EXTRA MONEY LOLOSKAN E-KTP

Jakarta, MS

Aib mega-proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), mulai tersingkap. Indikasi penyimpangan proyek berbandrol Rp2,3 Triliun mengencang, setelah sederet fakta baru persidangan menyembul ke permukaan. Teranyar, DPR dan petinggi kementerian jadi target lobi. Extra money ditengarai sebagai ‘vitamin’ proyek itu digulirkan.

Hal itu diakui Direktur Utama PT Karsa Wira Utama, Winata Cahyadi, saat bersaksi di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (16/3). Winata mengaku tahu tentang lobi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk mengerjakan proyek e-KTP dari Andi Agustinus alias Andi Narogong. Winata merupakan pengusaha yang berperan aktif di proses anggaran dan lelang e-KTP. "Andi bilang untuk mengerjakan proyek ini harus dilobi DPR. Jadi saya disuruh siapkan. Pak, kalau kita lobi harus ada extra money, ya dibilang gampang nanti ada banyak cara," terang Winata.

Ia mengakui sempat mencatat alokasi untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yaitu sebesar 8 persen. Winata juga mengatakan alokasi itu untuk menteri dan sekjen. "Cukup saya mencatat di pengeluaran pembukuan. Kalau keluarnya Rp 10 miliar tapi disebut Rp 30 miliar ya. (Alokasi) 8 persen itu Kemdagri, (dialirkan ke) ya pimpro, iya (ke menteri, sekjen)," beber Winata.

Dalam kasus ini, jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Penyimpangan pengadaan e-KTP dimulai dari proses anggaran, lelang, hingga pengadaan e-KTP. Dalam perkara ini, Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, USD 877.700, dan SGD 6.000. Sedangkan Sugiharto memperkaya diri sejumlah USD 3.473.830.

Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin, dan Andi Narogong telah bersepakat dengan pembagian uang. Dalam kesepakatan itu, nilai proyek e-KTP dibegal sebesar 49 persen untuk bancakan. Kemudian, dari 49 persen itu mereka mengalokasikan 7 persen untuk beberapa pejabat Kemdagri termasuk para terdakwa.

 

MANTAN KETUA KOMISI II DPR SIAP JELASKAN DUGAAN ALIRAN DANA//

Nyanyian membantah tersaji di ruang publik. Itu dilakukan sederet politisi tenar tanah air setelah disebut menerima dugaan aliran dana korupsi e-KTP.

Seperti Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap. Meski membantah, namun dia siap menjelaskan proses anggaran dan dugaan adanya setoran duit e-KTP di persidangan.

"Apa yang diklarifikasi? Apa saja ya? Tentu barangkali kalau itu ditanyakan kita akan jelaskan," ujar Chairuman di Pengadilan Tipikor, Kamis (16/3).

Dalam dakwaan jaksa, Chairuman disebut ikut menikmati aliran dana proyek e-KTP sebesar USD 584 ribu dan Rp 26 Miliar. Uang tersebut diterima Chairuman saat masih menjabat sebagai Ketua Komisi II.

Kerugian negara dalam megaproyek e-KTP mencapai Rp 2,3 triliun. Sebanyak Rp 240 miliar dari jumlah tersebut disebutkan mengalir ke sejumlah anggota dewan di Senayan. Menurut Chairuman, saat penganggaran proyek e-KTP dibahas di Komisi II DPR, semua sesuai mekanisme yang ada.

"Sesuai mekanisme. Kan prosedural di sana, sesuai dengan prosedur di DPR, penganggaran, biasa saja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Tahapan-tahapan pembicaraan sesuai dengan aturan yang ada," tutur Chairuman.

Chairuman menegaskan tak ada upaya mengarahkan fraksi-fraksi saat pembahasan anggaran. Ia juga membantah ada aliran dana ke Partai Golkar dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. "Tidak ada itu. Persetujuan anggaran itu kan rapat komisi, itu kan memang aturannya seperti itu, tidak ada personal di situ, itu hasil dari rapat komisi," kata Chairuman.

 

GAMAWAN DAN CHAIRUMAN SALING ‘LEMPAR’

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi menyebut DPR dan Mendagri periode sebelumnya yang meminta proyek e-KTP dibiayai oleh rupiah murni atau APBN. Namun menurut mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap, justru pemerintah yang mengusulkan pergantian sumber dana..

"Setahu saya itu bukan usulan Komisi II, itu dari pemerintah," ucap Chairuman.

Chairuman menjelaskan, setiap usulan anggaran suatu program diajukan oleh pemerintah. Selanjutnya dibahas di DPR untuk dibuat pagu anggaran. "Karena yang tahu anggaran itu pemerintah. Mereka bicara dulu di antara pemerintah, Kemendagri, Kemenkeu, baru diajukan ke kami. Dari pagu, nanti disampaikan dalam pidato Presiden untuk pengajuan anggaran," jelasnya.

Sementara itu, Gamawan menjelaskan, penggantian sumber anggaran proyek e-KTP dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN) menjadi anggaran murni merupakan usul DPR. Selain itu, ucap Gamawan, perubahan ini sudah diusulkan Mendagri sebelum dia. Dia menerangkan, permintaan perubahan sumber anggaran oleh DPR itu disampaikan saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, setelah 19 hari menjabat Mendagri. Pada rapat kerja itu, salah satu yang dibahas adalah mengenai proyek e-KTP.

"Terkait dengan e-KTP, DPR minta dianggarkan dengan APBN murni, karena saya pernah dengar itu pakai dana hibah. Saya juga pernah baca pada Oktober, Pak Menteri sebelumnya juga pernah mengusulkan itu," ujar Gamawan saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3).

Berdasarkan surat menteri sebelumnya dan permintaan DPR itu, tutur Gamawan, dia lalu melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Presiden minta ini dirapatkan dulu," ucapnya.

Dalam sidang, Gamawan mengaku pernah menerima uang Rp 1,5 Miliar dari pengusaha Afdal Noverman. "Bukan dikasih, saya pinjam," kata Gamawan. Pada surat dakwaan terdakwa Irman dan Sugiharto, Gamawan Fauzi disebut menerima uang dari Afdal sebesar US$ 2 juta. Uang yang diduga berasal dari Andi Agustinus itu diberikan agar pelelangan pekerjaan penerapan e-KTP tidak dibatalkan Gamawan.

Gamawan berdalih, saat itu, dia membutuhkan uang untuk membeli tanah sebesar Rp1 Miliar.  "Saya bayar cash Rp1 Miliar. Kan, saya enggak nyicil bayar tanahnya," ucapnya. Menurut Gamawan, saat itu, ia terpaksa meminjam uang lantaran uangnya telah habis digunakan untuk pengobatan kanker usus yang dideritanya. Meski demikian, ia menuturkan telah mencantumkan uang Rp1 Miliar itu dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Gamawan berujar, selain meminjam uang Rp1 Miliar, ia meminjam lagi sebesar Rp500 juta untuk pengobatannya. Jadi total uang yang ia pinjam dari Afdal sebesar Rp1,5 Miliar.

Selain Gamawan, Mantan Sekretaris Jenderal Dalam Negeri Diah Anggraini mengaku menerima total uang US$ 500 ribu dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman hasil korupsi pengadaan proyek e-KTP.  Pertama Diah Anggraini menerima US$ 300 ribu dan kemudian US$ 200 ribu dari Andi Narogong. Hal itu disampaikan Diah saat bersaksi dalam sidang korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (16/3). Setelah diperiksa KPK, Diah kemudian mengembalikan uang yang diterimanya itu.  Dan, terungkaplah kemudian, Diah merupakan salah satu dari 14 penerima uang korupsi e-KTP yang pernah disebut KPK.

 

KPK DIMINTA FOKUS USUT E-KTP

Meski ada kasus lebih besar, KPK diminta tetap fokus mengusut dugaan korupsi e-KTP. Alasannya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut ada kasus baru yang ditangani KPK yang indikasi kerugian negaranya lebih besar daripada kasus korupsi proyek e-KTP.

Peneliti ICW Donal Fariz meminta KPK tidak memecah fokus masyarakat di tengah kasus e-KTP yang tengah bergulir di persidangan. "Tidak etis ketua KPK mengumbar informasi ada kasus korupsi yang lebih besar dibanding e-KTP yang tengah mereka selidiki, apalagi saat bersamaan KPK tengah menyelidiki keterlibatan puluhan politisi dan birokrat dalam kasus e-KTP. Harusnya tidak memecah fokus dengan mengumbar kasus lain," ujar Donal, Rabu (15/3).

Donal mengatakan KPK didukung publik untuk mengusut tuntas kasus korupsi e-KTP. Alasannya, kasus tersebut juga mengancam kerahasiaan data kependudukan. "KPK sangat didukung publik untuk menuntaskan kasus e-KTP hingga menyentuh seluruh pelaku sebab kasus korupsi e-KTP tidak hanya merugikan negara dalam skala yang besar, akan tetapi jenis korupsi yang mengancam kerahasiaan negara berupa database kependudukan," cetus Donal.

Sebelumnya, Agus menyebut ada kasus baru yang ditangani KPK yang indikasi kerugian keuangan negaranya lebih besar dari kasus korupsi proyek e-KTP. Namun Agus menyebut kasus itu besar hanya dari segi indikasi kerugian keuangan negara, bukan dari aspek nama-nama yang tersangkut. "Bukan (kasusnya) besar, duitnya yang besar. Ada yang kerugian indikasinya lebih besar, tapi kalau pelakunya tidak sebesar yang hari ini (e-KTP)," ucap Agus dalam sambutannya di acara diskusi panel di Auditorium Perbanas Institute, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan sidang kasus korupsi proyek e-KTP terus berlanjut. "Kalau terdakwa masih dua orang dan sedang menjalani persidangan. Kemungkinan ada tersangka berikutnya lagi," tutur Basaria di Gedung Pola, kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (16/3).

Kendati demikian, ia tak ingin berspekulasi terkait dengan calon tersangka berikutnya. Sebab, pihaknya masih mengumpulkan sejumlah alat bukti lagi. "Hasilnya kita lihat saja nanti setelah barang bukti cukup. Saya belum bisa sebutkan siapa orangnya," kunci dia.(dtc/tmp)

 

 

 

Banner Media Sulut

Komentar