Suasana Rakor EPRA Belanja Daerah tahun 2017. Kegiatan ini dibuka Walikota Jimmy Feidie Eman SE Ak.

EMAN PERTEGAS EFEK PUNISHMENT DAN REWARD

Kawal Penyerapan Anggaran Belanja Daerah

 

Tomohon, MS

Dalam penggunaan anggaran, prinsip-prinsip yang harus dipegang adalah efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selanjutnya, anggaran harus benar-benar dikalkulasi secara detail. Itu merujuk amanah Presiden Republik Indonesia (RI) Ir Joko Widodo.

Demikian Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak didampingi Wakil Walikota (Wawali) Syerly Adelyn Sompotan saat membukan dan memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Anggaran (EPRA) Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2017 periode bulan Januari sampai dengan Mei 2017, di AAB Guest House, Matani Satu, Kamis (15/6).

“Hingga tahun 2018, kita tetap mengedepankan prinsip money follow program. Artinya, kita mengacu petunjuk Presiden Jokowi dimana setiap program yang akan dilaksanakan harus efektif, efisien, transparan serta akuntabel,” tandas Eman.

Selanjutnya, kata dia, penyerapan anggaran hingga bulan Mei 2017 masih perlu dioptimalisasi. “Untuk itu, kita perlu mempercepat penyerapan anggaran guna untuk memperbaiki efektivitas program atau kegiatan, menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, meningkatkan kredibilitas pemerintahan, stabilitas pendanaan pemerintah daerah dan efek punishment dan reward atas penyerapan anggaran,” sebut Eman.
Tokoh kerukunan umat beragama di Indonesia ini menambahkan, dengan adanya Juknis pembayaran THR yang diatur dalam Perpres 25 Tahun 2017, diharapkan pembayarannya dilaksanakan pada bulan Juni ini. “THR (Tunjangan Hari Raya) akan dibayarkan pada bulan Juni kepada seluruh PNS/CPNS serta anggota DPRD. THR bagi PNS/CPNS diberikan sebesar gaji pokok sedangkan THR bagi anggota DPRD diberikan sebesar uang representasi,” tandas Eman sembari menambahkan jika THR tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain, tetapi dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Untuk Gaji ke-13, akan dibayarkan pada bulan Juli mendatang,” sambung dia.

Orang nomor satu di Kota Sejuk itu mengingatkan, mengantisipasi keterlambatan pembayaran THR maupun gaji 13, setiap Perangkat Daerah (PD) diharapkan berkoordinasi dengan BKD melalui bidang perbendaharaan. “Setiap perangkat daerah harus membuat daftar penerima THR dan gaji 13, mengecek ketersediaan anggaran kas masing-masing dan apabila terjadi kekurangan anggaran, agar segera mengusulkan pergeseran anggaran kas ke BKD melalui bidang anggaran,” sembur Eman.

Disisi lain, Walikota memberikan apresiasi kepada pimpinan dan staf PD atas pengelolaan keuangan yang baik, sehingga Kota Tomohon memperoleh opini WTP yang ke-4 kali. “Kiranya capaian ini dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun yang akan datang,” kunci Eman yang menambahkan agar seluruh PD memperhatikan catatan-catatan dan rekomendasi BPK dan segera menindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 60 hari sehingga tidak menjadi temuan berulang-ulang.

Sementara itu, Wawali Syerly Adelyn Sompotan (SAS) saat membawakan materi tentang monitoring dan evaluasi kegiatan atau program mengatakan,  monitoring merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dan evaluasi mencakup proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau program.

“Kami juga mengharapkan agar opini WTP ini akan tetap dipertahankan, bahkan pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan lagi pada tahun tahun yang akan datang,” harap Sompotan.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc membacakan realisasi anggaran belanja Pemkot Tomohon per PD periode Januari hingga Mei 2017. Dalam realisasi ini dibagi dalam 4 zona yaitu zona biru dengan presentase target 70 persen, zona hijau 60-69.99 persen, zona kuning 50-59.99 persen dan zona merah di bawah 49.99 persen.

“Bagi PD/Unit kerja yang berada di Zona Merah akan diadakan rapat untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan penyelesaian masalah, sedangkan bagi perangkat daerah yang masuk dalam Zona Biru juga akan diadakan rapat guna untuk menjadi contoh bagi perangkat daerah yang masih dalam Zona Merah,” kunci birokrat senior Pemkot Tomohon itu.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) sekaligus Ketua TEPRA Kota Tomohon Drs Geraldus E Mogi dalam laporannya mengatakan, tujuan dari rapat ini adalah untuk pengawasan atas realisasi anggaran belanja daerah Kota Tomohon periode Bulan Januari-Mei 2017. Hadir dalam rapat koordinasi ini, seluruh kepala perangkat daerah Kota Tomohon.(victor rempas)

Banner Media Sulut

Komentar