Hambat Investasi, Kewenangan Kepala Daerah Bisa Dicabut

WARNING bagi seluruh kepala daerah di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara (Sulut) yang sering menghambat investasi. Pemerintah pusat tak akan sungkan-sungkan untuk memberikan sanksi tegas bagi para Top Eksekutif yang sengaja  mempersulit investor dalam membuka usaha.

Itu melanggar Peraturan Presiden (Perpres) 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Peringatan keras itu dikumandangkan Menko Perekonomian, Darmin Nasution disela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tahun 2017 di Jakarta, Selasa (3/10).

“Pokoknya kalau tidak patuh dengan aturan, akan diberikan peringatan. Bila juga  tak dipenuhi, kewenangannya (Kepala daerah, red) dicabut,” lugasnya.

“Kepala daerah harus membuka seluas-luasnya iklim berinvestasi di daerah. Jangan persulit apalagi dihambat. Itu sudah menjadi instruksi Presiden. Tentu dengan mengacu aturan dan ketentuan yang berlaku,” sambungnya.

Pemerintah lanjut Darmin,  bisa mencabut kewenangan kepala daerah. Itu mengacu dari UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. “Dalam UU menyebut kewenangan daerah adalah delegasi dari kewenangan Presiden. Jadi Presiden punya hak untuk mengontrol dan mengawasi para kepala daerah. Termasuk memberi sanksi,” tandasnya.

Diketahui, dalam Perpres 91 Tahun 2017 menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk membentuk Satgas percepatan berusaha yang  dipimpin oleh pejabat setingkat di bawah Sekretatis Daerah (Sekda).

Selain itu Pemda juga harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membangun konstruksi investasinya meski belum memegang berbagai izin. Namun ketentuan ini hanya berlaku di kawasan industri dan pariwisata. 

Berdasarkan aturan kemudahan berusaha, investor hanya perlu mengurus izin investasi di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Petugas PTSP lantas akan memberikan daftar izin yang perlu diurus investor.

Bila daftar itu disetujui investor, maka konstruksi bila segera dilakukan sembari menunggu izin tersebut diurus. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelayanan investasi di daerah yang masih dikeluhkan oleh para investor.

Terpisah Ketua Kadin  Sulut, Hangky Arther  Gerungan (HAG) menjelaskan dalam Rakernas Kadin yang dipusatkan di Hotel Ritz Carlton,  dibagi 14 kluster.  Kadin Sulut mengutus anggotanya ditiap kluster yang rata-rata menghadirkan sejumlah menteri sebagai pembicara. 

“Khusus untuk masalah kepala daerah yang menghambat iklim usaha, diangkat Kadin Sulut di kluster 3 yang menghadirkan Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen,” beber  salah satu pengusaha sukses yang dielus-elus maju di Pilkada Minahasa itu.

Ia pun berharap seluruh kepala daerah di Sulut, mulai dari Pemprov dan pemerintah kabupaten kota untuk dapat memudahkan iklim berinvestasi. “Memang kalau mau bicara jujur masih ada juga kepala daerah yang boleh dibilang tak mendukung iklim usaha. Kita berharap itu tidak akan terjadi lagi,” pintanya.

“Sebab setiap investasi itu akan membuka lapangan pekerjaan, menghasilkan pendapatan untuk daerah dan efek ekonomi lainnya. Apalagi pengusaha yang telah menanam investasi juga mengeluarkan dana yang tak sedikit. Kalau dihambat itu tentu akan sangat-sangat merugikan,” kunci HAG.(tim ms/net)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado