Arodi Tangkere

Guru Sertifikasi Diminta Genjot Kinerja

Tondano, MS
Jelang penyaluran tunjangan sertifikasi Triwulan I tahun 2018, Kepala Dinas Pendidikan Minahasa, Arodi Tangkere menghimbau para guru sertifikasi, baik di tingkat SD maupun SMP, agar lebih meningkatkan kinerja dalam mengajar para siswa.
 
Sebab menurut dia, salah satu kendala yang sering dialami guru penerima dalam proses pencairan tunjangan sertifikasi yaitu karena kesulitan memenuhi kuota jam mengajar.
 
"Jadi bukan hanya siswa yang dirugikan kalau guru tidak mengoptimalkan jam mengajar di sekolah, sebab guru itu sendiri akan kesuilitan memenuhi persyaratan pokok dalam penyaluran tunjangan sertifikasi," papar Tangkere.
 
Kondisi itu diakuinya sering terjadi saat para guru memasukkan berkas jelang penyaluran sertifikasi. "Pada prinsipnya, jika menginginkan hak yang akan diterima tentu harus dibarengi dengan kewajiban. Dalam hal ini kewajiban dan tanggungjawab guru yaitu mengajar," pesannya.
 
Namun lanjut Tangkere, bukan berarti guru yang tidak menerima sertifikasi lantas mengabaikan tugasnya sebagai pendidik. "Semuanya harus berbarengan untuk menciptakan kemajuan dunia pendidikan di daerah Minahasa yang kita cintai ini," ungkapnya.
 
Tangkere pun menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran tunjangan sertifikasi tahun ini memang dilakukan secara bertahap. "Artinya berdasarkan pemasukan berkas, karena ada syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi para guru penerima sertifikasi untuk bisa menerima tunjangan tersebut," jelas Tangkere.
 
Selain harus memenuhi jam mengajar, syarat administrasi lainnya yaitu harus ada surat keterangan melaksanakan tugas yang direkomendasikan kepala sekolah. "Dari surat itu bisa diketahui mana guru yang telah memenuhi syarat jam mengajar dan mana yang tidak. Karena syarat yang diharuskan bagi penerima sertifikasi yaitu memenuhi jam mengajar yang sudah ditentukan, kalau tidak penuhi tentu tak bisa menerima meski sudah terdaftar," paparnya.
 
Mekanisme penyaluran bertahap itu, lanjut Tangkere, dilihat dari berkas yang dimasukkan guru penerima. "Kalau ada berkas yang tidak lengkap, misalnya kepala sekolah tidak mengeluarkan surat keterangan melaksanakan tugas maka tak bisa diproses. Tapi kepala sekolah juga harus punya alasan, misalnya guru tersebut tidak tidak mengajar selama tiga hari kerja, makanya tidak dikeluarkan surat keterangan," kata Tangkere.
 
Bagi guru penerima yang lengkap administrasi, tunjangan akan disalurkan langsung ke rekening pribadi. "Jadi tidak disalurkan melalui Dinas Pendidikan, sebab kami hanya melakukan penelitian berkas administrasi. Yang layak diproses, yang belum kami minta lengkapi," pungkasnya. (jackson kewas)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.