FN alias Jenny

Eks Ketua Koperasi Makmur Berhikmat Dibui

GERAK pengusutan perkara korupsi revitalisasi pembangunan Pasar Karombasan tahun 2014, menyentuh klimaks. Komitmen Korps Adhyaksa Kota Manado menguak kasus yang menyeret eks Ketua Koperasi Makmur Berhikmat, berbuah hasil. JN alias Jenny, akhirnya digiring ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng, Selasa (21/11).

Sebelum menempati hotel prodeo, Jenny diperiksa di ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado. Proses pemeriksaan berlangsung sejak pagi hingga menjelang petang. Usai diperiksa, Jenny langsung digiring ke mobil tahanan Kejari untuk digelandang ke Rutan Malendeng.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipdsus) Melly Suranta Ginting ketika dikonfirmasi awak media membenarkan jika pihaknya telah menahan tersangka. "Hari ini kita telah masuk dalam tahap dua. Kita telah menahan tersangka," terang Ginting.

Jaksa sarat prestasi ini menjelaskan, pihaknya juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang dan sejumlah dokumen. "Kami sita uang 61 juta rupiah beserta dokumen-dokumen lainnya," ungkap Ginting sembari menambahkan jika perkara ini akan diproses hingga tuntas hingga mempunyai kekuatan hukum tetap di persidangan.

Untuk diketahui, Jenny telah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 12 September 2017. Selaku ketua koperasi, Jenny dipercayakan mengelola dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), terkait program revitalisasi di Pasar Karombasan.

"Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan aliran dana korupsi tersebut mengalir ke tangan JN. Hingga kami tetapkan dia sebagai tersangka," sebut Ginting, belum lama.

Tersangka JN diduga telah menikmati uang negara sekira Rp500 juta lebih dari pagu anggaran sebesar Rp900 juta. Selain itu, revitalisasi Pasar Karombasan dinilai tidak tuntas sampai selesai. “Karena berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya, red), pembangunan hanggar 2 unit dan 20 kios. Nyatanya, saat tim penyidik turun ke lapangan, hangar yang dibangun hanya 1 dan belum juga terselesaikan. Sementara untuk pembangunan kios hanya ada 8 bangunan,” rinci Ginting.

JN dijerat (Primair) Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan (sekunder) Pasal 3 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang revisi atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Kami bertekad mengusut tuntas perkara ini. Mohon dukungan masyarakat," janji Ginting.(rhendi umar)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado