinya menyebut yang harus bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi TPG itu yakni Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Sisiana Lawandatu. “Dalam soal pemotongan pajak yang ditugaskan adalah Kuasa BUD. Tak hanya itu, dalam soal menerbitkan SP2D untuk melakukan pencairan juga Kuasa BUD, bukan wewenang saya,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, terdakwa menjelaskan jika dalam proses pencairan dana TPG yang disalurkan langsung kepada seluruh Guru sebenarnya tidak bermasalah. Karena ketika dirinya menjabat sebagai kepala dinas, dana tersebut selalu dicairkan dengan sempurna. Namun, dirinya kaget ketika mengetahui dalam hasil laporan dari Inspektorat yang menemukan temuan korupsi pada Triwulan 3 tahap 2 tahun 2014. “Guru-guru selama ini tidak pernah protes kepada saya, bahwa belum dibayarkan Tunjangannya. Saya pun baru tau ada temuan, ketika dipanggil penyidik,” bebernya.

Menariknya, dalam persidangan diketahui, hasil pemeriksan Inspektorat, telah disebutkan jika yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Bendahara Dikpora dan Kasubag Keuangan yang saat itu dijabat oleh Fredi Aomo dan Yorim Bailang. “Saya terima penjelasan dari Inspektorat, lewat surat yang saya terima. Disitu ditulis yang harus bertanggung jawab Bendahara dan Kasubag. Mereka pun sudah menyetujui untuk mengembalikan uang tersebut lewat surat perjanjian,” tandasnya.

Dalam perkara ini ML tak sendiri, sudah tiga terdakwa yang telah berproses di PN Manado, yakni terdakwa Alfrince Sarinda, terdakwa Frebi Aomo dan terdakwa Yorim Yonathan Ailat. Keterlibatan keempat oknum ini dibongkar oleh penyidik Kejari Melonguane, berawal dari munculnya dugaan penyimpangan dana TPG yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Setelah melewati proses penyelidikan dan penyidikan diperoleh fakta  adanya kerugian negara/daerah sebesar Rp900 juta yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Dari indikasi kerugian Rp900 juta, pihak Inspektorat Pemkab Talaud telah melakukan penyitaan dana sebesar Rp73 juta. Alhasil, mereka pun kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu dihadapan majelis hakim PN Manado. (rhendi umar)

 

 

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado