Gerindra Sulut ‘Genting’

KPU Umumkan Hasil Verfak Parpol

 

Manado, MS

 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sulawesi Utara (Sulut), kembali diuji. Hasil verifikasi faktual (Verfak) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, jadi pemicu. Partai besutan Prabowo Subianto ini terancam absen dalam Pemilu 2019, imbas status sementara yang disandang, belum memenuhi syarat.

 

Itu mencuat saat KPU mengumumkan hasil Verfak 12 partai politik (Parpol) di Bumi Nyiur Melambai, Rabu (31/1). Hanya ada 11 Parpol yang dinyatakan lolos.

 

Partai Gerindra Sulut dinyatakan belum memenuhi syarat, karena salah satu pengurusnya berhalangan hadir saat KPU Sulut melakukan verifikasi di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulut. Selain itu, belum menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

 

“Struktur kepengurusan mereka (Gerindra, red) yakni bendahara berhalangan. Sementara, dalam verifikasi mewajibakan, kalau tidak hadir dan tidak menunjukkan KTA dan KTP, itu kita nyatakan belum memenuhi syarat,” ungkap Anggota Komisioner KPU Sulut, Ardiles Mewoh.

 

Meski begitu, menurut dia, partai diberikan kesempatan melakukan perbaikan mulai Kamis (1/2) hingga Jumat (2/2). Kemudian Sabtu (3/1), pihak KPU kembali melakukan verivikasi kepada partai tersebut. “Kalau bendaharanya sudah siap maka kita yang datangi di Kantor Gerindra. Kalau dalam keadaan sakit, maka bisa hanya meminta perlihatkan KTP dan KTA,” pungkasnya.

 

Apabila dirinya tidak datang serta tidak menunjukkan KTP dan KTA, pihak KPU tetap menyatakan tidak memenuhi syarat. Bila dinyatakan tidak memenuhi syarat, pengaruhnya se-Indonesia. “Kalau Sulut tidak memwnuhi syarat tentu berpengaruh di seluruh Indonesia. Karena sesuai Undang-Undang pemilu nomor 7 tahun 2017, partai itu wajib 100 persen memenuhi syarat,” tandasnya.

 

Ditambahkannya, verifikasi 12 parpol ini merupakan susulan dari 4 parpol sebelumnya yang telah lebih dahulu diverivikasi yakni Partai Solidaritasi Indonesia, Partai Perindo dan Partai Berkarya.  “Ini adalah 12 partai yang diverivikasi di tingkat provinsi dan sekarang di kabupaten/kota masih sementara berjalan hingga tanggal 1 Februari (hari ini, red),” tutupnya.(arfin tompodung)


Komentar