Pendaftar PPS membludak di hari terakhir pendaftaran, Senin (12/2). (foto: jackson MS)

Hari Terakhir Pendaftaran, Ratusan Pendaftar PPS Serbu Kantor KPU

Tondano, MS
Jumlah pendaftar calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan bertugas pada Pemilu 2019 meledak di hari terakhir pendaftaran, Senin (12/9) kemarin. Hasil pantauan Media Sulut, ratusan calon PPS 'menyerbu' kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa untuk memasukkan dokumen pendaftaran.


Berdasarkan daftar register, jumlah pendaftar yang telah memasukkan dokumen hingga pendaftaran ditutup mencapai ribuan orang. "Iya, animo masyarakat yang mendaftar membludak drastis di hari terakhir ini. Kalau hari-hari sebelumnya jumlahnya hanya puluhan saja. Tapi tadi (kemarin, red) mencapai tiga ratusan orang," ungkap Komisioner KPU Minahasa sekaligus Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Mansyarakat dan Sumber Daya Manusia, Kristoforus Ngantung S.Fils.


Alasan lain pembludakan calon PPS ini menurut dia dikarenakan adanya sistem baru yang diterapkan KPU dalam hal pendaftaran. "Sebelumnya calon PPS hanya menitipkan berkas pendaftaran dan diteruskan oleh PPK, tapi sekarang calon PPS harus mengantar langsung berkas tersebut di kantor KPU sekaligus melakukan registrasi. Soalnya PPK belum dilantik," papar Ngantung.


Setelah proses pendaftaran, pihak KPU akan mengumumkan nama-nama calon PPS yang dinyatakan lengkap berkas. Menurutnya, tiap desa harus memenuhi ketentuan minimal 6 pendaftar. Jika belum memenuhi, pihaknya akan melakukan perpanjangan pendaftaran khusus di desa-desa yang pendaftarnya dibawah 5 orang.
"Nanti setelah itu akan dilakukan seleksi tertulis dan tes wawancara," timpalnya.


Rekrutmen calon anggota PPS ini diakuinya sangat krusial. Sebab dari ribuan pendaftar yang sudah memasukkan berkas, KPU hanya akan memilih 810 diantaranya untuk ditempatkan di 270 desa dan kelurahan se-Kabupaten Minahasa.


“Kami berharap mereka yang terpilih nanti merupakan yang terbaik, sehingga akan mampu membantu tugas KPU sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat desa dan kelurahan. Juga dalam membantu PPK nantinya,” ujarnya.


Bagi panitia ad hock yang telah bertugas di Pilkada tahun ini diperbolehkan untuk mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu 2019. "Peraturan KPU dan juknis memperbolehkan, jadi bisa bertugas di dua tahapan berbeda. Yang paling penting mampu untuk melakukan tugas kerja yang bisa dikatakan membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra karena tahapanya beririsan," imbuh Ngantung.

 

Adapun persyaratan calon PPS menurut dia masih sama dengan syarat panitia adhock yang direkrut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa. Aturan yang dimasud meliputi batas usia minimal 17 tahun, calon PPK tidak boleh terlibat atau terkontaminasi dengan partai politik atau tim sukses pasangan calon, memiliki ijazah minimal SMA sederajat, berdomisili di wilayah kerja PPK yang dibuktikan dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bebas dari penyalahgunaan narkotika, tidak pernah di berikan sanksi pemberhentian oleh KPU Kabupaten dan Kota atau DKPP, serta belum pernah menjadi PPK selama dua periode Pemilu.


"Semua kriteria itu ada dalam formulir pendaftaran. Calon PPS wajib mengisi dan memasukkan formulir pendaftaran bersama sejumlah syarat lainnya, seperti foto copy ijazah yang dilegalisir, surat keterangan sehat dari rumah sakit atau Puskesmas dan foto copy KTP," jelasnya.


Selain syarat tersebut, yang paling penting baginya yaitu calon panitia adhoc harus mempelajari undang-undang tentang kepemiluan serta paham regulasinya. (jackson kewas)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado