Eks Ketua BPK Sulut Divonis 7 Tahun Penjara

POSISI mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Rochmadi Saptogiri, kian terpojok. Terdakwa kasus suap BPK ini divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Vonis itu berkumandang dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (5/3).

"Terdakwa Rochmadi Saptogiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Ketua majelis hakim, Ibnu Basuki Widodo.

Mendengar vonis itu, Rochmadi terlihat langsung tertunduk lesu. Para pendukungnya yang merupakan kolega dan keluarga juga terlihat hening saat pembacaan putusan.

Untuk diketahui, tindakan korupsi yang dilakukan Rochmadi diduga dilakukan ketika ia menjabat sebagai auditor utama keuangan negara III BPK. Ia ditangkap tangan oleh KPK bersama dengan Ali Sadli yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub-Auditorat III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 26 Mei 2017.

Dia didakwa menerima gratifikasi dari Kemendes PDTT sebesar Rp 3,5 miliar. Selain itu, ia dituduh melakukan pencucian uang karena membelanjakan uang gratifikasi untuk membeli tanah seluas 328 meter persegi di daerah Bintaro, Tangerang Selatan, dari PT Jaya Real Properti.

Ibnu membacakan dua dari empat dakwaan Rochmadi yang telah terbukti, antara lain di dakwaan pertama, ia dinilai terbukti menerima suap Rp 240 juta dari pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Uang suap BPK itu diberikan dengan maksud agar Rochmadi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016.

Sementara pada dakwaan keempat, Rochmadi dinilai terbukti menerima satu unit mobil Honda Odissey yang berasal dari anak buahnya, Ali Sadli. Mobil itu diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang.

Adapun dua dakwaan yang menurut hakim tidak terbukti dalam persidangan, yakni dakwaan kedua dan ketiga. Rochmadi tidak terbukti menerima gratifikasi sebagaimana dakwaan kedua serta melakukan pencucian uang sebagaimana dakwaan ketiga. Nilai gratifikasi yang dimaksud itu sebesar Rp 3,5 miliar. Sementara pada dakwaan ketiga, Rochmadi disebut melakukan pencucian uang sebesar Rp 3,5 miliar itu dengan dibelikan sebidang tanah.(tmp)


Komentar