Hak Angket KPK Selamatkan Setnov

HAK angket bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kans mulus. Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan akan mengirimkan wakilnya dalam pembentukan pansus hak angket untuk komisi antirasuah tersebut. Beragam polemik menyembul. Misalnya, angket diduga bakal melindungi Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto.

Mantan anggota DPR RI, Ruhut Sitompul menilai sikap tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan pimpinan DPR Setya Novanto dari kasus e-KTP. "Kalau saya lihat tujuannya para pimpinan itulah mereka semua acting. Di depannya kan Pak Fahri Hamzah, ini kaitan dengan apa yang ramai di komisi III, Miryam. Yang saya lihat ini mereka mau menyelamatkan pimpinannya ini Pak Setya Novanto," kata Ruhut dalam diskusi kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (18/5).

Ruhut mengkritisi sikap Golkar yang awalnya tidak setuju terhadap hak angket namun kemudian berbalik arah. Ia menyebut kader Golkar di DPR berusaha untuk melindungi Novanto. "Ya kalau saya lihat kawan-kawannya mau menyelamatkan saja. Kalau (status tersangka atau tidak) Pak Setya Novanto nya saya nggak tahu gimana, kan sudah ramai," ujarnya.

"Kalau saya lihat tokoh-tokoh yang saya tanya, mereka inginnya melihat Golkar itu solid. Mereka melihat Pak Novanto, selama dia belum tersangka ya jangan cawe-cawe. Kita harus tetap tampil di luar kompak," sambungnya.

Ruhut berkeyakinan sikap Golkar tersebut akan berpengaruh pada elektabilitas di Pilkada mendatang. Ia memprediksi Golkar akan keluar dari dua besar pada pemilu legislatif 2019. "Golkar itu adalah partai lama, bergeser juga partai pemenang pemilu mereka tetap partai lama yang nomor urut dua. Kalau mereka tidak melihat jauh ke depan kaitan dengan hak angket ini hati-hati," tutur Ruhut.

"Mereka bisa keluar dari dua besar. Golkar harus punya pikiran luas ya. Jauh ke depan, jangan juga karena memaksakan hak angket ini," katanya

Sebelumnya, Setnov yang juga Ketua DPR ini dikabarkan mendorong agar pembentukan pansus hak angket KPK segera digulirkan.

Pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menganggap Novanto memiliki konflik kepentingan atas hak angket tersebut. "Novanto ini punya konflik kepentingan dengan pansus itu. Sebab, dia sebagai Ketum Golkar, bisa saja sikap Golkar yang berubah karena instruksi yang bersangkutan. Di sisi lain konflik kepentingan terjadi karena Novanto disebut terlibat dalam kasus e-KTP. Angket ini tidak bisa dilepaskan dari kasus penanganan e-KTP yang sedang dilakukan oleh KPK," kata Donal di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (18/5).

Donal menyayangkan sikap Golkar yang tidak konsisten soal pembentukan pansus hak angket di KPK. Ia menilai hal tersebut akan memberikan persepsi negatif dari masyarakat. "Saya menilai sikap Golkar tidak konsisten dan seolah bermain di dua kaki. Sebab, tindakan saat mengirimkan surat penolakan untuk daftar nama di pansus dan tiba-tiba menarik kembali. Ini tindakan yang tidak konsisten menurut saya. Tentu ini akan merugikan Golkar, seolah-olah Golkar tidak mempunyai sikap yang jelas di hadapan publik," tuturnya.(dtc)

Banner Media Sulut

Komentar