Massa demonstran di depan kantor DPRD Sulut

Gaung Penolakan Hak Angket dari Utara Selebes

SMS ‘Goyang’ Deprov, Legislator  ‘Absen’

 

 

Manado, MS

Gema penolakan atas hak angket yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melengking dari Sulawesi Utara (Sulut). Nada perlawanan tersebut dipekikan massa demonstran yang tergabung dalam ‘Swara Manguni Sulut’  (SMS) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut.

Para anggota dewan provinsi (deprov) Sulut diminta tidak tinggal diam. Sebagai wakil rakyat mereka didesak menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk harapan demonstran tersebut. “Kita adalah tuan rumah yang tidak akan tinggal diam saat maling masuk  ke rumah kita. Di Indonesia  ada lembaga yang sudah menangani korupsi  bagi mereka yang merampas uang negara tapi wakil rakyat kita sendiri justru membuat sesuatu yang akan melemahkan KPK  (Komisi Pemberantasan Korupsi) di dalam hak angket. Tolak hak angket,” seru  Nedine Helena Sulu, salah satu personil dalam Komposisi Presidium ‘Swara Manguni Sulut, Jumat (27/7), saat membawakan orasi.

“Wakil rakyat ini masih dipilih oleh kita, harusnya mereka semua menyuarakan hak-hak rakyat bukannya melemahkan KPK sebagai lembaga yang mengawal uang rakyat,” tambahnya.

Menurut Nedine, korupsi adalah sebuah kejahatan yang sangat mematikan. Tindakan serakah ini baginya, telah membuat pendidikan mahal, makanan minuman harus diimport, masyarakat tidak mendapatkan air bersih dan masih banyak lagi. “Itu karena koruptur. Kami dari AMAN mendukung ‘Swara Manguni Sulut’. Suara Manguni memberikan tanda ketika kita sedang  ada dalam keadaan tidak baik. Jangan diam. Diam adalah tanda pengkhianatan. Kami menolak angket dan kami mendukung KPK,” tutup perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulut.

Koordinator ‘Swara Manguni Sulut’, Maximus Watung menyampaikan, aksi tersebut untuk mendukung KPK dan menolak hak angket. Pihaknya sangat mendukung kalau hak angket tujuannya untuk  menguatkan KPK. “Tapi ternyata dalam perjalanannya, justru memberikan tanda-tanda yang tidak baik yaitu untuk melemahkan KPK. Bayangkan saja para wakil rakyat yang tergabung dalam panitia khusus hak angket (DPR-RI), harus meminta pendapat dari para napi (nara pidana) korupsi, ini logikanya dimana. Mereka mau mempertanyakan kelembagaan keuangan KPK,” tegas advokat dari Peradi Manado ini.

“Padahal kalau dirunut,  hak angket ini lahir dari suatu proses yaitu anggota dewan khusus komisi 3 untuk mendengarkan rekaman pemeriksaan Miryam Haryani,” sambungnya.

 

Ia berharap, masyarakat mendukung KPK karena lembaga ini yang diamanatkan sejak reformasi. Agenda pemberantasan korupsi adalah prioritas utama dalam pengguliran reformasi. “Kita berharap seluruh elemen masyarakat mendukung KPK . Sampai hari ini ada 86 persen perspektif publik tingkat kepercayaanya kepada KPK. Tanpa menyampingkan kejaksaan dan polisi. Gerakan pemberantasan korupsi adalah gerakan rakyat,” kuncinya.

 

Diketahui, saat melakukan demonstran di depan kantor dewan provinsi Sulut, massa sempat kecewa karena tidak ada satu pun penghuni gedung cengkih yang menyambut. Pengunjuk rasa pun sempat masuk ke dalam kantor dewan namun tidak juga menemui para wakil rakya itu hingga aksi tersebut bubar. (arfin tompodung)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado