GELOMBANG PENGGULINGAN SETNOV MENGENCANG

Jakarta, MS

Episode 'drama' Setya Novanto (Setnov) jadi sorotan publik seantero negeri. Kisah perburuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berujung tragedi tiang listrik si 'sakti', memantik reaksi geram masyarakat. Kursi Ketua DPR RI dianggap kotor. Partai Golkar kecipratan air comberan. Gelombang desakan penggulingan Setnov pun kencang mendengung.

 

Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Berulang kali ia mangkir dari panggilan pemeriksaan di KPK sampai akhirnya penyidik menyambangi rumahnya untuk melakukan penangkapan. Saat hendak ditangkap, Setnov menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Tak kunjung diketemukan. KPK sempat mengirimkan permohonan pada Polri dan Interpol untuk memasukkan nama Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO) sebelum akhirnya dia diketahui mengalami kecelakaan.

 

Peristiwa dan kasus yang melibatkan Novanto, ikut membuat citra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) buruk. Sebagai orang nomor satu di lembaga legislatif, Setya Novanto dianggap tidak memberikan contoh yang baik untuk taat pada hukum.

 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengkritik aksi menghilang Setnov. Padahal dia pemimpin lembaga tinggi negara, sejajar dengan Presiden. "Mau kemana bangsa dibawa dengan model pemimpin seperti ini? Saat-saat dia dibutuhkan, dia dengan tanpa rasa tanggung jawab tiba-tiba menghilang. Dia pikir, memimpin bangsa ini seperti memimpin kelompok sirkus?," katanya.

 

Keputusan Setnov bersembunyi dari pencarian penyidik KPK merupakan sesuatu yang memalukan dan merusak harkat dan martabat DPR. Dengan semua yang dilakukan Setnov, jabatan sebagai Ketua DPR tak lagi pantas untuk dipertahankan. Sebab, Lucius menilai Setnov hanya memikirkan diri sendiri dan kekuasaan yang dipegang digunakan untuk mencapai tujuan pribadinya. Imbasnya, negara ini bisa lebih cepat menjemput kehancuran. Karena itu, dia mendesak DPR melalui Majelis Kehormatan Dewan (MKD) tak perlu menunggu waktu untuk memastikan proses pemberhentian sekaligus penggantian jabatan Ketua DPR  segera dilakukan. Tugas MKD untuk memastikan wibawa dan martabat DPR dalam waktu cepat tak akan hancur berkeping-keping.

 

"Bisa juga dipikirkan untuk merubah total format komposisi kepemimpinan DPR yang selama ini juga nampak mempunyai kegagalan dalam bekerja. Pada intinya harus ada gerak cepat dari DPR untuk menyelamatkan marwah lembaga yang tercabik-cabik ulah seorang pimpinan yang nampak coba melarikan diri dari beban tanggung jawabnya di hadapan hukum," tegasnya.

 

Sikap Novanto ini juga membuat geram mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Dia menilai Novanto sebagai ketua DPR terburuk dari awal reformasi sampai saat ini. Sebab, berulang kali Setya Novanto terjerat kasus. Mulai dari kasus papa minta saham hingga korupsi megaproyek e-KTP.

 

"Iyalah (terburuk), selama era reformasi itu ketua DPR-nya pertama Harmoko, sesudah itu Akbar Tandjung, sesudah itu Agung Laksono, Marzuki Alie, setelah ini Setya Novanto. Dialah yang terburuk dari kasus ini," sebut Mahfud akhir pekan lalu.

 

Setnov harus dilengserkan sebagai ketua DPR. Untuk mengganti Novanto, tak perlu melalui proses MKD. Sebab, MKD hanya urusan etik. Sedangkan kondisi Novanto saat ini sebagai pelanggaran hukum dan darurat. "Seharusnya DPR menentukan sikap secara institusi untuk menonaktifkan Novanto," tandasnya.

 

MKD langsung bergerak dan menggelar rapat pimpinan serta pleno untuk menyikapi perkembangan kasus Setya Novanto. Rapat membahas status Setnov sebagai Ketua DPR akibat penetapan tersangka dan tengah menghilang akibat menghindari penangkapan KPK.

 

Hasil rapat disepakati, sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3 tentang ketentuan pemberhentian seorang pimpinan DPR maka pihaknya menunggu aparat penegak hukum untuk menangani kasus yang membelit Novanto. MKD belum bisa memproses jika status Novanto di kasus itu masih tersangka, belum terdakwa.

 

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto ikut angkat bicara. Pimpinan DPR tidak berwenang soal pergantian jabatan Ketua DPR Setya Novanto karena status tersangka kasus korupsi e-KTP. Menurut Agus, itu dikembalikan pada keputusan Fraksi Partai Golkar.

 

"Semua itu tentunya yang mempunyai hak dan kewenangan dari Partai Golkar, karena keberadaan Pak Novanto menjadi ketua DPR adalah merupakan kepanjangan ataupun merupakan tugas dari Partai Golkar," sebut Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/11).

 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah punya pandangan lain. Menurutnya, Setya Novanto tidak harus meninggalkan kursi Ketua DPR. Hal itu kata Fahri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

 

Ketua Umum PPP Romahurmuziy menilai masa depan kursi Ketua DPR adalah urusan internal Partai Golkar. Sebab yang berhak untuk mengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI adalah Fraksi Golkar di DPR.

 

"Kalau kita mengacu pada undang-undang MD3, ada ketentuan yang membolehkan seorang anggota DPR yang berada di dalam status tersangka untuk masih menjabat. Tetapi pada saat yang sama manakala yang bersangkutan sudah menjadi terdakwa, maka undang-undang MD3 juga memberikan ketentuan untuk bisa diberhentikan sementara," urai Romy.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin ikut campur dengan urusan nasib kursi Ketua DPR. Presiden Jokowi yang ditemui di Gedung DPD RI, Senayan pada Jumat (17/11) enggan berkomentar soal usulan pergantian Ketua DPR. Menurutnya, itu masuk domain DPR bukan pemerintah. "Itu wilayah DPR," singkatnya.

 

GMPG DESAK MUNASLUB SEGERA DIGELAR

 

Gelombang desakan pergantian Setnov kencang berhembus di internal Golkar. Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) paling kuat mendorong Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Mereka ingin Munaslub bisa dilaksanakan paling lambat bulan Desember ini.

 

"Paling lambat Desember karena waktunya sudah mepet," ungkap Inisator GMPG Mirwan Bz Vauly di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

 

Dia optimis Munaslub akan terlaksana sebab ini sudah kedua kalinya Novanto menjadi tersangka korupsi e-KTP oleh KPK. Untuk melancarkan hal itu, GMPG kembali melakukan konsolidasi dengan para senior Golkar mulai dari Akbar Tandjung hingga Jusuf Kalla dan BJ Habibie.

 

"Karena kami tidak mau Golkar kemudian jadi persoalan. Karena itu kami mengerjakan ini, dari awal kami bertemu Bang Akbar kami bertemu Pak Habibie," ucapnya.

 

Dia kembali menegaskan bahwa Munaslub sudah seharusnya dilakukan karena tahun politik sudah semakin dekat. Sedangkan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu tengah menurun drastis.

 

"Even-even politik sudah makin dekat jadi kita memberi tengat pada DPP untuk menyelangarakan Munaslub," tandas Mirwan.

 

Untuk diketahui, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, menganggap pergantian pimpinan Golkar paska kembali ditetapkannya Novanto sebagai tersangka itu sebaiknya dilakukan. Sebab itu jika tidak diganti akan berimbas persepsi publik pada elektabilitas partai jelang pemilu 2019. Tidak hanya Akbar Tandjung, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tokoh senior Golkar juga mendorong adanya pergantian ketua.

 

"Kita anggap terbaik untuk Golkar, termasuk perubahan dalam kepemimpinan. Karena pemimpin ini juga yang akan menentukan daripada keberhasilan partai, dan pemimpin itu pun juga akan bisa mempengaruhi bagaimana opini publik terhadap partai," tutur Akbar.

 

AGUNG BERHARAP MUNASLUB AKHIR TAHUN

 

Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono bicara soal Munaslub partainya saat sang ketua umum, Setya Novanto, terbelit kasus dugaan korupsi e-KTP. Agung menyebut Munaslub Golkar belum bisa dipastikan waktunya, namun dia berharap agenda ini dapat terselenggara akhir tahun 2017.

 

"Belum diputuskan (kapan Munaslub), rencananya minggu depan ini diputuskan. Saya berharap Munaslub dapat dilaksanakan akhir tahun ini juga," ujar Agung, Minggu (19/11).

 

Munaslub Partai Golkar harus digelar tahun ini karena tahun depan merupakan tahun politik. Agung menyebut agenda Pilkada 2018 sudah sangat dekat pelaksanaannya. Ditambahkan Agung, Munaslub yang digelar nanti diharapkan dapat memecahkan atau mengakhiri seluruh masalah Partai Golkar, salah satunya terkait kepemimpinan.

 

"Mengakhiri problem-problem. Ini momen baik. Golkar tampil dipimpin oleh orang yang bersih dan tak punya masalah berdasarkan PDLT, yakni prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," sebut Agung.

 

Munaslub nanti, kata Agung, tidak hanya membahas ketua pada tingkat pimpinan pusat tetapi hingga struktur di bawah. Agung berharap nantinya anak muda yang memimpin Partai Golkar.

 

"Kalau bisa (dipimpin) yang lebih muda agar lebih baik, agar Golkar tampil percaya diri dan tetap menjadi harapan masyarakat. Partai Golkar ini partai terbuka, demokratis, dan tidak ada kultus individu. Semuanya berdasarkan sistem," tegas Agung.

 

PENGGANTI SETNOV MENYERUAK DI INTERNAL

 

KPK telah menetapkan Ketum Golkar Setya Novanto sebagai tahanan. Meskipun dibantarkan karena kondisi kesehatan. Namun, posisi strategis Novanto sebagai Ketum dinilai harus segera digantikan. Apalagi Golkar hendak menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

 

Politikus Golkar Indra Bambang Utoyo mengatakan, informasi yang beredar di kalangan internal, Idrus Marhan akan didaulat menjadi plt ketum Golkar. Sementara posisi sekjen yang ditinggal Idrus akan diberikan kepada Yahya Zaini.

 

"Idrus Plt Ketum dan Plt Sekjen Yahya (Zaini)," beber Indra, Minggu (19/11).

 

Indra pun mengakui AD/ART Golkar tidak mengatur tentang penunjukan Plt secara tegas. Dia pun meminta agar penunjukan itu dilakukan dalam pleno, bukan seenaknya sendiri.

 

"Makanya kita ingatkan, partai jangan dikelola seperti perusahaan sendiri," jelas Indra.

 

Plt biasanya dilakukan saat sang ketum berhalangan. Misalnya sedang bertugas ke luar negeri. Tapi dalam kasus seperti ini, kata Indra, tidak bisa penunjukan Plt dibicarakan dengan bisik-bisik.

 

"Karena ini saya usul bikin pleno saja, masalah penting jangan dibicarakan bisik bisik, malah bikin curiga dan bisa terjadi perpecahan, padahal partai sedang begini," harap  Indra.

 

SELAMATKAN GOLKAR, SETNOV DIGANTI

 

Pergantian Ketua Umum Partai Golkar perlu dilakukan untuk menyelamatkan partai berlambang beringin itu. Pandangan itu mengalir dari pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti.

 

Menurutnya, Partai Golkar tak boleh terombang-ambing akibat Ketua Umumnya Setya Novanto menyandang status tersangka dan kini telah resmi ditahan oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

 

"Lebih baik mereka melakukan penyelamatan Golkar, terlalu mahal harga Golkar ini dibiarkan begitu saja terombang-ambing oleh kasus yang menimpa Setnov," nilainya.

 

Ray menuturkan sebelum penetapan tersangka saja, elektabilitas Partai Golkar merosot. Karena itu perlu ada upaya penyelamatan partai. Entah dengan cara mengganti atau apapun. Terpenting, posisi Ketua Umum tak lagi dijabat oleh Ketua DPR tersebut.

 

Ia melihat, kalau terus dibiarkan maka berpotensi berdampak dalam pemilihan legislatif mendatang.

 

"2019 sudah Pemilihan Legislatif (Pileg), itu masalahnya adalah karena mereka tidak mencalonkan orang, masalahnya karena mereka mau main di legislatifnya, yang sekarang justru tergerus suaranya," kata dia.

 

Sementara itu, turunnya citra Golkar akibat kasus Setnov dinilai olehnya tak berdampak pada citra Joko Widodo (Jokowi). Seperti diketahui, Partai Golkar menjadi partai pertama yang menyatakan akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

 

"Golkar turun tapi elektabilitas Jokowi itu naik. Artinya apa ya kekuatannya memang ada pada Jokowi, bukan pada partai-partainya," terangnya.

 

Namun demikian, Ray mengusulkan agar Jokowi menambah porsi Golkar dalam kabinet dengan melakukan reshuffle kabinet. Maka, Jokowi dapat 'mengamankan' dukungan dari Golkar.

 

"Pesona dari pak Jokowi-nya sendiri sebetulnya yang membuat elektabilitasnya menjadi tinggi meskipun itu tidak boleh mengabaikan faktor-faktor dari partai politik ini," tukasnya. (mrd/dtc)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado