HEDONISME ‘PEMBUNUH’ UTAMA KARIR HAKIM


Jakarta, MS

 

Skandal suap serta perselingkuhan terus mendera pejabat peradilan. Tak sedikit, hakim yang terjerat tindak melanggar hukum dan etika. Sifat hedonisme atau kesenangan serta kenikmatan akan materi diduga jadi pemicu utama.

Di tahun 2017, hampir 50 hakim yang dilucuti jabatannya, karena terlibat kasus hukum. Mayoritas didominasi, perkara suap dan selingkuh. Teranyar, skandal suap yang mendera Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sudiwardono serta  pemecatan Hakim Pengadilan Agama Labuan, Maluku Utara, Abdul Rahman (AR) yang terbukti berselingkuh.

Gaya hidup yang suka berfoya-foya dinilai menjadi penjagal utama karir hakim di Indonesia. Fenomena memiriskan itu diungkap Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan Komisi Yudisial Sumartoyo.

Menurutnya, di Indonesia masih banyak hakim yang menganut gaya hidup hedonisme. Akibatnya, banyak hakim yang harus lepas jabatan lantaran senang berfoya-foya dan selingkuh.

"Kalau ditanya faktanya, exactly, ya! Banyak hakim suka dugem, mencari kesenangan dunia dan materi. Itu sudah fakta. Diawasi saja masih nyolong begitu kan, gimana tidak ada pengawasan? Karena ada paham yang keliru," kata Sumartoyo dalam kegiatan temu media di Kampung Laut Semarang Barat, Kamis, (19/10) kemarin.

Sumartoyo menjelaskan, di tahun 2017, jumlah hakim yang dilucuti jabatan, tidak mencapai 50 orang. Hanya saja, dalam penemuan fakta di lapangan, banyak sekali aduan yang masuk. Hampir di setiap pengadilan ada pengaduan hakim yang gemar menjalani hedonisme.

"Walaupun dibilang oknum, itu sudah mencederai orang-orang yang dianggap sebagai separuh wakil Tuhan. Kan ironis. Yang OTT KPK (operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi) di Manado, itu hakim sangat mencoreng daerah Sulawesi Utara," beber Sumartoyo.

Tak hanya menyoal gaya hedonisme yang dianut hakim, Sumartoyo juga menegur hakim yang memiliki cara komunikasi yang kurang pantas. Saat di persidangan, misalnya, banyak hakim tertangkap kamera tengah tidur pulas. Namun, saat diberitakan, justru marah kepada media.

Pihaknya mengaku ketegasan kepada hakim yang tidak patuh pada 10 kode etik yang dijabarkan akan langsung ditindak. “Termasuk hakim yang condong dan tidak netral terhadap perkara, langsung dipersilakan mundur dari jabatannya,” tandasnya.

SISTIM PENGAWASAN DI MA DIKRITIK

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sudiwardono, menambah daftar hakim yang terseret kasus suap. Fakta menggenaskan itu menuai kritik tajam dari Komisi Yudisial. Penangkapan itu dinilai sebagai bukti bahwa sistem pengawasan di Mahkamah Agung (MA) belum berjalan baik.

Mengingat belum lama ini, KPK baru saja menangkap tangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan panitera pengganti di PN Jaksel. KY mencatat 28 aparat pengadilan (hakim, panitera, dan pegawai lainnya) yang terjaring operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penyebabnya bukan lagi karena oknum. “Ada sistem pembinaan yang tidak jalan di MA," sembur Juru bicara KY, Farid Wajdi.

Para aparat hukum yang tertangkap tak bisa lagi disebut “oknum” lantaran kejadian terus berulang. Rentang waktunya pun tidak terpaut jauh. Ia menilai pimpinan MA perlu melakukan bersih-bersih dan pembenahan internal.

"MA harus mampu meyakinkan dirinya dan publik bahwa perbuatan merendahkan profesi dan lembaga peradilan adalah perbuatan tercela," kata Farid. Ia juga menyarankan agar mencari jalan keluar dan biang pengkhianatannya. “Ini harus segera disikapi,” timpalnya.

Sebelumnya, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, juga menyampaikan bahwa kasus suap dan perselingkuhan hakim menjadi laporan terbanyak yang diterima KY. Dalam rekap tahunan KY tahun 2016 sebanyak 262 dilaporkan langsung ke kantor KY, sedangkan 1.198 laporan dikirimkan via pos.

Kemudian 186 laporan disampaikan via kantor penghubung dan sebanyak 1.899 melalui surat tembusan. "Kasus pelanggaran terbanyak dari etik hakim adalah perselingkuhan dan suap,” bebernya.

"Demi menjaga kehormatan dan martabat perilaku hakim, maka selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim ke Mahkamah Agung (MA), KY juga akan menindaklanjuti laporan pelanggaran etik yang masuk juga," jelas Aidul.

Dalam kurun 2016, sudah 416 berkas laporan yang teregistrasi dan lengkap. Sedangkan masih ada 286 berkas lain yang masih perlu menunggu kelengkapan data tambahan.  "Sebanyak 224 laporan sudah diteruskan ke Badan Pengawas (Bawas) MA, sebanyak 13 laporan diteruskan ke instansi lainnya, seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Ombudsman," papar Aidul.

"Selain itu, laporan lainnya yang masuk bukan termasuk kewenangan KY. Misalnya, terkait pembatalan putusan, permohonan bantuan atau perlindungan hukum, permintaan pendapat hukum atau fatwa, laporan terkait hakim konstitusi, dan eksaminasi putusan," tambahnya.  Tren hakim selingkuh dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan. Di KY periode 2010-2015, perselingkuhan hakim juga masih mendominasi masalah etik hakim.

Sebelmunya, Kejaksaan Agung membantah pihaknya kecolongan lantaran banyak jaksa yang terlibat kasus suap. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M. Rum, fungsi kontrol sudah berjalan baik bila ada jaksa yang melanggar aturan maka itu urusan pribadi.

 

Rum berujar Kejaksaan Agung sudah berkali-kali mengingatkan agar para jaksa jangan terlibat suap dan melanggar hukum. Di institusi kejaksaan, kata dia, sudah ada aturan tersendiri bagi jaksa mulai dari kode etik hingga prosedur standar penanganan kasus.

"Jadi, bukan lagi yang salah sistemnya, tapi oknumnya. Oknum seperti ini sudah risikonya," katanya.

Ia menjelaskan bila banyak jaksa yang menjadi tersangka suap, hal itu tidak lepas dari upaya bersih bersih yang dilakukan institusinya. "Pembersihan sedang giat dilakukan agar ke depan lebih baik. Kalau tidak mau berubah, oknum tersebut akan tergerus oleh sanksi hukum," timpalnya.

 ICW: PENGADILAN DARURAT KORUPSI

Tercatat sejak 2012, ada 25 orang di lingkungan Mahkamah Agung yang terjerat KPK sejak Maret 2012.  Dari ke 25 orang tersebut terdiri dari 10 hakim dan 15 pegawai pengadilan atau MA.

Kondisi itu dinilai Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagai pengadilan darurat korupsi. "Setidaknya ada 25 hakim dan aparat pengadilan nonhakim yang tersandung kasus korupsi dan sebagian besar terjerat OTT KPK. Banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK mengindikasikan bahwa pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif sedang dalam kondisi darurat korupsi," ungkap Peneliti ICW Tama S Langkun di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Senin (10/10) baru-baru ini.

Tama menyebut potensi korupsi di lingkungan pengadilan sangat besar. Dia juga menyoroti belum adanya reformasi yang signifikan di tubuh MA dan jajarannya. Struktur organisasi MA yang besar hingga jajaran di bawahnya disebut ICW sebagai penyebab dugaan masih banyaknya oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup dan belum tersentuh KPK. "Potensi tersebut juga diperbesar dengan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial, sehingga peluang terjadinya korupsi di tubuh pengadilan semakin terbuka lebar," kata Tama.

ICW menyoroti tidak efektifnya Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya. Aturan ini dianggap tidak mampu memberikan pengawasan yang efektif terhadap hakim dan petugas pengadilan.

"Sehingga sulit secara nalar untuk menjustifikasi pengawasan yang dilakukan ketua pengadilan, tetapi justru ketua pengadilanlah yang menjadi nakal di pengadilan," kata Tama.

Tama pun mengatakan evaluasi dan pemetaan korupsi di pengadilan perlu dilakukan. Selain itu, dia menyarankan evaluasi terhadap Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung. "Upaya lain yang perlu dilakukan oleh MA adalah melakukan penilaian ulang terhadap seluruh ketua pengadilan sebagai ujung tombak pengawasan di pengadilan," tandasnya.

Senada Ketum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Sutrisno. Kasus OTT KPK terhadap Ketua PT Manado, Sudiwardono dinilai menjadi sinyal ke Mahkamah Agung (MA) untuk segera bersih-bersih pengadilan dari praktik kotor. "Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan harus benar-benar bersih dari praktik suap," lugasnya.

Sutrisno mengatakan, penangkapan Ketua PT Manado bukanlah pertama kalinya. Jauh sebelum ini, banyak hakim-hakim yang ditangkap KPK karena terlibat praktik korupsi. "Namun kalau sudah berulang kali terjadi penangkapan terhadap oknum hakim dan panitera pengadilan tapi tidak ada perubahan apa-apa malahan suap semakin merajalela, hal ini dapat diartikan bahwa lembaga peradilan dibiarkan untuk langgengnya dan tumbuh suburnya praktik mafia peradilan," terangnya.

Dia mengatakan, saat ini negara membutuhkan badan peradilan yang bersih dari praktik mafia peradilan pada semua tingkatan. Sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan, jangan karena kebutuhan materi dari menerima suap maka nilai-nilai keadilan harus dikorbankan.

 "Ikadin sebagai organisasi profesi advokat mempunyai kepentingan terhadap lembaga peradilan yang bersih, sehingga setiap advokat ketika menjalankan tugas profesinya dalam litigasi tidak lagi dibayangi dengan praktek suap yang melibatkan panitera dan hakim pada semua tingkat peradilan," kuncinya.

MA BERSIKAP

Mahkamah Agung (MA) telah menegaskan akan memberi sanksi tegas terhadap seluruh hakim serta pegawai pengadilan atau MA yang terjerat kasus hukum. Termasuk Ketua PN Manado, Sudiwardono yang diduga menerima suap.  Bila terbukti, Sudiwardono akan diberhentikan.

"Bukan mundur, diberhentikan. Kalau dia jabat, jabatannya langsung akan diberhentikan,” tegas Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, baru-baru ini.  Abdullah menjelaskan sanksi pemberhentian itu mengacu pada Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang pengawasan dan pembinaan hakim, aparatur MA, serta badan peradilan di bawahnya.

"Jadi maksud KMA keluarkan maklumat disampaikan Direktur Jenderal, KPT, KPN, melakukan sosialisasi pembinaan anak buah masing-masing. Mestinya yang bersangkutan melakukan sosialisasi dan pembinaan, bahkan Pak Dirjen masih di luar kota melakukan pembinaan dari wilayah ke wilayah secara bergantian. Nah justru yang bersangkutan kok tidak melakukan," papar Abdullah.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali telah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada hakim yang terbukti melakukan tindakan asusila atau berselingkuh. Apalagi yang terbukti menerima suap.  MA akan mengambil tindakan tegas karena para hakim sudah mendapat remunerasi dan kenaikan gaji.  “Pasti, akan dikenakan sanksi tegas,” lugasnya.

Diketahui, Ketua PT Manado, Sudiwardono ditangkap bersama anggota DPR dari Fraksi Golkar, Aditya Moha. Ada uang asing yang diamankan KPK terkait penangkapan ini.  Pemberian suap tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow dengan terdakwa Marlina Mona Siahaam, ibu Aditya Moha, yang menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2011. KPK telah menetapkan Aditya Moha dan Sudiwardono sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap itu.(dtc/kcm/tmp)

 

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado