IVANSA-CNR DAN RR KEMBALI AMAN

Ganti Ketum, Rekom Calon Golkar di Pilkada Tak Berubah

 

Jakarta, MS

 

Agenda Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, didepan mata. Hajatan krusial dengan agenda utama pergantian pucuk pimpinan Beringin itu, tinggal menghitung hari. Itu menyusul semakin kencangnya desakan elit serta  arus bawah Golkar untuk menggelar Munaslub.

Apalagi, 31 dari 34 DPD I Golkar se Indonesia telah mengusulkan secara resmi ke DPP, untuk segera mengagendakan Munaslub. DPP pun memberi sinyal positif terhadap aspirasi mayoritas DPD I tersebut.

DPP isyaratkan tak akan lagi menunggu proses peradilan yang menyeret Ketua Umum (Ketum) Golkar, Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Pun begitu, DPP kembali memastikan para kandidat yang telah ditetapkan Golkar untuk maju di Pilkada serentak 2018 tak akan berubah, meski ada akan pergantian Ketum Golkar di agenda Munaslub nanti.

Posisi Ivan Sarudajang- Careig Naichel Runtu (IvanSa-CNR) dan Alfrets Ronald Takarendehang - Jutixel Rudolf Parera (RR) yang telah mengantongi SK calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Minahasa dan Sitaro dari Golkar kembali aman.

Penegasan itu dilontarkan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid, usai melakukan pertemuan dengan Ketua-ketua DPD I di di Hotel Mulia Senayan, Jl Asia-Afrika, Jakarta Pusat, Rabu (6/12) kemarin.

Ia menegaskan pengusungan calon nama-nama calon  yang telah sesuai dengan mekanisme partai, tidak akan berubah. "Ya tidak bisa (berubah). Kecuali nyelundup. Keputusan apa pun yang dihasilkan partai, tidak ada yang bisa berubah," lugas Nurdin  kala dicecar wartawan soal isu bakal berubahnya kandidat yang telah diusung Golkar di Pilkada serentak bila ada Ketum baru hasil Munaslub.

Lanjut Nurdin, siapa pun Ketum Golkar yang menjabat nanti tidak bisa mengubah kebijakan sesuai dengan keinginannya sendiri. Kecuali kebijakan tersebut tidak sesuai dengan sistem atau mekanisme Partai Golkar.

"Kebijakan yang sesuai dengan mekanisme, siapa pun Ketum tidak bisa ganggu gugat. Rusak itu partai nanti kalau kebijakan pendahulunya (diubah-ubah)," kata dia.

"Kecuali kebijakan oknum ya yang tidak melalui sistem. Nah, itu bisa saja, bisa ditinjau. Tapi kebijakan sesuai dengan sistem tidak bisa," timpalnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, sempat memastikan calon-calon kepala daerah yang telah ditetapkan Golkar tak akan berubah. Itu ditegaskan Idrus pasca Ketua Umum Golkar, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum lama ini.

Namun sikap politisi berlatar belakang akademisi itu sempat mengambang kala Pengurus DPD I Partai Golkar Sulut,  Rabu (29/11) baru-baru ini. Eks Sekretaris Jenderal Golkar itu, secara mengejutkan memberi isyarat Surat Keputusan (SK) paslon yang telah diterbitkan DPP, bisa berubah.

“Jadi begini, prinsipnya itu (SK, red) tidak berubah, kecuali ada perkembangan-perkembangan lain dari DPD (Dewan Pimpinan Daerah) I yang mengusulkan,” tegas Idrus, saat dicecar sejumlah wartawan, terkait SK Paslon yang telah dikeluarkan Golkar untuk Pilkada serentak di Sulut.

“Itu tentu tergantung pada alasannya,” timpalnya sambil buru-buru naik kendaraan meninggalkan wartawan usai pelantikan pengurus baru DPD I Partai Golkar Sulut yang dipusatkan Lapangan Mega Mas Manado.

 

 

31 DPD I SERAHKAN SURAT PERMINTAAN MUNASLUB, MINUS SULUT CS

Dorongan DPD I Golkar untuk menggelar Munaslub tak sekedar isapan jempol atau kicauan belaka. Desakan untuk mengganti Setya Novanto di kursi Ketum, ditindak-lanjuti lewat surat resmi yang diajukan ke DPP.

Rabu (6/12) kemarin, 31 DPD I Golkar, menyambangi Kantor DPP untuk menyerahkan surat permohonan untuk menyelenggarakan munaslub, usai melakukan rapat tertutup di Hotel Mulia Jakarta. Sementara 3 DPD I lainnya belum bersikap.   Yakni,  Sulawesi Utara Maluku dan NTT

"Kita mau serahkan surat untuk munaslub," kata Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat.

Dedi pun menilai, munaslub tidak harus menunggu hasil praperadilan Novanto. "Tidak ada kaitan, saya katakan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak relevansi dengan praperadilan (Setya Novanto)," tutur Bupati Purwakarta itu.

Menurut Dedi, dengan kondisi Golkar saat ini, elektabilitas partai semakin menurun. Untuk itulah, Golkar harus melakukan perubahan dengan melakukan munaslub.

"Ini adalah aspirasi kebutuhan yang dimana publik itu mengharapkan partai Golkar melakukan perubahan. Elektabilitas partai makin menurun," lanjut Dedi.

Dia pun yakin DPP akan segera melaksanakan Munaslub, seperti yang telah dijanjikan oleh Plt Ketum Golkar Idrus Marham. Terlebih sebentar lagi tahun pemilu akan dimulai.

"Dan mencermati Pilkada 2018 kita harus mempunyai kepemimpinan yang definitif yang diakui oleh Kemenkumham dan sesuai KPU dan PKPU," tegas Dedi.

DPD I memberi tenggat waktu sebelum tanggal 16-17 Desember untuk pelaksanaan Munaslub. "Kita akan monitor terus dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini kalau aspirasi kita. Ketika para DPD I telah melakukan pertemuan dan setuju 16-17 Desember (Munaslub)," kata Dedi.

Dedi berharap, pelaksanaan Munaslub tidak melebihi tenggat waktu tersebut. Sebab, bulan Januari sudah memasuki tahap pendaftaran Pilkada 2018. "Harus bulan Desember tidak boleh lebih dari tanggal 16-17 karena kan sudah masuk liburan. Januari sudah masuk tahapan Pilkada kita kan pendaftaran 7-9 (Januari) nah kita kan harus ada kepastian karena menyangkut nasib banyak orang dan nasib rakyat Indonesia," jelasnya.

Bila hingga tenggat waktu tersebut Munaslub tidak dilaksanakan maka DPD I akan mengambil langkah-langkah tegas kepada DPP. "Kita nanti akan membahas di DPD I karena koridornya ada, karena Munaslub kehendak dari DPD I. Jika tidak dilaksanakan maka DPD I akan melakukan langkah-langkah," timpalnya.

Senada dilontarkan Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Ridwan Bae. Ia menyebut ada 31 dari 34 DPD Golkar se-Indonesia yang sepakat dan telah mengusulkan untuk digelarnya Munaslub. Sementara 3 DPD lainnya belum menyatakan dukungan.  Ketiga DPD itu adalah Maluku, Sulawesi Utara dan NTT.

"Maluku baru komunikasi sore tadi dan akan tiba ke Jakarta, dan mempunyai sikap yang sama," bebernya. Untuk Sulawesi Utara, Ridwan mengaku sudah mendapat dukungan Munaslub dari para pengurus. Namun karena pimpinan kepengurusan baru saja dilantik mereka berhalangan hadir.

"Sulawesi Utara (Sulut) lagi ada kegiatan, tapi sudah berkomunikasi dengan kami dan sepakat dengan kami. Pimpinannya baru dilantik 29 November kemarin jadi berhalangan datang," jelas Ridwan.

Ridwan mengklaim, pada dasarnya seluruh kepengurusan DPD sudah sepakat dan menyetujui terselenggaranya Munaslub. Begitu pula dengan DPD di NTT yang telah menggelar rapat pleno dengan pengurus di daerahnya.

"Ketiga NTT, komunikasi tidak ada. Tapi saya kira kita sudah mendengarkan dan dia pun menyetujui untuk diadakan Munaslub. Di sana sudah pleno," tandasnya.

 

 

 

AIRLANGGA KANDIDAT KUAT JADI KETUM

Jelang Munaslub Golkar, sejumlah calon suksesor Setya Novanto mulai mengkristal. Sebut saja Airlangga Hartarto, Titiek Soeharto, Azis Syamsudin, dan Idrus Marham.

Namun, figur yang paling menonjol adalah  Airlangga Hartarto. Menteri Perindustrian RI itu disebut-sebut telah mendapat dukungan dari mayoritas DPD I yang memiliki hak suara di Munaslub mendatang.

Hal itu diamini Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bupati Purwakarta itu mengklaim mayoritas DPD I Golkar  telah sepakat untuk mendukung Airlangga untuk menjadi calon ketua umum Golkar di Munaslub.

"Ya calonnya yang hari ini dibacakan sesuai kesepakatan kita Pak Airlangga Hartanto," ucap Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi di kantor DPP partai Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (6/12) kemarin.

Menurut Dedi, pencalonan Airlangga telah mendapat dukungan penuh dari DPD I Golkar. "Kita tidak menentukan suara, tapi mayoritas DPD I menyatakan mendukung Airlangga Hartanto," tandasnya.

Sinyalemen itu diperkuat Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar, Ridwan Bae.  "Kita belum bicara figur, belum banding membandingkan soal calon. Tapi saya yakin Airlangga juga punya dukungan yang besar. Titiek Soeharto juga pasti ada dukungannya. Aziz juga ada, Idrus ada. Tinggal kita lihat nanti mengerucut saat mendekati munaslub," bebernya.

Pun begitu, Ridwan Bae menyebut semua kader yang memiliki keinginan maju memiliki peluang yang sama. "Semua mereka mempunyai peluang," tandasnya.

 

DPP SIAP GELAR MUNASLUB

Bak gayung bersambut, aspirasi DPD I direspon positif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. DPP sepakat untuk menggelar Munaslub dengan agenda pemilian ketua umum baru pengganti Setya Novanto.

"Pertemuan hari ini adalah pertemuan keluarga besar Golkar yang direpresentasikan oleh DPP Golkar bersama Ketua, sekretaris DPD partai provinsi se-Indonesia," kata Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, di kantor DPP Golkar Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (6/12) kemarin.

Idrus menerima langsung perwakilan para DPD I Golkar yang meminta agar DPP menyelenggarakan munaslub. Jumlah DPD I yang meminta munaslub lebih dari 2/3 jumlah DPD Golkar sehingga DPP harus mengabulkannya.

Menurut Idrus, DPP akan segera merespon aspirasi yang disampaikan. Selain itu sesuai kewenangan yang berlaku. DPP akan menindaklanjutinya untuk melaksanakan Munaslub.  "Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia yang hadir ada 31 dari 34 menyampaikan aspirasi mengusulkan agar diadakan Munaslub partai Golkar," ujar Idrus.

Ditambahkan Idrus, Golkar akan memanfaatkan waktu yang ada untuk merespon permintaan Munaslub. Selain itu pelaksanaan Munaslub tidak akan terganggu dengan praperadilan Setya Novanto terkait status tersangkanya dalam kasus korupsi e-KTP. Sebab perkara Novanto sendiri sudah siap disidangkan di Pengadilan Tipikor.

"Karena visinya sama, semangatnya sama, (munaslub) ditindaklanjuti oleh DPP dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan konon kabarnya kita sudah bisa menyampaikan kepada masyarakat Indonesia tentang langkah yang diambil," papar Idrus.  "Dalam rangka untuk merespon dan menindaklanjuti Ketua DPD se-Indonesia untuk melakukan Munaslub," kunci Idrus. Pun begitu Idrus belum menyampaikan waktu pelaksanaan Munaslub Golkar tersebut.(dtc)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado