JERAT HUKUM HD LEPAS, SP3 POLISI DIGUGAT

Kotamobagu, MS

Kasus dugaan penipuan yang menyeret Hamdan Datunsolang (HD), berhenti. ‘Surat sakti’ kepolisian lepaskan mantan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) itu dari jerat tersangka. Nada kritis pun menyasar Korps Bhayangkara. Gerak perlawanan baru kembali dibangun pihak yang merasa dirugikan. 

Roda penanganan perkara Hamdan oleh penyidik Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow (Bolmong) berujung  SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan). Sebelumnya, ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan yang dilaporkan Randi Koapaha, Direktur PT Sarana Wangun Persada pada 2013 lalu.

Pemberhentian kasus itu, kata Kepala Polres Bolmong, AKBP Gani Fernando Siahaan SIK, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) kepolisian. Alasannya, kata Gani kasus tersebut sudah beberapa kali dikembalikan pihak Kejaksaaan karena tidak memenuhi unsur. Kasus itu dianggap bukanlah Pidana, melainkan Perdata. Kesimpulan itu diperoleh setelah pihaknya meminta pendapat saksi ahli dari Univesitas Indonesia.

“Iya benar, kasusnya sudah dihentikan dan dibuatkan SP3. Itu bukan pidana melainkan perdata. Hasil pemeriksaan dan analisa tim independen dari Univeristas Indonesia, menyatakan kasus tersebut perdata,” jelas mantan Kanit Tipikor Polda Sulut ini.

Hal yang sama diungkapkan Kasat Reskrim Polres Bolmong, AKP Hanny Lukas. Namun ia mengaku, kendati sudah di-SP3, jika ada bukti baru kasus tersebut bisa dibuka kembali.

Menurut Hanny, SP3 sudah dikirim Rabu pekan lalu kepada pelapor maupun kepada mantan Bupati Bolmut Hamdan Datunsolang.

“Penghentian kasus ini tidak ada intenvensi dari siapa pun. Polri bekerja secara profesional dan memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara yang tersangkut hukum. Tapi jika ada novum (bukti) baru, pasti bisa dibuka kembali,” tandasnya.

 

KORBAN DISARANKAN PRAPERADILAN

Aroma kejanggalan terendus dari penghentian kasus Hamdan Datunsolang. Sejumlah saran hukum pun didorong ke pihak korban.

Pengamat hukum Heldy Noerdin mengatakan, dalam penanganan perkara itu, informasi yang didapat sudah berapa kali dimintai keterangan dari saksi ahli. Menariknya, semua keterangan itu berbeda-beda.

“Entah ahli-ahli ini dihadirkan oleh siapa. Apakah penyidik, atau terlapor. Kalau memang ada perbedaan pendapat dari para ahli, ya sebaiknya diuji dalam sidang terbuka di Pengadilan,” terang Heldy.

Sebaiknya, kata Heldi, pelapor melakukan Praperadilan terhadap SP3 yang dikeluarkan Polres Bolmong. “Dipraperadilan saja. Biarkan hakim menilai apakah kasus itu layak dihentikan atau tidak,” saran Heldy.

Ia juga menyarankan kepada korban atau pelapor, agar menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut. Sebab menurut Heldy, Hamdan Datunsolang, saat melakukan perjanjian dengan pelapor masih berstatus Bupati.

“Lagian yang dikerjakan pelapor itu adalah Kantor Bupati Bolmut. Jadi lebih baik, selain mempraperadilankan SP3 yang dikeluarkan penyidik,  juga gugat secara perdata kepada Pemkab Bolmut,” kata Heldy menjelaskan.

 

KOAPAHA SIAP ‘MELAWAN’

Reaksi kecewa meletup dari Randi Koapaha ketika penyidik Polres Bolmong mengeluarkan SP3 terhadap kasus Hamdan Datunsolang.  Pelapor merasa dirugikan. Pasalnya, sejak kasus ini ditangani 2013 silam, uang hasil kelebihan pekerjaan yang seharusnya menjadi haknya, tak kunjung ada kejelasan dari Pemkab Bolmut.

Randi sendiri ketika dihubungi Media Sulut, mengatakan pihaknya sudah menentukan pengacara untuk melakukan perlawanan hukum terhadap SP3 Polres Bolmong tersebut. Menurut Randi, pihaknya dalam waktu dekat ini bahkan akan menggugat secara perdata kepada Hamdan Datunsolang, di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

“Sudah dibicarakan dengan penasehat hukum. Kami akan melakukan perlawanan. Saya sudah banyak mengalami kerugian dengan adanya perkara ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bolmong, AKP Hany Lukas, saat dimintai tanggapannya mengatakan jika pelapor ingin menggugat SP3 ini silahkan saja.

“Itu kan haknya setiap warga negara. Intinya polisi bekerja seprofessional mungkin tanpa memandang bulu dalam menuntaskan perkara ini,” singkat Hanny.

Diketahui, mantan orang nomor satu di Kabupaten Bolmut itu dipolisikan sejak 2013 silam. Masalah yang menimpa Hamdan, karena melanggar janji pembayaran penambahan volume pekerjaan yang dilakukan PT Sarana Wangun Persada, dalam proyek pembangunan Kantor Bupati Bolmut yang berada di Boroko, Tahun Anggaran (Ta) 2009 silam.

Informasi yang diperoleh, PT Sarana Wangun Persada, seharusnya mengerjakan proyek tersebut hanya sesuai kontrak kerjanya, yakni sebesar Rp8,3 miliar lebih. Mendekati tahap perampungan pekerjaan, Hamdan Datunsolang melakukan perjanjian lisan bersama Randi Koapaha, untuk menambah volume pengerjaan bangunan, dengan berdalih agar kantor bupati tersebut bisa kelihatan lebih besar. Sementara, kelebihan anggarannya akan diganti oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Randi pun menyetujuinya dan langsung melakukan penambahan volume bangunan hingga mencapai Rp.2,520 miliar lebih. Tiba saat penagihan atas biaya ketambahan itu, Randi terkesan dipersulit. Berulangkali ia mengajukan pembayaran dananya, Hamdan hanya memberikan disposisi. Surat disposisi itu pun ditujukan kepada Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Bolmut, agar permasalahannya cepat selesai. Namun, hingga masa jabatan Hamdan usai, janji tersebut tak kunjung terealisasi. Merasa ditipu akhirnya Randi Koapaha melaporkan kejadian itu ke Polres Bolmong.

Hamdan Datunsolang, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bolmong sejak tanggal 20 bulan Januari 2015 silam. Adapun pasal yang disangkakan kepada Hamdan, yakni pasal 378 dan atau 372 KUHP. (endar yahya)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado