Incumbent Dilarang Lakukan Mutasi

Berlaku Enam Bulan Jelang Penetapan Calon

 

Tondano, MS

Enam bulan jelang penetapan calon, gerak kepala daerah yang berstatus incumbent diawasi ketat oleh aturan Pemilu. Seperti larangan untuk mengambil kebijakan strategis pada periode waktu tersebut, termasuk diantaranya melakukan mutasi pejabat.

Hal tersebut diingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa secara lisan dalam pertemuan di ruang kerja Bupati Minahasa, Selasa (8/7) dan juga dilakukan secara tertulis melalui surat yang dikirimkan Rabu (9/7).

"Sesuai PKPU Nomor 1 tahun 2017, Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat terhitung 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa jabatan," jelas Ketua KPU Minahasa, Meidy Yafeth Tinangon didampingi Ketua Divisi Hukum, Dicky Paseki, SH, MH.

Menurut Tinangon hal tersebut wajib dilakukan pihaknya sebagai bentuk pelayanan kepada stakeholder. "Lebih baik kami sampaikan duluan, sebab ada kasus dimana pencalonan incumbent di daerah lain diperkarakan karena ia nekat memutasi," ujarnya.

Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, pihak KPU Minahasa menjelaskan bahwa berdasar Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada tahun 2018, diatur jadwal  penetapan pasangan calon adalah tanggal 12 Februari 2018. Jika ditarik mundur 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon maka jatuh pada tanggal 12 Agustus 2017.

"Artinya terhitung sejak 12 Agustus sampai berakhirnya masa jabatan Bupati atau Wakil Bupati, baik mencalonkan diri atau tidak,  termasuk penjabat Bupati tidak bisa melakukan penggantian pejabat," jelas Tinangon.

"Jadi kepala daerah bisa mengambil kebijakan strategis hanya sampai tanggal 11 Agustus," tambahnya.

Sanksi untuk pelanggaran ketentuan ini,  sebagaimana diatur UU Nomor 1 tahun 2015 dan perubahannya bagi incumbent adalah pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Minahasa. Sanksi yang sama dijatuhkan juga untuk pelanggaran ketentuan larangan menggunakan kewenangan dan program kegiatan untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon sejak 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga penetapan calon terpilih.

Tinangon berharap, ketentuan ini dipatuhi agar supaya pelaksanaan pesta demokrasi bisa berjalan dengan lancar. "Komitmen kami adalah melaksanakan setiap tahapan dengan tertib aturan tetapi juga mengedepankan komunikasi yang berkeadilan sebagai bentuk pelayanan kepada setiap stakeholder," harapnya.

 

JWS Sempat Isyaratkan Mutasi 

Sebelumnya, sinyalemen penyegaran jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa sempat disuarakan Bupati Jantje Wowiling Sajow (JWS) baru-baru ini. "Dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan mutasi jabatan," sebut JWS dihadapan jajaran Pemkab Minahasa yang ikut apel perdana di halaman kantor Bupati, Senin (7/8) lalu.

Proses mutasi jabatan yang akan dilakukan ini, jelas Bupati, merupakan bagian dari tindakan untuk menata organisasi perangkat daerah. "Sebagai suatu kesatuan dalam satuan kerja organisasi pemerintah, segenap aparatur birokrasi harus mengedepankan keutuhan organisasi. Jika tidak, dapat menyebabkan disharmonisasi yang imbasnya akan mempengaruhi kinerja organisasi, bahkan kinerja pemerintah daerah. Makanya perlu dilakukan penyegaran," ungkap Bupati kala itu.

Wacana penyegaran struktur birokrasi yang diserukan Bupati JWS, jika disesuaikan dengan aturan PKPU Nomor 1 tahun 2017 maka masih bisa dilakukan untuk tiga hari kedepan. (jackson kewas)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado