Suasana sosialisasi e-LHKPN di Pemkot Manado

GSVL WARNING PEJABAT PEMKOT

KPK Sosialisasi Aplikasi e-LHKPN di Manado

 

Manado, MS

Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, intens dilakukan pemerintahan cerdas besutan Walikota Godbless Sofcar Vicky Lumentut (GSVL). Bahkan, sinergitas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijabal.

Tindaklanjutnya, lembaga antirasuah menggelar sosialisasi Peraturan KPK-RI Nomor 7 Tahun 2016 dan pengenalan aplikasi e-LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara berbasis elektronik. Kegiatan strategis ini dilaksanakan di ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado, Selasa (16/5) siang. Kegiatan yang digelar sehari itu, sekaligus Workshop terkait Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tatacara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN.

Pengisian LHKPN merupakan kewajiban seluruh pejabat penyelenggara negara di Indonesia. “Kami meminta para pejabat Pemkot Manado yakni kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah serta para bendahara untuk serius mengikuti kegiatan tersebut,” tandas Walikota GSVL.

"Saya minta para peserta semua yang hadir dalam sosialisasi ini agar serius  mengikuti kegiatan ini sampai selesai, termasuk serius dalam melaporkan harta kekayaan masing-masing. Kegiatan sosialisasi ini sangat baik bagi kita dalam mengisi LHKPN, apalagi sekarang sudah ada terobosan dari KPK dalam bentuk e-LHKPN," sambung orang nomor satu di Kota Tinututan itu.

Selanjutnya, tokoh kerukunan umat beragama di Indonesia ini, berterima kasih kepada KPK yang meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi kepada para pejabat penyelenggara pemerintahan di Kota Manado. "Terima kasih saya atas nama pemerintah Kota Manado kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah datang jauh-jauh dari Jakarta, untuk memberikan sosialisasi tentang Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016, sekaligus pengenalan aplkasi e-LHKPN," ungkap GSVL.

Sementara itu, perwakilan KPK-RI Andika Widiarto, SE ME mengatakan, KPK telah melakukan pemangkasan birokrasi pelaporan LHKPN dengan menggunakan aplikasi e-LHKPN. "Merupakan kewajiban setiap pajabat negara untuk melaksanakan pelaporan terhadap LHKPN. Sistem e-LHKPN di Manado ini merupakan yang pertama di Sulawesi Utara. Karena, Manado adalah daerah pertama di Sulut yang sudah buat regulasi," tandas personil KPK bidang pencegahan tersebut.

Tampak hadir Wakil Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan SE, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado Drs Rum Dj Usulu, para Asisten, kepala Perangkat Daerah, kepala bagian, Camat dan Lurah se-Kota Manado serta para bendahara penerima dan pengeluaran pada PD masing-masing.(fiena/*)

 

Banner Media Sulut

Komentar