JARINGAN ISIS MARAWI DIDUGA MASUK SULUT

Polda Ringkus WNA Filipina Miliki Senpi Ilegal

 

Manado, MS

Bumi Nyiur Melambai, siaga. Jaringan radikal Maute  Filipina yang berafiliasi dengan State of Iraq and Syria (ISIS) diduga mulai menyusup ke wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Itu menyusul gencarnya serangan militer Filipina terhadap kelompok militan pimpinan Abdullah dan Omarkhayam Romato Maute di wilayah Marawi.

Sinyalemen itu terendus dari dibekuknya seorang warga negara asing (WNA) berkebangsaan Filipina  di Sulut yang diduga tak memiliki dokumen keimigrasian.   WNA yang berinisial RQG alias Ramli alias Bobong, kabarnya didapati memiliki senjata api (senpi) ilegal.

Informasi yang dirangkum harian ini, Ramil ditengarai masuk ke Sulut dari wilayah perairan di Nusa Utara. WNA yang disebut-sebut berasal dari Jenderal Santos City, kabarnya diringkus  oleh Resmob Polres Tomohon di perairan  Kabupaten Talaud 132 mill ke arah pulau Kalimantan, Selasa (22/8).

Itu setelah aparat kepolisian mendapat informasi dari warga Desa Teling Kecamatan Tombariri tentang keberadaan seorang warga asing tak dikenal sekaligus mencurigakan yang sering berada di wilayahnya.

Informasi warga langsung dikembangkan Polres Tomohon yang memiliki kewenangan di wilayah hukum Tombariri.  Tim resmob juga mencari bahan keterangan tambahan di Kelurahan Tuminting Manado, tempat Ramli sempat berdomisili.

Unit Resmob Polres Tomohon yang dipimpin Aiptu Bobby Rengkuan, kemudian melakukan penyamaran naik di kapal ikan menuju perairan Kabupaten Talaud 132 Mill Ke Arah Pulau Kalimantan.

Ramli pun sukses dibekuk di atas rakit tempat penangkapan ikan, tanpa melakukan perlawanan. Ditangan Ramli aparat menemukan sebuah senpi kaliber 38 jenis revolver bersama 2 (dua) amunisi yang diduga tanpa dokumen atau ilegal.

Tersangka pun langusng diamankan dan ditahan oleh Polres Tomohon. Pria paruh baya itu, ditengarai tak hanya terlibat dalam kelompok Maute, tapi juga diduga kuat merupakan anggota jaringan gembong peredaran senpi gelap.

Jika terbukti tak memiliki dokumen kepemilikan senpi, Ramli terancam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 1951 tentang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api, dan  amunisi.

“Oknum WNA itu (Ramli, red) telah mengaku tak memiliki dokumen keimigrasian dan dokumen membawa senpi masuk ke wilayah Indonesia,” beber sumber resmi yang meminta namanya untuk tidak dikorankan.  “Yang bersangkutan (Ramli, red), sudah diamankan,” sambungnya.

Sumber menyebut, penangkapan Ramli itu diduga berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan 5 WNA Filipina, di Sangihe sekitar tiga pekan lalu. “Sebenarnya sudah ada 5 orang WNA Filipina tanpa dokumen imigrasi yang sempat dibekuk di wilayah Sangihe belum lama ini. Mereka terduga masuk jaringan pengedar senpi ilegal,” ungkap sumber lagi. 

“Tapi itu juga masih dikembangkan. Dari info, kasus ini sudah dikoordinasikan dengan Consul General Filipina di Manado. Tapi sebaiknya dikonfirmasi ke Polres Tomohon atau Polda Sulut,” katanya.

Disinggung soal potensi, Ramli tidak datang sendiri ke Sulut serta indikasi adanya keterkaitannya WNA Filipina itu dengan kelompok teroris Maute dan jaringan penjualan senpi gelap, sumber enggan menanggapinya. “Itu tak bisa saya komentari. Rawan,” tutupnya.

Kasubag Humas Polres Tomohon, Ipda Johny Kreysen, ketika dikonfirmasi harian ini, Rabu (30/8) kemarin, membenarkan adanya penangkapan terhadap WNA Filipina  yang diduga tak memiliki dokumen keimigrasian serta kedapatan membawa senpi yang ditengarai ilegal.   “Ya. Yang bersangkutan sudah diamankan dan dalam  proses penyelidikan lebih lanjut,” singkatnya.

Disinggung soal dugaan Ramli terkait jaringan ISIS Maute serta jaringan gembong peredaran senpi gelap, Kreysen belum bisa memastikannya. “Masih dalam pengembangan,” tutupnya.   

Ditempat terpisah, Kapolres Tomohon AKBP IK Agus Kusmayadi,  mengapresiasi kinerja tim Resmob yang sukses membekuk WNA Filipina yang diduga memiliki senpi ilegal di perairan Talaud tersebut.

SUPPORT APARAT, DEWAN MINTA PENGAMANAN PERBATASAN DIPERKETAT

Keberhasilan Polda Sulut melalui Tim Resmob Polres Tomohon membekuk seorang WNA Filipina yang memiliki senpi dan amunisi illegal, menuai apresiasi dari legislator gedung cengkih.

 “Ini tentu buah dari kerja keras aparat kepolisian dan TNI yang terus meningkatkan pengamanan dan penjagaan di wilayah perbatasan. Penangkapan salah satu WNA Filipina yang memiliki senpi dan amunisi illegal jadi salah satu  bukti nyata,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut, Kristovorus Deky Palinggi, kepada harian ini, tadi malam.

Sebagai mitra kerja  Komisi I DPRD Sulut, dirinya salut dengan kinerja dari semua  stakeholder pengamanan Sulut atas diciduknya WNA Filipina tersebut.  “Baik  Polda  Sulut, Bakamla (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia), Polair, Pemda,  dan semua tim pengamanan. Kami sangat mengapresiasinya,” ucap KDP.

Pun begitu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut itu tetap mendorong aparat kepolisian dan TNI untuk tetap mengoptimalkan pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, utamanya di wilayah Nusa Utara.

Mengingat kawasan perairan di Kabupaten Sangihe dan Talaud, sangat berpotensi jadi pintu masuk teroris dari Marawi. “Tapi tingkat pengamanan harus lebih diperketat lagi. Tentu hal itu diperlukan tingkat intelejen yang lebih tajam dan terukur lagi,” sambung politisi Golkar tersebut.

“Apalagi Sulut sementara gencar menggelar iven-iven pariwisata nasional dan internasional. Seperti Iven Manado Fiesta yang akan mulai digelar minggu ini. Ini harus jadi perhatian serius dari aparat keamanan,” sambungnya.

Palinggi juga percaya, dengan tertangkapnya WNA asal Filipina itu, akan membuka informasi-informasi penting lainnya. Termasuk soal darimana mereka memperoleh senjata tersebut. "Karena sudah terbukti terdapat WNA asing yang membawa senjata.

Ia pun mendorong aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penangkapan WNA Filipina illegal yang kedapatan memiliki senpi dan amunisi tanpa dokumen tersebut. “Kami harap aparat keamanan akan terus menelusuri masalah ini supaya tidak mengganggu stabilitas keamanan di Sulut dan negara kita. Jangan sampai mereka mulai membentuk kelompok-kelompok teroris baru di daerah kita tapi kita tidak tahu. Kalau yang ditangkap itu terbukti adalah jaringan teroris atau pengedar senpi gelap, maka kami minta untuk ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," pintanya.

“Yang pasti kami akan terus mendukung setiap langkah yang diambil aparat dalam menjaga keamanan di Sulut pada khususnya dan Indonesia pada umumnya,” lugas legislator Dapil Minsel-Mitra itu.

KESBANGPOL SULUT AKUI

Potensi bakal masuknya jaringan kelompok Maute Filipina yang berafiliasi dengan ISIS di wilayah Sulut, tak ditampik Pemerintah Provinsi Sulut. Termasuk indikasi mulai adanya peredaran senpi ilegal dari Filipina di Bumi Nyiur Melambai.

 “Ya, karena kita (Sulut, red) khususnya di wilayah Nusa Utara sangat berdekatan dengan Filipina. Itu juga telah disampaikan oleh Pemerintah dan Panglima TNI. Jadi wilayah perbatasan sekarang dalam penjagaan ketat,” ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol), Steven Liow, ketika dikonfirmasi harian ini, Rabu (30/8) malam kemarin.

Terkait dugaan peredaran senpi ilegal di Sulut, pasca tertangkapnya 1 WNA di perairan Talaud yang memiliki senpi dan amunisi illegal serta 5 WNA Filipina lainnya yang diduga masuk jaringan penjualan senpi gelap, juga tak ditepisnya.

“Memang ada indikasi ke sana (Perdagangan senpi ilegal, red). Tapi itu sudah terdeteksi aparat. Itu semua berkat operasi intelejen yang dilakukan tim gabungan terpadu, antara TNI/Polri, BIN dan Bakamla,” bebernya lagi.

Ia pun  tak memungkiri, Sulut berpeluang dilirik mantan pejuang Moro Filipina untuk dijadikan pasar perdagangan senpi gelap. “Karena di Filipina, senpi dijual bebas. Ada pabrik disana.  Ada pula senpi rakitan yang dibuat kelompok masyarakat atau semacam pabrik kerajinan rumah tangga,” urainya.

“Jadi mereka coba-coba untuk memasarkannya di Sulut lewat jalur perairan di wilayah perbatasan. Tapi sudah terdeteksi. Karena pengamanan disana sudah lebih diperketat, pasca kasus pemberontakan di Marawi pecah,” sambungnya lagi.

Penangkapan ke 6 WNA Filipina tersebut, disebut telah dikoordinasikan dengan Konsul General Filipina di Manado. “Ini sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Filipina melalui Konsul yang berada Manado. Pemprov sudah lakukan pertemuan khusus bersama mereka. Dan langkah kita didukung oleh pemerintah Filipina,” terang Liow.

Ia pun menyebut, penangkapan terhadap 6 orang WNA Filipina yang tidak memiliki dokumen keimigrasian, termasuk yang kedapatan mempunyai senpi ilegal itu, merupakan tindak kriminal.”Dari informasi yang kita terima, itu murni criminal. Tapi masih sementara dikembangkan lagi oleh aparat,” katanya.

Meski begitu, Pemprov mengimbau warga untuk tetap waspada serta dapat ikut serta berpartisipasi membantu aparat untuk menjaga keamanan. “Kalau ada warga pendatang yang mencurigakan, segera lapor ke aparat penegak hukum atau pemerintah setempat,” pintanya.

“Warga juga jangan sampai tergiur untuk menjadi pengedar atau membeli senpi ilegal. Hukumannya berat,” tambahnya.

Ia pun memastikan pengamanan dan penjagaan di wilayah perbatasan akan terus diperketat oleh aparat gabungan TNI/Polri.   “Yang pasti, pengamanan jalur masuk di wilayah Nusa Utara, baik di pulau terluar, pelabuhan kecil maupun lokasi yang dianggap rawan dimasuki kelompok teroris maupun pengedar senpi gelap akan diperketat. Tim gabungan pengamanan terus berjaga-jaga disana,” lugasnya.

Tak lupa Pemprov mengapresiasi kesuksesan tim gabungan TNI/Polri yang sukses membekuk sejumlah WNA Filipina yang tak memiliki dokumen kemigrasian serta kedapatan mempunyai senpi ilegal. “Ini tentu keberhasilan dari operasi intelejen,” tandasnya.

Sebelumnya, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah memberikan sinyal soal potensi pergeseran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS di Marawi, Mindanao, Filipina Selatan, ke Indonesia.

Kelompok teroris tersebut diperkirakan masuk melalui daerah-daerah perbatasan di bagian utara seperti Kota Bitung, Sangihe, dan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, dan Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. "Ada loncatan ISIS dari Marawi ke Bitung, Morotai, dan seterusnya. Itu loncatan yang memang mudah. Hal ini yang sama-sama perlu kita waspadai," beber  Gatot, belum lama ini.

Senada dilontarkan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto. Polri akan memperketat daerah perbatasan terkait dengan serbuan militer Filipina ke Kota Marawi. TNI dan Polri akan berkoordinasi dengan masyarakat di daerah pulau terluar. Polri akan mengantisipasi milisi dari Mindanao masuk ke Indonesia. "Mianggas dan Marore itu hanya lima jam dari Davao, Filipina Selatan," jelas Setyo belum lama ini.

“Jadi wilayah perbatasan akan dijaga ketat. Yang pasti pengamanan dan penjagan akan terus dimaksimalkan di kawasan perbatasan perairan Filipina dengan Indonesia,” kunci  mantan Kapolsek Tomohon itu.

Instruksi  Pimpinan TNI/Polri direspon Polda Sulut dan Kodam XIII/Merdeka siaga. Sedikitnya ada 100 anggota Brimob Sulut ditugaskan ke wilayah perbatasan, untuk membac-up aparat keamanan lain di wilayah tersebut. Operasi yang diberi nama ‘Aman Nusa Tiga’ itu akan akan bertugas di tiga Polsek yang berbatasan langsung dengan Filipina. “Pengamanan di wilayah perbatasan sudah dan akan terus kita tingkatkan,” lugas Kapolda Sulut, Irjen Pol Bambang Waskito belum lama ini.

Senada ditegaskan Panglima Kodam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Ganip Warsito. Ia juga menegaskan bahwa TNI telah mengantisipasi apa yang terjadi di Marawi. Mengingat Sulut merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Filipina. Beberapa pulau seperti Miangas dan Marore bahkan lebih dekat ke Filipina dibandingkan dengan ke Manado.  “Kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Pengamanan dan pengawasan di wilayah perbatasan dan lokasi-lokasi yang dianggap rawan masuknya teroris terus kita maksimalkan. Kita bekerjasama dengan Polda dan pemerintah setempat,” terangnya.

Jenderal bintang dua itu pun mengimbau masyarakat untuk tidak perlu gentar dengan aksi-aksi terorisme. Masyarakat diajak agar dapat bahu-membahu dengan TNI/Polri untuk menangkal aksi-aksi tersebut. "Kita jangan takut. Kalau kita takut mereka berhasil. Kita perlu bahu-membahu untuk menangkal semua ini," tutup Ganip.(tim ms)

 

 

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado